Keputusan kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah keniscayaan. Pasalnya, keputusan bersejarah itu telah tertuang dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 47 triliun dalam APBN 2023 untuk membangun infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, sarana dan prasarana konektivitas, pendidikan, kesehatan, ketahanan, serta keamanan di IKN.

Tentu bagi banyak kalangan, kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim mungkin tak lebih sebagai perhelatan biasa memindahkan Istana Presiden dan kantor-kantor pemerintahan agar ibu kota negara tak lagi berada di Jakarta yang yang padat saat ini. Bahkan, tak sedikit yang menganggap IKN sebagai proyek mercusuar semata. Tak kurang juga yang berpandangan negatif bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN seakan “ditunggangi” para pemburu rente dan bagian dari praktik bagi-bagi proyek.

Padahal, sangat banyak manfaat yang bisa diraih bangsa ini jika ibu kota negara dipindahkan ke IKN. Pertama, tentu saja kemaslahatan di bidang ekonomi. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim adalah salah satu ikhtiar pemerataan pembangunan. IKN diperlukan karena selama ini “kue” ekonomi terkonsentrasi di Jawa.

Namun dengan tekad kuat dan kerja keras pemerintah, dua tahun lagi bangsa Indonesia akan memiliki ibu kota negara yang baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Diharapkan presiden dan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga (K/L) bakal berkantor di IKN mulai 2024.

Adapun manfaat lain pemindahan ibu kota negara ke Kaltim adalah keberlanjutan bumi. Dengan 70% areal hutan yang    dilengkapi sistem digital sebagai kota pintar (smart city), di mana 80% angkutan umum bergerak tanpa awak, IKN adalah kota masa depan. Bahkan, IKN dirancang sebagai kota berbasis hutan dan alam yang belum ada di dunia.

IKN, yang dibangun dengan konsep ramah lingkungan, merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang bukan hanya sedang menyergap Indonesia, tapi juga dunia. Dengan membangun IKN, generasi penerus bangsa akan memiliki ibu kota negara yang modern, inklusif, hijau, dan berkelanjutan, tidak cuma satu-dua dekade, tapi hingga berabad-abad mendatang.Jika ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim, ekonomi tidak terus terkonsentrasi di Jawa.

Tidak hanya itu. IKN yang dibangun dengan konsep ramah lingkungan, merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang bukan hanya sedang menghantui Indonesia, tapi juga dunia. Dengan membangun IKN, generasi penerus bangsa akan memiliki ibu kota negara yang modern, inklusif, hijau, dan berkelanjutan, tidak cuma satu-dua dekade, tapi hingga berabad-abad mendatang. Dengan begitu pula, ketimpangan antarwilayah bisa diminimalisir, pembangunan lebih merata, keadilan sosial lebih terjamin. Seluruh rakyat  Indonesia, termasuk di luar Jawa, akan menikmati kesejahteraan.

IKN adalah legasi bangsa ini yang akan diturunkan secara estafet dari generasi sekarang kepada generasi-generasi berikutnya. Sebab dalam 20-30 tahun ke depan, atau bahkan kurang, Jakarta sudah tak layak huni jika terus dipertahankan sebagai ibu kota negara. Jawa takkan lagi nyaman sebagai tempat tinggal. IKN akan menjadi episentrum yang menyeimbangkan populasi, pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota negara ke IKN merupakan sebuah upaya membangun budaya baru, budaya kerja baru, dan pola pikir (mindset) ekonomi baru. IKN akan menjadi etalase transformasi Indonesia dan peradaban baru dunia. Itu sebabnya, IKN tidak dirancang dan dibangun asal-asalan, tetapi melalui pertimbangan yang cermat dan matang, dengan visi jauh ke depan.

IKN yang akan dipindahkan dalam empat fase (2022-2024, 2025-2035, 2035-2045, serta 2045 dan seterusnya), ditargetkan menjadi ‘kota dunia untuk semua’. IKN bakal menjadi kota dunia terdepan untuk daya saing dan layak huni, 10 kota layak huni di dunia, serta mencapai net zero emission (NZE) dan 100% energi terbarukan. IKN akan menjadi kota pertama di dunia dengan populasi di atas 1 juta yang mencapai target tersebut. Dengan luas 256 ribu ha, IKN pada 2045 akan dihuni 1,6-1,9 juta penduduk.

Target paling strategis keberadaan IKN adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat, angka kemiskinan yang rendah, dan kesejahteraan rakyat yang merata. Pemerintah menargetkan populasi IKN bebas dari kemiskinan (0%) pada 2035, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi dan rasio Gini regional terendah di negeri ini pada 2045.

Meski demikian, mengingat beban APBN ke depan semakin berat karena masih harus membiayai penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan IKN setidaknya perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan pemerintah ini. Kita meminta pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendanaan IKN, dan tidak memaksakan mayoritas pendanaan bertumpu pada  APBN.  Semoga.