NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan dalam Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) anggaran bank sentral akan mengalami defisit sebesar Rp19,99 triliun. Defisit anggaran tersebut terjadi karena pengeluaran BI kemungkinan akan lebih besar yakni Rp161,43 triliun dibandingkan dengan penerimaannya, yaitu Rp141,43 triliun. "Defisit utamanya berasal dari anggaran kebijakan yang berpotensi mengalami defisit cukup besar," katap Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (21/11).

Ia menjelaskan anggaran kebijakan diproyeksikan mengalami defisit Rp33,15 triliun yang berasal dari besarnya pengeluaran yaitu Rp145,93 triliun dibanding penerimaan Rp112,77 triliun. Pengeluaran anggaran kebijakan yang besar berkaitan dengan langkah stabilitas nilai tukar rupiah maupun kenaikan suku bunga acuan. Sementara itu, anggaran operasional diperkirakan mengalami surplus Rp13,16 triliun yang berasal dari penerimaan Rp28,66 triliun dan pengeluaran Rp15,49 triliun, sehingga surplus itu menopang anggaran BI secara keseluruhan.

Perry memerinci penerimaan dalam anggaran operasional RATBI 2023 meliputi hasil pengelolaan aset valuta asing (valas) Rp28,6 triliun, operasional kegiatan pendukung Rp4 miliar, serta penerimaan administrasi Rp55 miliar. "Masih ada penerimaan dari pengelolaan aset valas karena meski kami ada kebutuhan untuk mengintervensi rupiah dari cadangan devisa, tetapi suku bunga dari luar negeri naik," tuturnya.

Ia menambahkan pengeluaran anggaran operasional terdiri atas gaji dan penghasilan lainnya Rp4,7 triliun, manajemen sumber daya manusia Rp3,09 triliun, logistik Rp2,54 triliun, serta penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp2,06 triliun. Kemudian untuk program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp1,23 triliun, pajak Rp1,47 triliun, serta cadangan anggaran Rp378 miliar.

Fokus Tahun Depan

Pada tahun depan, BI akan fokus pada empat arah kebijakan. Pertama, yakni memperkuat kerangka kerja dan respons bauran kebijakan untuk memperkirakan dan membuat simulasi dengan lebih baik dan granular. Dengan demikian respons bisa dikalibrasi secara baik dengan waktu yang tepat.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan bank sentral digital, khususnya dalam penerbitan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), maupun kerja sama internasional.

Perry melanjutkan, arah kebijakan ketiga yaitu dengan terus mengimplementasikan Digital Business Process Re-enginering terutama dalam penguatan tata kelola, pengukuran efektif dan efisien, serta manajemen risiko. Kemudian yang keempat melalui persiapan saat Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disepakati, mengantisipasi proses bisnis BI, maupun kepemimpinan BI di nasional maupun internasional.

Disamping itu, BI juga menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023. "Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry.

Menurut dia, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo. Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan. "Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.