Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, krisis iklim jadi ancaman serius pasca dunia melewati pandemi Covid-19. Bahkan, ini bisa membuat tingkat pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus produktif dan menghasilkan imbal hasil yang jelas. Utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

NERACA

Sebelumnya, Menkeu mewanti-wanti soal potensi terjadinya resesi di berbagai negara di dunia. Alhasil, itu dipandang jadi salah satu tantangan ekonomi yang harus diwaspadai. Sementara itu, ketika ekonomi dunia mulai berangsur pulih dari pandemi, ancaman krisis iklim (climate change) menjadi tantangan baru bagi ekonomi dunia.

"Climate change adalah the global threat yang sangat serius. Kalau kita sekarang have the taste of how does it look, kalau negara dan dunia dihadapkan shock besar seperti pandemi, at least you heave initial taste of those global shock. Maka climate change is gonna be another shock," ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook Forum 2023, Senin (3/10).

Menurut dia,  ancaman nyata yang ada didepan mata adalah krisis pangan hingga krisis energi. Termasuk dampak dari adanya perang Rusia-Ukraina dimana berimbas pada melemahnya suplai di seluruh dunia. Di sisi lain, ancaman kenaikan inflais turut menyertai krisis tersebut. Dua hal ini, menurut bendahara negara itu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Tapi ini memberikan kosnekuensi yang luar biasa bagi negara-negara di dunia. Perang di Ukraina, menimbulkan disrupsi dari sisi pasokan, maka jika anda melihat agregat supply, its gonna be adanya suatu shock. Kalau itu tren, ya gak tren seperti ini (naik), dia bisa jatuh," tutur Sri Mulyani.

"Dan kalau pun dia jatuh, nanti slope-nya mungkin tidak sama dengan pre-covid, bisa jadi dia menjadi lebih landai, artinya kita mungkin gak bisa recover cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus produktif dan menghasilkan imbal hasil yang jelas. Utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena hampir semua negara sekarang tengah menghadapi situasi yang sulit.

"Kita tahu sekali lagi hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya. Tiap hari yang kita dengar krisis energi, minyak gas, hampir semua negara, krisis finansial, pergerakan currency, nilai tukar melompat-lompat," ujar Jokowi dalam acara UOB Economic Outlook 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Apalagi, Jokowi menyebut Inggris saat ini sedang mengalami tingkat inflasi hingga 9,9 persen. Kondisi tersebut bisa berdampak kepada tak hanya bagi Inggris melainkan juga negara-negara lain termasuk Indonesia.

Tercermin dari nilai tukar mata uang setiap negara yang mengalami kontraksi. Untungnya kata Jokowi, koreksi nilai tukar rupiah masih relatif lebih baik dari negara lain. "Kita memang melemah minus 7 tapi dibandingkan negara lain jauh lebih baik karena Jepang terkoreksi minus 25, RRT terkoreksi -13 dan Filipina -15. Ini yang harus kita syukuri tapi perlu kerja keras jangka panjang," tutur dia.

Menanggapi itu, Sri Mulyani mengatakan tingginya tingkat inflasi di Inggris memang akan menimbulkan sentimen kepada seluruh dunia. Walaupun tingkat inflasi yang 9,9 persen itu disebabkan oleh kebijakannya sendiri.

"Itu lebih spesifik karena policy mereka sendiri, tetapi juga bisa memengaruhi sentimen karena kejadiannya berurutan dengan pada saat Federal Reserve di AS menaikkan 75 basis poin. Jadi itu menimbulkan kombinasi dua sentimen yang men-drive selama seminggu ini," ujarnya.

Maka, langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi hal ini dengan melakukan konsolidasi fiskal. Agar Indonesia bisa mempersiapkan kondisi yang lebih baik ketika berhadapan dengan dampak ekonomi global.

"Penerimaan negara yang kuat, belanja yang tetap bisa kita jaga secara hati-hati, sehingga issuance atau penerbitan dari surat berharga kita jauh lebih rendah, 40 persen menurun sangat tajam. Ini juga menempatkan kita dalam posisi tidak terlalu vulnerable terhadap gejolak yang tadi akibat berbagai sentimen," tegas Sri Mulyani.

Perlunya ‘Sense of Crisis’

Tidak hanya itu. Presiden Jokowi kembali mengingatkan perlunya sense of crisis kepada seluruh jajaran menteri dan gubernur se-Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, kapolda hingga pangdam seluruh Indonesia.

"Yang akan terus saya ulang-ulang supaya kita sadar dan semuanya punya sense of crisis," kata Jokowi dalam pengarahannya di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Jokowi mengatakan bahwa setiap hari ia mendengar sejumlah krisis, mulai dari pangan, energi dan sebagainya. "Tiap hari kita mendengar mulai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut, dan ini yang betul-betul mengenaskan. 19.700 tiap hari meninggal karena kelaparan," ujarnya.

Jokowi mengingatkan jajaran menteri dan gubernur se-Indonesia saat ini dunia tengah mengalami ketidakpastian, termasuk Indonesia. "Semua negara sulit sekarang ini," katanya.

"Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, dihitung. Siapalah disuruh ngitung pasti akan kesulitan, arahnya akan kemana," ujar Presiden.

Meski demikian, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Wahyu Agung Nugroho optimis ekonomi Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,5 persen di kuartal III-2022. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 sampai 5,3 persen. "Kami yakin, ekonomi Indonesia triwulan III (2022) masih akan lebih baik dari pada triwulan II," kata Wahyu seperti dikutip merdeka.com di Bali, Sabtu (1/10).

Dia menyampaikan, optimisme tersebut didasari atas kondisi fundamental ekonomi nasional yang kuat. Hal ini tercermin dari Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terus membaik sejalan dengan kinerja ekspor yang kuat.

Kinerja transaksi berjalan triwulan III-2022 diperkirakan tetap kuat ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya permintaan beberapa mitra dagang utama, dukungan kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor, dan masih tingginya harga komoditas global.

Selain itu, berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tersebut tercermin pada perkembangan beberapa indikator dini pada Agustus 2022 dari hasil survei Bank Indonesia, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang terus membaik. bari/mohar/fba