Jakarta-Pemerintahan Jokowi-Maruf terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya melalui berbagai macam program perlindungan sosial. Meski demikian, pemerintah bahkan tetap optimis bisa menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 7,5%-8,5%. Padahal per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di level 9,54%.

NERACA

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan jumlah penduduk miskin mencapai angka 26,16 juta orang atau 9,54% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2022. Meski masih tinggi, jumlah itu diklaim turun 0,17% jika dibandingkan dengan data September 2021 dan 0,60 poin pada Maret 2021.

"Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna Ke-7 di Gedung DPR-RI, Jakarta, pekan lalu.

Namun demikian, menurut Sri Mulyani, tantangan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Terutama karena kenaikan inflasi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, ekonom UOB, Enrico Tanuwidjaja memprediksi tingkat inflasi di bulan Desember bisa tembus 7%. Namun jika dihitung rata-ratanya tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 sekitar 4,9%. Sedangkan inflasi di tahun 2023 secara tahunan akan kembali mereda pada level 4,1%.

Kenaikan inflasi ini tentu akan sangat dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui ruang fiskalnya. Apalagi jika pemerintah berencana untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan hingga 7,5%. "Ruang gerak pemerintah harus fokus kasih bantalan sosial kepada masyarakat kelas bawah," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Bersamaan dengan upaya pemerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia ternyata justru bertambah. Terutama jika mengacu pada data yang dikeluarkan Bank Dunia. Laporan terbaru Bank Dunia mengubah basis perhitungan kategori masyarakat miskin berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.

Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu orang yang berpenghasilan US$ 2,15 atau sekitar Rp32.775 per orang per hari (asumsi nilai tukar Rp15.243 per US$). Sebelumnya di PPP 2011 hanya US$1,90 atau sekitar Rp28.962 per hari.

Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan oleh Bank Dunia menjadi US$ 3,65 per orang per hari dari sebelumnya US$ 3,20 atau Rp55.628 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari US$ 5,50 (2011 PPP) hingga US$ 6,85 (2017 PPP).

Dengan perubahan ini, ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di indonesia yang turun level menjadi miskin. kemudian untuk negara China sendiri ada 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin. Untuk kelas menengah atas yang turun kelas di Indonesia mencapai 27 juta orang. Sementara pada orang kelas menengah atas di China yang turun kelas sebesar 115 juta orang.

Faktor yang paling penting adalah perubahan tingkat harga di negara lain terutama Amerika Serikat. Harga relatif yang lebih tinggi menyiratkan penurunan daya beli, sehingga menghasilkan kemiskinan yang lebih tinggi.

"Atas dasar perubahan ini, dunia internasional garis kemiskinan ekstrem, yang diturunkan sebagai median garis kemiskinan nasional negara-negara berpenghasilan rendah," tulis Bank Dunia.

Sementara itu, data worldpopulationreview.com mengungkapkan Indonesia dalam daftar 100 negara paling miskin di dunia. Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara ekonomi berpenghasilan rendah dalam sistem peringkat bank dunia.

Pemeringkatan ini didasarkan pada Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita masing-masing negara.

GNI sangat mirip dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kedua metrik mengukur nilai dolar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tertentu, tetapi GNI juga mencakup pendapatan yang diperoleh melalui sumber internasional (seperti investasi asing atau kepemilikan real estat).

Menurut laman World Population Review, Indonesia berada di urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat sebesar US$ 3.870 atau sekitar Rp59 juta per kapita pada 2020. Sementara itu, laman Global Finance menempatkan Indonesia di urutan ke-91 negara paling miskin di dunia pada 2022.

Mengutip laman gfmag.com, pemeringkatan negara termiskin diukur dengan PDB dan keseimbangan kemampuan berbelanja atau Purchasing Power Parity (PPP). Berada di urutan 91, Global Finance mencatat Indonesia memiliki PDB dan PPP sebesar USD 14.535.

Belum Cair

Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk UMKM masih belum cair. Bantuan itu tengah dibahas Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Belum (cair). Ini masih dibahas di Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, jadi belum.

Sebenarnya keterbatasan anggaran, tapi di satu sisi kan sebenarnya juga para UMKM sudah mulai pulih," kata Teten saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (30/9).

Kendati demikian, pihaknya saat ini memfokuskan bantuan untuk para nelayan kecil yang memiliki kapal dibawa 30 GT dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). "Yang kita address langsung dari kenaikan BBM ini nelayan. Nelayan-nelayan kecil yang di bawah 30 GT. Kenapa? Karena biaya produksi untuk nelayan itu 60 persen BBM, dan kami sekarang dengan Menteri BUMN, kita berpartner bagaimana para nelayan itu bisa membeli solar harga SPBU," ujarnya.

Dia juga menyebutkan akan membangun SPBU di desa-desa nelayan dengan berbasis koperasi. Hal itu agar bantuan solar subsidi tepat sasaran kepada para nelayan yang membutuhkan. "Jadi, kami akan bangun SPBU-SPBU ini di desa-desa nelayan berbasis koperasi, supaya tepat sasaran. Jadi nanti by name, by address, by volume, kebutuhan nelayan sudah terdata," ujarnya.

Menurut dia, untuk bantuan solar subsidi tersebut untuk saat ini baru diuji coba di 7 tempat namun Presiden Jokowi meminta di 250 tempat. "Bapak Presiden mintanya 250 tempat tapi kita piloting di 7 tempat. Dan sudah mulai, tiga bulan yang akan datang (sudah kelar). Karena begini, selama ini desa nelayan itu ada 11 ribu, desa pesisir itu kebanyakan di pantura. Tapi, SPBU nelayannya itu hanya ada 388 (unit) sehingga akses nelayan mendapatkan solar BBM murah itu terbatas," ujarnya.

"Misalnya sekarang, nelayan itu membeli solar antara Rp6 ribu sampai Rp10 ribu. Jadi, kalau sekarang pemerintah menaikkan Rp6.800 bagi nelayan sebenarnya tidak masalah, asal diberikan akses kemudahannya. Kita dengan konsep (dan) solusi solar subsidi untuk nelayan ini, mereka bisa beli harga SPBU Rp6.800," ujarnya. bari/mohar/fba