Anomali Kesakralan Harga dan Subsidi BBM

 

 

Oleh: Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (2013-2019)

Bait terakhir lagu Padamu Negeri, memberikan nuansa sakral atas makna sebuah pengorbanan. Bagimu negeri jiwa raga kami, menegaskan totalitas darma bakti anak bangsa untuk keselamatan negerinya.  Padamu  negeri, kami berjanji, berbakti, dan mengabdi adalah niat luhur rakyat untuk negeri tercinta.  

Lantas apakah sepadan bila ada keinginan sebagian masyarakat untuk mendapatkan imbalan atas pengorbanan itu? Keinginan agar negara  terus  memberikan  subsidi bahan bakar minyak (BBM) supaya harga BBM murah dan tidak memberatkan rakyat. Padahal hal,  tanpa disadari  mengorbankan kepentingan sebagian besar rakyat lainnya. Mari kita merenung dengan hati yang jernih, sebenarnya kelompok  masyarakat mana yang berhak dan pantas menerima subsidi BBM itu.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (26/08), 80 persen dari pengguna BBM bersubsidi adalah masyarakat rumah tangga mampu. Kelompok rumah tangga mampu ini memiliki mobil bagus dan mahal, namun mereka antre membeli Pertalite dan Solar di SPBU. Mereka menggunakan BBM bersubsidi, yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat yang kurang mampu.

Subsidi merupakan instrumen makro fiskal yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam  rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Pemerintah menggunakan subsidi untuk membantu mengurangi beban masyarakat akibat penyelesaian mekanisme pasar yang dipandang tidak adil. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi.

Sayangnya, subsidi harga seperti yang diberikan untuk BBM, dinikmati oleh semua orang. Orang miskin dan kaya, menikmati subsidi BBM. Pemerintah tidak memiliki intrumen yang efektif untuk mengecualikan orang kaya untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Akibatnya, orang kaya  menikmati subsidi lebih banyak.

Bila tidak hati-hati, kebijakan subsdi dapat menjerat kemajuan perekonomian satu negara. Pengalaman beberapa negara yang memberikan subsidi yg berlebihan, seperti di Venezuela,  menyebabkan terjadinya inefisiensi perekonomian, bahkan menggerus sumber daya yang tersedia. Belum lagi, subsidi yang tidak tepat sasaran, dapat mendorong melesetnya prioritas sasaran pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Mana yang lebih penting, mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM,   ataukah menolong masyarakat miskin yang memerlukan biaya pengobatan dan pendidikan. Bagaimana pula bila pemerintah harus membantu pengusaha kecil yang lemah untuk mendapatkan kredit murah. Alternatif manalagi yang layak dipilih bila diperlukan dana untuk memberikan subsidi pupuk untuk petani kecil.

Seni Mentransformasikan

Mengalokasikan belanja negara bukan hanya strategi penganggaran semata.  Namun juga seni dalam mentransformasikan makna keadilan dalam pembagian sumber daya yang terbatas.. Sasarannya adalah  agar setiap dana yang keluar dari belanja negara  menghasilakan output dan outcome yang maksimal dan berkeadilan.

Belakangan ini, unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM terjadi di beberapa kota di Indonesia. Boleh jadi, mereka  belum memahami sepenuhnya akar permasalahan kenapa harga BBM harus naik. Sebagian dari mereka mungkin tidak memahami permasalahan besarnya beban anggaran yang harus ditanggung negara. Namun bisa jadi, sebagian pendemo sudah memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah. Protes dan unjuk rasa itu sengaja dilakukan  untuk tujuan tersembunyi lainnya.

Kemudian Presiden Joko Widodo (07/9) menyampaikan  bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar harga BBM tidak naik, di tengah harga minyak mentah yang meningkat. Namun situasi memang tidak terelakkan sehingga penyesuaian harga BBM merupakan upaya terakhir. Pada kesempatan yang sama, Menkeu menguraikan  bahwa penyesuaian  harga  BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar,  merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh Pemerintah. Kenaikan harga BBM ini seharusnya sudah mulai dilakukan sejak semester kedua 2021, di mana pada periode itu beberapa harga komoditas secara global mulai meningkat.

Harga minyak mentah (ICP) dalam APBN 2022 diasumsikan  sebesar US$63/barel meningkat menjadi lebih dari US$100/barel. Sementara kurs yang semula diasumsikan pada Rp14.450/US$ terus meningkat mengarah pada level Rp14.700/US$. Kondisi ini mengakibatkan subsidi meningkat dari Rp152 triliun, menjadi Rp502,4 triliun, atau meningkat lebih dari tiga kali.

Kemenkeu (07/9) menjelaskan bahwa alokasi subsidi dan kompensasi energi 2022 sebesar Rp502,4 triliun tersebut setara dengan pendanaan untuk membangun :  (i) 3.333 Rumah Sakit (biaya Rp150 M/RS); (ii) 227.886 Sekolah Dasar (biaya Rp2,19 M/SD); (iii) 3.501 Ruas Tol Baru (biaya Rp142,8 M/KM); dan (iv) 41.666 Puskesmas (biaya Rp12 M/unit).

Tidak ada asap tanpa api. Terjadinya unjuk rasa di beberapa kota, mengindikasikan ada permasalahan yang dihadapi sebagaian masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan monitoring dan evaluasi tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Program kompensasi memang sudah diberikan kepada rakyat miskin. Nampaknya tetap perlu dilakukan monitoring di lapangan, apakah dana kompensasi tersebut telah tepat sasaran dan dapat menutup kenaikan beban rakyat miskin.

Bagaimana dengan masyarakat menengah bawah yang juga terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut.  Apakah ada strategi tambahan untuk mengurangi beban masyarakat pada kelompok menengah bawah tersebut. Kelompok ini masuk dalam katagori rentan miskin, dan sangat sensitive untuk jatuh ke bawah, manakala terjadi perubahan. Program bantuan khusus sebagaimana kelompok masyarakat miskin perlu dijadikan agenda penting. Kendalanya adalah keterbatasan  dana dalam APBN.

Kebijakan yang direncanakan rapi dari pemerintah pusat, dalam beberapa kejadian tidak terlaksana dengan baik di daerah. Nampaknya perlu juga dilakukan pengawalan apakah program kompensasi yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, sebesar 2 persen dari Dana Transfer  Umum (DTU), telah dilaksanakan dengan baik.  Beberapa instansi pusat yang memiliki kantor vertikal dapat  melaksanakan tugas ini, seperti Badan Pusat Statistik, Kemenkeu, bersinergi dengan  Bank Indonesia, serta  berkolaborasi dengan Pemda setempat.  

Proses yang sama akan terjadi pada kasus kenaikan  harga barang yang disebabkan oleh  meningkatnya ongkos produksi. Meningkatnya harga akan mendorong bekerjanya mekanisme pasar sehingga menurunkan permintaan atas barang tersebut. Meningkatnya harga, akan mendorong masyarakat mencari barang pengganti.  Selanjutnya akan terbentuk harga keseimbangan baru yang lebih rendah.

Mekanisme harga keseimbangan baru tersebut akan sulit terbentuk pada harga BBM, manakala pemerintah terus melakukan intervensi subsidi harga. Akibatnya, barang substitusi BBM akan sulit dikembangkan, karena terkendala harga semu yang diintervensi dengan subsidi tersebut.  Harga BBM bersubsidi yang murah, tidak memberikan  insentif bagi para produsen untuk mengembangkan produk baru. Fakta ini perlu menjadi catatan penting untuk strategi mengembangkan produk energi terbarukan sebagai pengganti BBM di masa yang akan datang.

Adalah penduduk Indonesia cukup besar, mencapai lebih dari 176 juta, dan menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan jumlah tersebut, konsumsi BBM yang dibutuhkan sangat besar. Apabila kita tidak mampu mengembangkan sumber energi  baru, seperti  tenaga air, tenaga uap, bahan bakar biomassa (biofuel), dan alternatif lainnya, maka risiko terjadinya krisis energi  dapat segera terjadi. Strategi melepaskan subsidi BBM secara bertahap, serta mendorong terbangunnya energi alternatif pengganti BBM, merupakan strategi bijak yang perlu mendapat dukungan seluruh komponen bangsa.

Kesakralan BBM justru akan lebih bersinar, manakala secara bertahap subsidi dikurangi. Sebagian dana subsidi itu dialihkan  untuk   membantu program kesejahteraan rakyat kecil dan mendorong menumbuhkan energi terbarukan. Nuansa kesakralan harga dan subsidi BBM seperti inilah yang perlu kita kedepankan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

BERITA TERKAIT

Perkuat Akselerasi Ekosistem Pembayaran Digital Melalui BI-Fast

  Oleh: Kadek Desi Dhea Damayanthi,  Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Pandemi Covid-19 dinilai telah mendorong akselerasi ekosistem pembayaran digital di…

IKN Berpeluang Buka Lapangan Kerja Baru

Oleh : Vania Salsabila Pratama, Pemerhati Ketenagakerjaan   Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.…

Aspek Pajak Dividen Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

  Oleh: Mohammad Ishaq Ibrahim, Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Perusahaan Bursa *)   Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan…

BERITA LAINNYA DI Opini

Perkuat Akselerasi Ekosistem Pembayaran Digital Melalui BI-Fast

  Oleh: Kadek Desi Dhea Damayanthi,  Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Pandemi Covid-19 dinilai telah mendorong akselerasi ekosistem pembayaran digital di…

IKN Berpeluang Buka Lapangan Kerja Baru

Oleh : Vania Salsabila Pratama, Pemerhati Ketenagakerjaan   Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.…

Aspek Pajak Dividen Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

  Oleh: Mohammad Ishaq Ibrahim, Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Perusahaan Bursa *)   Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan…