NERACA

Jakarta – Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menyampaikan implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus selaras dengan stabilitas dan keandalan sistem. "Sampai hari ini kontribusi EBT belum signifikan, namun begitu pemerintah tetap fokus dalam pemanfaatan EBT. Kita harus pahami bahwa implementasi energi terbarukan harus selaras dengan stabilitas dan keandalan sistem," kata Wanhar dalam diskusi daring "Hosting Capacity EBT Intermiten pada Jaringan Distribusi" di Jakarta, Rabu (28/9).

Ia mengatakan salah satu tantangan dalam penerapan EBT di Indonesia yaitu pandangan bahwa implementasi energi terbarukan dinilai akan mengganggu atau merusak keandalan sistem tenaga listrik yang sudah ada. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan perlu diberi pemahaman terkait stabilitas dan keandalan sistem ketenagalistrikan melalui penerapan EBT, termasuk dampak dan mitigasi risiko dari penetrasi energi terbarukan dalam jaringan distribusi.

Seperti diketahui, sifat intermiten pada pembangkit listrik berbasis EBT disebabkan oleh ketergantungannya pada cuaca. Penyerapan daya akan bisa maksimal apabila dalam cuaca yang mendukung, seperti matahari untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan angin pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Namun demikian pemerintah memastikan akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya EBT meski masih dibayangi sifat intermiten pada energi tersebut. Ke depan, lanjut dia, potensi pengembangan pembangkit EBT akan terus dioptimalkan sehingga target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 dapat dicapai.

Ia menambahkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi dapat dilakukan oleh pengembangan EBT sebagai langkah menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. "Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission di 2060. Jadi EBT harus ditingkatkan secara pesat," katanya.

Sementara itu, Pengamat isu strategis dan politik internasional Prof Imron Cotan mengatakan bahwa krisis bahan bakar minyak (BBM) saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan migrasi ke energi baru dan terbarukan (EBT), agar Indonesia terbebas dari energi fosil. “Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ujar Imron.

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia. “Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” kata Sirojudin.

Awal September lalu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi. Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia, akibat dari meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk. Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.