Saat ini Pemerintah harus benar-benar mampu untuk menyusun dan menyiapkan strategi sebaik mungkin supaya permasalahan perekonomian di Indonesia bisa teratasi. Pasalnya, memang belakangan Indonesia sendiri tengah terus berjuang untuk kembali pulih dan mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19, ditambah dengan kenyataan adanya kondisi geopolitik yang sedang tidak menguntungkan karena konflik Rusia dengan Ukraina hingga adanya kabar inflasi dan resesi di Amerika Serikat.

Karena itu, salah satu jalan keluar terbaik yang bisa diupayakan adalah dengan mengatur penggunaan APBN sebaik mungkin, karena sejauh ini pengalokasian APBN memang terus membengkak dengan biaya penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 serta bagaimana subsidi BBM yang telah digelontorkan oleh negara kepada masyarakat.

Kita tentu ingat beberapa fakta sejak 2008 Indonesia ternyata hanyalah menjadi negara importir murni akan minyak. Hal itu lantaran adanya ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan jumlah konsumsi masyarakat. Pasalnya, jumlah konsumsi BBM yang diperlukan oleh masyarakat saja mencapai 1,6 juta barel, sedangkan produksi yang mampu ditanggung negara hanyalah 600 ribu barel per harinya. Maka dari itu Pemerintah terus melakukan impor minyak untuk bisa mencukupi jumlah konsumsi masyarakat, namun di sisi lain biaya yang dikeluarkan juga sangatlah besar karena prosesnya yang panjang mulai dari eksplorasi, eksploitasi hingga penambangan.

Terlebih, konsumsi BBM bersubsidi yang sudah ditanggung oleh Pemerintah tersebut nyatanya justu 80% diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu sehingga dapat dikatakan subsidi dengan mengorbankan biaya APBN tersebut kurang tepat sasaran. Wajar, jika pemerintah harus mengganti pola subsidinya dari yang sebelumnya berbasis barang menjadi berbasis orang agar penerima subsidi benar-benar tepat sasaran dan menyasar ke masyarakat kurang mampu.

Salah satu opsi terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembatasan subsidi. Pasalnya jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka justru akan membuat penyesuaian harga mejadi kurang efektif dan kuota ketersediaan akan tetap kembali jebol. Maka dari itu ruang fiskal bagi APBN bisa tercipta jika terjadi penyesuaian harga dan pembatasan subsidi tersebut.

Namun di sisi lain, konsumsi BBM yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sangatlah besar, bahkan kecepatan permintaannya pun terus melonjak naik hingga sangat berpotensi untuk terus membuat bengkak subsidi BBM dan menyedot APBN lebih dari Rp 500 triliun. Kenyataan tersebut diperparah dengan kondisi masyarakat yang sampai sekarang masih belum memahami kalau pemerintah sedang mengalami masalah APBN.

Kondisi terburuk yang bisa saja terjadi apabila penyesuaian harga BBM subsidi dan pembatasan subsidi tidak segera dilakukan oleh pemerintah, maka proyeksi APBN akan menjadi defisit pada 2023 mendatang, bahkan bisa saja defisit tersebut berada di bawah 3% sehingga tentu akan sangat tidak sehat untuk kelangsungan negara.

Hal ini bukanlah karena pemerintah tidak memiliki cukup uang, namun persoalannya bagaimana menata dan mengalokasikan dana tersebut menjadi seefektif dan seefisien mungkin, utamanya mengenai subsidi yang harus ditanggung oleh APBN hendaknya harus benar-benar tepat sasaran.

Bagaimanapun, penyesuaian harga BBM subsidi jika bisa dengan cepat dilakukan, maka dampaknya akan menjadi semakin baik untuk Indonesia sendiri, lantaran jika pemerintah terus menunda kenaikan harga BBM, maka akan terjadi efek jangka panjang yang terjadi. Meski begitu, apabila memang harga BBM harus disesuaikan, pemerintah juga harus menyiapkan bantalan sosial untuk masyarakat.

Data menunjukkan, di Indonesia sendiri ada sekitar 30 juta orang yang tergolong dalam kelompok paling rawan jatuh miskin jika ada turbulensi anggaran negara. Sebab itu, skema pemberian bantalan sosial akan jauh lebih mampu menekan atau menghemat anggaran APBN sehingga dananya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif lainnya.