Sistem Pelayanan Pelabuhan Masih Lemah

NERACA

Jakarta---Sistem pelayanan di pelabuhan dinilai belum berjalan optimal. Alasanya, penerapan pelayanan 24 jam ternyata belum sepenuhnya berjalan. Ditambah lagi dengan minimnya fasilitas bongkar-muat. Sehingga menimbulkan biaya tinggi. “Kendala yang ada harus segera dibenahi agar kegiatan lalu lintas barang melalui pelabuhan bisa lebih lancar dan efisien,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Achmad Ridwan Tento di Jakarta,23/7.

Menurut Achmad, kondisi ini menyulitkan pemerintah untuk mendorong industri nasional bersaing di tingkat global. “Di sisi lain, masalah membanjirnya produk impor yang sudah menggerus pangsa pasar produk industri nasional juga harus diselesaikan," tambahnya

Oleh karena itu, Achmad meminta pengembangan sistem logistik nasional (sislognas) yang sedang dirumuskan pemerintah, tidak bisa lepas dari kemampuan SDM yang akan menjalankan dan mengelola sistem tersebut. "Pengembangan SDM harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan infrastruktur serta dukungan armada untuk mendistribusikan barang dan kesadaran para pelaku bisnis," ujarnya.

Sistem distribusi juga menyangkut efisiensi pada birokrasi untuk pengurusan dokumen. Dengan ini, kata Achmad, diharapkan bisa menghilangkan biaya tinggi yang selama ini banyak dikeluhkan pelaku bisnis. "Sistem penerapan pelayanan 24 jam di pelabuhan juga harus didukung atau dilakukan bersama oleh instansi-instansi terkait,” jelasnya

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pelindo, Richard J Lino, arus peti kemas di 12 pelabuhan cabang PT Pelabuhan Indonesia II tercatat 3.584.708 Teus hingga Juni 2012 tercatat meningkat 26,11% disbanding  periode tahun lalu yang terlayani sebesar 2.842.361 Teus. “Arus peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok menjadi penyumbang terbesar dengan melayani 3.281.001 Teus peti kemas atau meningkat 20,25% dibandingkan semester pertama di 2011, sebesar 2.728.386 Teus,” tutur Lino.

Lino menambahkan, perseroan tidak hanya mencari investor, tapi juga akan bekerja sama dengan shipping line yang dapat memberikan value terhadap pengoperasian pelabuhan. “Kami tidak mengharapkan ada investor asing yang hanya membawa uang, tapi juga memberikan value,” jelasnya

Direktur Personalia dan Umum Pelindo II Cipto Pramono mengatakan, sebagai bagian dari transformasi perusahaan, perseroan tengah memulai implementasi sistem tracking and tracing di pelabuhan yang dikelola. Sistem ini memudahkan pemilik barang dalam mengetahui informasi pengurusan barang secara real time dan akan mengefisiensikan sistem logistik di Indonesia.

Pelindo II pada pertengahan tahun ini berencana membentuk main-sea corridor atau National Pendulum untuk terciptanya sistem logistik terintegrasi. "Sistem ini akan memungkinkan distribusi barang dalam dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mampu memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia," ungkap Cipto. **lia

 

 

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…