Transformasi Usaha Informal Ke Formal Dipercepat - Wujudkan Data Tunggal UMKM

NERACA

Bekasi - Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUkM) Yulius mengatakan transformasi usaha mikro dari informal ke formal harus terus dipercepat untuk mewujudkan data tunggal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

"Dengan kepemilikan data yang valid, lebih mudah bagi pemerintah melakukan aksi keberpihakan kepada UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat, Rumah Produksi Bersama (factory sharing), dan program lainnya," kata Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat memberikan sambutan dalam acara Akselerasi Transformasi UMKM Anggota Koperasi Paguyuban Pedagang Mie Ayam dan Bakso (PAPMISO) dari informal ke formal di Kabupaten Bekasi.

Yulius pun menjelaskan saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit, berkontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen, dan menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. 

"Usaha mikro masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan porsi 99 persen, 1 persennya adalah usaha besar. Dan masih banyak masalah yang membuat UMKM belum bisa naik kelas," kata Yulius.

Yulius meyakini selain bertransformasi dari informal ke formal, pemanfaatan ekonomi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

"Bank Indonesia mencatat realisasi transaksi e-commerce di Indonesia hingga kuartal 1 tahun 2022 sebesar Rp108,54 triliun dan diproyeksikan pada akhir tahun akan menyentuh Rp429 triliun. Sebanyak 19,95 juta UMKM saat ini telah onboarding ke dalam ekosistem digital," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan apresiasinya kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas inisiatif program akselerasi transformasi informal ke formal untuk pedagang mie ayam dan bakso se-Kabupaten Bekasi.

"Ketika kita mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan BPJS ketenagakerjaan, maka usaha kita akan tercatat oleh negara dengan baik sehingga memudahkan pembinaan, pengawasan, dan keselamatan," kata Dani Ramdan.

Menurut Bupati, kegiatan ini merupakan titik balik bangkitnya perekonomian khususnya UMKM yang usahanya terdampak akibat COVID-19. 

"Dengan memiliki NIB juga sertifikat lainnya sesuai kebutuhan usaha, maka UMKM akan lebih cepat berkembang dan naik kelas," kata Dani.

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Pejabat Fungsional KemenKopUKM Nasrun mengatakan kegiatan akselerasi transformasi usaha informal ke formal bagi pedagang mie ayam dan bakso se kabupaten Bekasi ini menargetkan 1.000 NIB, 1.000 sertifikat halal, dan 1.000 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, terkait dengan NIB Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku UMKM segera memanfaatkan NIB salah satunya untuk mendapatkan kemudahan dalam  mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperkuat permodalan.

Presiden Jokowi juga mengatakan saat ini suku bunga KUR mendapat subsidi dari pemerintah sehingga konsumen hanya dibebani bunga tiga persen. Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan 2.700 NIB untuk pemilik UMKM di Jayapura, Papua.

Atas dasar itulah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) yang menargetkan 2,5 juta UMKM bisa memiliki NIB pada tahun 2022.

Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz mengatakan NIB dapat dipandang sebagai cara pemerintah untuk membuat tertib UMKM secara administratif karena NIB merupakan aspek legalitas usaha. Dengan adanya legalitas itu, UMKM yang terdaftar akan tercatat dalam sistem informasi usaha - termasuk nama, alamat hingga bidang usaha yang ditekuni.

“Dengan adanya NIB, pemerintah pusat dan daerah dapat mempunyai sistem informasi usaha UMKM yang lebih kredibel. Pembuatan NIB juga dimaksudkan agar program afirmasi untuk penguatan UMKM lebih tepat sasaran,” ungkap Fauzi Aziz. Namun, masih banyak UMKM lokal yang belum mengetahui pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk mengedukasi para UMKM lokal, termasuk platform digital. Fauzi Aziz turut menekankan pentingnya peran e-commerce, “Platform digital khususnya e-commerce dinilai dapat memberikan dukungan berupa pembinaan teknis agar para pegiat usaha dan produk yang dihasilkan menjadi layak bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM dengan skala mikro-kecil.”

Jadi dengan adanya NIB, UMKM dapat terdata oleh pemerintah pusat serta daerah sesuai domisil sehingga bisa mendapatkan pembinaan oleh dinas terkait.Selain itu, melalui, dengan NIB UMKM mempunyai legalitas, bisa dapat akses pembiayaan KUR perbankan dan bisa masuk komunitas resmi. Manfaat lain kalau ada data, UMKM juga bisa mendapatkan bantuan pemerintah seperti pendanaan atau pembinaan

 

 

 

BERITA TERKAIT

Produk Biomassa Cangkang Sawit Tembus ke Jepang

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu perluasan pasar ekspor untuk industri pengolahan kelapa sawit, seperti pengapalan produk biomassa…

Pemanfaatan Sumber Daya untuk Kemakmuran Rakyat

NERACA Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengungkapkan, "bahwa dalam memanfaatkan sumber daya energi dan mineral…

Semester I-2022, Ekspor Batik Capai USD 27,42 juta - Pasar Batik Semakin Terbuka

Yogyakarta – Batik Indonesia dikenal memiliki kaitan erat dengan gambaran adat istiadat serta budaya di berbagai wilayah. Hampir setiap daerah memiliki ciri…

BERITA LAINNYA DI Industri

Produk Biomassa Cangkang Sawit Tembus ke Jepang

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu perluasan pasar ekspor untuk industri pengolahan kelapa sawit, seperti pengapalan produk biomassa…

Pemanfaatan Sumber Daya untuk Kemakmuran Rakyat

NERACA Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengungkapkan, "bahwa dalam memanfaatkan sumber daya energi dan mineral…

Semester I-2022, Ekspor Batik Capai USD 27,42 juta - Pasar Batik Semakin Terbuka

Yogyakarta – Batik Indonesia dikenal memiliki kaitan erat dengan gambaran adat istiadat serta budaya di berbagai wilayah. Hampir setiap daerah memiliki ciri…