P3DN Menggerakkan Ekonomi Nasional dan Daerah

NERACA

Jakarta – Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong produk-produk dalam negeri khususnya produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya yakni melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

“Penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan dan ini sudah menjadi cita-cita pemerintah sejak lama. Ini untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daerah khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah,” ungkap Wakil Ketua DPR-RI, Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Gus Imin Keynote Speaker dalam acara Seminar Nasional Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI (Ittama Setjen DPR).

Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa di tahun 2022 ini, alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah kurang lebih sebesar Rp1.000 triliun. Dari angka tersebut, sebesar 40% atau Rp400 triliun berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK).

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jika potensi tersebut direalisasikan dalam Semester I Tahun 2022, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%.

Pada 30 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN dan Produk UMKK dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Lebih lanjut program P3DN juga sudah lama digaungkan pemerintah atau sejak tahun 2009, dimana Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ditempat yang sama Ketua Komisi VI, Faisol Reza pun mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang mendorong P3DN. Sebab, melalui P3DN bisa menjadi upaya untuk mendorong produk dalam negeri bersaing dengan produk luar negeri.

“Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) diharapkan bisa menggerakkan ekonomi nasional ataupun daerah. Maka diharapkan aggaran ini (APBN dan APBD) bisa dimaksimalkan secara penuh,” himbau Faisol yang juga dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bahkan, untuk mendorong P3DN maka instansi dan lembaga pemerintah baik dipusat dan didaerah dalam melakukan pengadaan barang wajib menggunakan produk UMKM  

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak memberikan komitmen belanja Produk Dalam Negeri (PDN) melalui Business Matching tersebut. “Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan K/L, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat,” ujar Luhut.

Nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, upaya Kemenperin dalam mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga meliputi fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perusahaan industri dalam negeri.

Pada tahun anggaran 2022, Kemeperin memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN Gratis sebanyak 1.250 sertifikat produk. “Kami berharap pemerintah daerah juga menganggarkan sertifikasi TKDN, khususnya untuk IKM dan UMKM dengan kearifan lokal,” ungkap Agus.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menambakan, beberapa regulasi yang menjadi kendala belanja daerah telah diselesaikan. “Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk untuk tidak belanja produk dalam negeri,” tegas Azwar.

Dalam rangka mempermudah belanja PDN, LKPP telah menyederhanakan tahapan proses bisnis penayangan produk di e-Katalog Nasional, dari delapan tahap menjadi hanya dua tahap. Begitu pula pencantuman barang/jasa, dari sembilan tahap menjadi cukup empat tahap. “Kami bersama Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) juga merumuskan monitoring di ujung proses,” kata Azwar Anas.

Seperti diketahui, pelaksanaan Program P3DN di tahun 2022 sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan produk UMKM serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

 

 

 

BERITA TERKAIT

Bekerjasama Membuka Peluang Pendanaan Startup Energi

NERACA Jakarta - Sebagai upaya percepatan transisi energi di Indonesia, Pertamina NRE, dan PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) menandatangani…

Kemendag Bersama DPR-RI Dorong Kinerja Ekspor - Bedah IUAE"CEPA

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama DPR-RI sepakat membahas pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah…

UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok Industri

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bermitra dengan pelaku usaha…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Bekerjasama Membuka Peluang Pendanaan Startup Energi

NERACA Jakarta - Sebagai upaya percepatan transisi energi di Indonesia, Pertamina NRE, dan PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) menandatangani…

Kemendag Bersama DPR-RI Dorong Kinerja Ekspor - Bedah IUAE"CEPA

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama DPR-RI sepakat membahas pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah…

UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok Industri

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bermitra dengan pelaku usaha…