Makna BLT BBM

 

 

Masyarakat Indonesia ternyata memberikan respon yang sangat positif terhadap penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah, karena sangat membantu dan sangat efektif bagi kelompok rentan miskin dan menjaga daya beli sebagai upaya mitigasi dampak penyesuaian harga BBM.

Patut diketahui, subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk menyuplai dan menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri menunjukkan angkanya terus makin meningkat dalam beberapa waktu. Hal tersebut perlahan-lahan juga akan sangat berdampak pada bagaimana kemampuan pemerintah sendiri untuk bisa membiayai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial, yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi sangat terkendala.

Indonesia belakangan ini, memang terus berupaya untuk bisa mempercepat kebangkitan perekonomian nasional setelah dihantam oleh pandemi Covid-19, dan juga setelah diperparah dengan carut-marutnya kondisi geopolitik dunia, akibat adanya konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina sehingga menyebabkan perekonomian global pun turut terguncang.

Sementara itu, justru dengan subsidi BBM yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini, nyatanya di lapangan ditemukan ketidaktepatan pemberian subsidi tersebut, karena malah dinikmati oleh sebagian masyarakat mampu. Padahal pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dana hingga sebesar Rp 502 triliun untuk menanggung subsidi BBM tersebut.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD), sejak lima tahun terakhir ini saja alokasi subsidi energi yang dilakukan oleh pemerintah sudah mencapai Rp 1.300 triliun. Maka dari itu pemerintah akan terus berusaha untuk bisa menekan konsumsi BBM bersubsidi karena tidak tepat sasaran, antara lain dengan mengkonversikan BBM bersubsidi, termasuk juga dengan melakukan pengendalian atasnya.

Adalah penyesuaian harga BBM memang harus dilakukan oleh pemerintah, namun di sisi lain juga harus disertai dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Kedua hal tersebut diharapkan akan bisa memperkuat ketahanan fiskal Indonesia, serta bisa mencapai resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mempertahankan bagaimana ketahanan dan kekuatan fiskal negara merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan kondisi selama ini konsumsi kebutuhan BBM di masyarakat terus meningkat, tentu membuat pemerintah terus melakukan subsidi makin membengkak yang pada akhirnya membuat APBN akan terus semakin tertekan.

Jika APBN terus tertekan, maka ketahanan fiskal juga akan terguncang dan juga akan sulit untuk melakukan penyeimbangan kapasitas produksi Indonesia di masa mendatang. Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka akan sangat membahayakan. Untuk itu, memang harus ada kompromi antara subsidi dan juga ketahanan fiskal. Terlebih, perekonomian menurut Rektor UI tersebut harus terus ada geliatnya karena perekonomian masyarakat akan terus menyangga kekuatan fundamental perekonomian Indonesia.

Pemberian BLT ke masyarakat, akan mampu menjaga daya beli di masyarakat rentan sehingga dampak inflasi pun akan bisa diminimalisasi karena pergerakan UMKM di Tanah Air akan terus terjadi. Terlebih, apabila kedua hal tersebut sudah dilakukan, maka APBN yang sudah teranggarkan akan bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif lain seperti membangun sektor kesehatan, irigasi, infrastruktur jalan dan lain-lain.

Maka dari itu, belakangan ini, setelah secara resmi menerapkan kebijakan penyesuaian harga BBM, pemerintah tengah terus berkofus untuk melakukan mitigasi dari dampak penyesuaian harga BBM tersebut, utamanya bagi masyarakat rentan yang terdampak.

Tak hanya itu. Kebijakan penyaluran BLT BBM menjadi sangat efektif karena sasaran penerimanya jauh lebih jelas ketimbang dengan terus mempertahankan subsidi BBM, yang justru menguntungkan masyarakat mampu dengan persentase yang lebih tinggi yakni sekitar 70 persen. Untuk itu, pemberian BLT BBM ke masyarakat sangat bisa mengurangi tekanan yang dialami oleh masyarakat, khususnya mereka golongan yang kurang mampu sehingga daya beli mereka tetap terjaga.

BERITA TERKAIT

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…