Presiden Tegaskan Tak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA

 

NERACA

Jakarta – Beberapa hari terakhir, muncul usulan agar pelanggan listrik dengan daya 450 VA untuk dihapuskan. Usulan tersebut langsung direspon banyak pihak lantaran pelanggan listrik daya 450 VA merupakan golongan bawah yang sudah semestinya dibantu oleh negara. Penegasan bahwa tidak ada penghapusan listrik 450 VA juga terucap dari Presiden Joko Widodo saat meresmikan tol Cibitung-Cilincing di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/9).

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk 450 (VA), tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA, tidak ada, gak pernah, gak pernah bicara seperti itu. Tidak ada jangan sampai yang di bawah resah karena soal itu," kata Presiden.

Wacana listrik 450 VA dihapus bermula dari usulan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Ia menjelaskan bahwa permasalahan listrik saat ini bukanlah soal subsidi atau salah sasaran, tetapi kelebihan suplai yang memberatkan keuangan negara yaitu sekitar 41 gigawatt (GW) pada 2030 seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Karenanya, untuk menyelaraskan antara suplai listrik dan permintaan listrik, Said menyarankan untuk adanya penghapusan dan peningkatan golongan listrik dengan menaikkan daya listrik orang-orang miskin dari 450 VA menjadi 900 VA.

PT PLN (Persero) juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 VA dan daya listrik tersebut juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA serta tidak akan ada perubahan tarif dasar listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa selama ini, pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat. "Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut," kata Darmawan.

Darmawan menegaskan, PLN terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik. PLN memastikan pelayanan kelistrikan di Tanah Air tetap andal dan optimal, sehingga perusahaan pelat merah itu berupaya menjaga produktivitas dan daya beli masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi di tengah meningkatnya harga komoditas energi dunia.

Bantahan juga terucap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Ia menyebutkan pemerintah belum memiliki rencana mengalihkan pelanggan listrik berdaya 450 VA ke 900 VA. Arifin mengatakan wacana tersebut kurang tepat diimplementasikan saat ini lantaran pengalihan daya listrik dari 450 VA ke 900 VA berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang selaras dengan peningkatan biaya.

"Kalau daya listrik naik pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah, itu kan nggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif," ujar Menteri Arifin. Menurut dia, pemerintah tengah fokus melakukan berbagai upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi listrik 450 VA. Pembaharuan data, kata dia, akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara nasional.

"Kalau penataan tepat sasaran, kami sedang proses mengarah itu supaya yang betul-betul menerima dan membutuhkan dapat manfaatnya," kata Menteri Arifin. Adanya pandemi COVID-19 dan perubahan kondisi sosial, sambungnya, telah mengubah data subsidi listrik 450 VA. "Kita sudah petakan, tapi kita sudah update lagi. Karena dengan kejadian pandemi COVID, kondisi sekarang ini, kan pasti berubah. Harus ada yang kita update," ujarnya.

Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai jika wacana penghapusan daya 450 VA itu terjadi maka akan menyengsarakan rakyat. "Saya harap pemerintah mempunyai kebijakan untuk bisa mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik yang lebih rendah. Karena pembangkit listrik di Indonesia 70% menggunakan Batubara, sedangkan cadangan Batubara kita sudah mulai menipis karena terlalu banyak Batubara yang di ekspor maupun yang kita gunakan sendiri untuk listrik. Dimana saat ini cadangan Batubara kita tinggal tersisa 20 tahun lagi" kata Bambang.

Sejumlah negara di Eropa bahkan telah melakukan penghematan besar besaran dikarenakan energi fosil yang sudah mulai menipis, misalnya di Jerman, UK, Denmark, yunani dan bahkan Sri-Lanka melakukan program power cuts / pemadaman selama 10 jam untuk penghematan penggunaan energi listrik di negaranya. 

Menurutnya, ada 24 juta pelanggan yang akan terdampak dengan penghapusan listrik 450 VA.  “Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA seperti yang diberlakukan pada jaman ordebaru, karena saat ini semua peralatan elektronik baik lampu, televisi, kipas angin dan lain lain watt nya  sangat rendah dan efisien yang tujuannya untuk penghematan energi tetapi mempunyai kemampuan penerangan yang sangat kuat,” tukasnya. bari

BERITA TERKAIT

JIKA HARGA MINYAK DUNIA TURUN SIGNIFIKAN: - Harga Pertalite Kemungkinan Bisa Ikut Turun

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, kemungkinan harga Pertalite juga bisa ikut turun jika harga minyak…

Kuota BBM Subsidi Ditambah, Program Pembatasan Jangan Kendur

    NERACA Jakarta – Pemerintah menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar subsidi yang berlaku sejak…

PENGELUARAN NEGARA HARUS PRODUKTIF DORONG PERTUMBUHAN - Menkeu: Krisis Iklim Jadi Ancaman Serius

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, krisis iklim jadi ancaman serius pasca dunia melewati pandemi Covid-19. Bahkan, ini bisa membuat…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

JIKA HARGA MINYAK DUNIA TURUN SIGNIFIKAN: - Harga Pertalite Kemungkinan Bisa Ikut Turun

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, kemungkinan harga Pertalite juga bisa ikut turun jika harga minyak…

Kuota BBM Subsidi Ditambah, Program Pembatasan Jangan Kendur

    NERACA Jakarta – Pemerintah menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar subsidi yang berlaku sejak…

PENGELUARAN NEGARA HARUS PRODUKTIF DORONG PERTUMBUHAN - Menkeu: Krisis Iklim Jadi Ancaman Serius

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, krisis iklim jadi ancaman serius pasca dunia melewati pandemi Covid-19. Bahkan, ini bisa membuat…