APBN vs Ketahanan Fiskal

 

 

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menjadi langkah yang paling tepat diambil oleh Pemerintah sebagai upaya menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari penggunaan yang kurang efisien sehingga ketahanan fiskal negara pun tetap terjaga.

Dunia bahkan sudah mengakui bahwa Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 terbaik karena mampu terus mempertahankan pelandaian kurva penyebaran kasus baru meski virus tersebut terus bermutasi dan muncul varian baru. Salah satu bukti nyata adalah mulai dibukanya mobilitas masyarakat dan kegiatan industri dengan tujuan segera kembali memulihkan perekonomian Nasional.

Namun dengan adanya mobilitas masyarakat yang semakin tinggi tersebut, perlahan permintaan atau konsumsi akan BBM juga terus mengalami peningkatan. Menurut Diplomat Prof. Imron Cotan,  dengan terus meningkatnya konsumsi BBM yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak diimbangi adanya produksi atau ketersediaan kuota BBM mencukupi maka akan mengakibatkan supply minyak dunia terganggu.

Lebih lanjut, pemerintah harus bisa merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani situasi ini. Akan tetapi, permasalahan lain terjadi, apabila Pemerintah terus berusaha menjaga ketersediaan BBM, akan sangat membebani dan mengganggu APBN.

APBN sendiri merupakan sebuah instrumen yang sangat penting demi mewujudkan Indonesia dalam pemulihan perekonomian nasional pascapandemi Covid-19. Hal tersebut, tentunya tidak akan bisa jika ketersediaan anggaran negara hanya difokuskan pada pemberian subsidi BBM saja sehingga memang harus benar-benar ada pembagian yang tepat.

Bagaimanapun, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi merupakan salah satu opsi terbaik dan paling realistis yang saat ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, apabila kebijakan tersebut tidak segera dilaksanakan maka dalam kalkulasinya, kuota BBM hanya akan bisa bertahan hingga Oktober 2022.

Terlebih, selama ini ditemukan pula indikasi tidak tepatnya subsidi BBM yang sudah diberikan oleh pemerintah karena justru anggaran subsidi yang telah digelontorkan tersebut malah 80 persen dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga jelas sekali hal itu menimbulkan ketidakadilan.

Agar supaya anggaran subsidi BBM tidak terus membebani negara, maka akan jauh lebih bermanfaat apabila bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan saja, bisa pula digunakan untuk pembangunan infrastruktur, investasi ke pendidikan hingga melakukan proyek prioritas yang lain.

Karena kekhawatiran selama ini mengenai bagaimana penyesuaian harga BBM subsidi dilakukan akan berdampak pada peningkatan inflasi di dalam negeri. Padahal, inflasi hanya akan meningkat tipis yakni sekitar 1 hingga 2 persen saja, yang mana hal tersebut sebenarnya sudah sangat cukup teratasi ketika pihak Bank Indonesia memberlakukan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan.

Di sisi lain, harga keekonomian dari bahan bakar berjenis Pertalite sendiri sekarang sudah berada pada sekitar Rp 14 ribuan, kemudian untuk harga dari Solar sudah berada di angka Rp 18 ribuan. Bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana kondisi harga BBM yang terdistribusi di Eropa sudah menyentuh sekitar Rp 30 ribuan. Nah, jelas Indonesia menjadi salah satu negara dengan harga BBM murah, meski disparitas harga tersebut akhirnya harus terus dibebankan pada APBN.

Maka dari itu, masalahnya bukan hanya sekedar penyesuaian harga BBM subsidi saja yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, namun juga harus dilakukan pula pembatasan subsidi. Kombinasi antara kedua hal itu baginya adalah opsi terbaik karena apabila pemerintah tidak memberlakukan pembatasan subsidi, maka risiko jebolnya kuota BBM akan kembali terjadi. Lain halnya jika kedua kebijakan mampu dikombinasikan, maka penyesuaian harga akan menjadi sangat efektif dan akan tercipta ruang fiskal bagi APBN.

Sebab dengan ketahanan fiskal yang tetap kuat, maka akan sangat membantu dalam menunjang kapasitas produksi Indonesia di masa depan sehingga penyaluran bantalan sosial ketika penyesuaian harga BBM dilakukan juga harus diperhatikan.

BERITA TERKAIT

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

Persatuan dan Kesatuan

Pasca Pemilihan umum (Pemilu) 2024, penting bagi kita semua untuk memahami dan menjaga persatuan serta kesatuan sebagai pondasi utama kestabilan…

Laju Pertumbuhan Kian Pesat

  Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu…

BERITA LAINNYA DI Editorial

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

Persatuan dan Kesatuan

Pasca Pemilihan umum (Pemilu) 2024, penting bagi kita semua untuk memahami dan menjaga persatuan serta kesatuan sebagai pondasi utama kestabilan…

Laju Pertumbuhan Kian Pesat

  Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu…