Kemenkumham Sempurnakan SAKI Percepat Permohonan KI

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual (SAKI) untuk mempercepat proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual (KI).

"Aplikasi SAKI disempurnakan untuk mendukung peningkatan jumlah permohonan KI dan menciptakan pelayanan publik yang berintegritas," kata Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham Y. Ambeg Paramarta melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar Klinik KI Bergerak yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan KI.

Selain SAKI, DJKI juga memiliki inovasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Permohonan pencatatan hak cipta yang diajukan secara online hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit.

"Berbagai inovasi pelayanan KI berbasis pengembangan teknologi informasi ini diharapkan dapat menjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Ambeg.

Menurutnya, peningkatan permohonan KI berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada tahun 2017.

Ia menyebutkan setiap satu persen kenaikan jumlah paten berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06 persen. Oleh karena itu, bila jumlah paten bisa naik 10 persen, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi 0,6 persen.

Dalam paparannya, ia mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan permohonan KI tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2022 berjalan sudah ada 14.728 permohonan hak cipta, merek, desain industri, dan paten.

Selain itu, provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut juga sudah menginventarisasi 12 KI komunal dan mengajukan satu permohonan indikasi geografis yaitu kopi excelsa Jombang.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur Zaeroji mengatakan pendaftaran KI khususnya merek merupakan pondasi penting bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah telah membuat tarif khusus pendaftaran merek yang terjangkau bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan cara melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas terkait.

Selain itu, sambung dia, pemerintah daerah juga memberikan banyak insentif sehingga pelaku usaha dapat mendaftarkan merek secara gratis. Ant

 

BERITA TERKAIT

KPK Bersama Delegasi G20 ACWG Bahas Isu Kepabeanan dan Olahraga

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 20 delegasi perwakilan negara G20 membahas isu korupsi bidang kepabeanan dan olahraga pada…

Menteri ATR/BPN: GTRA Bantu Warga Kepastian Hukum Lahan

NERACA Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria…

KY dan MA Gelar Sidang MKH Berhentikan Satu Hakim

NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar dua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Selasa (27/9)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

KPK Bersama Delegasi G20 ACWG Bahas Isu Kepabeanan dan Olahraga

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 20 delegasi perwakilan negara G20 membahas isu korupsi bidang kepabeanan dan olahraga pada…

Menteri ATR/BPN: GTRA Bantu Warga Kepastian Hukum Lahan

NERACA Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria…

KY dan MA Gelar Sidang MKH Berhentikan Satu Hakim

NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar dua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Selasa (27/9)…