Transaksi Capai Rp 360 Miliar - Animo Investor Transaksi Emas Digital Tinggi

NERACA

Jakarta -PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) mencatat nilai transaksi penjualan emas digital di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah menyentuh level Rp360 miliar. Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, sejak dimulai pada April 2022 hingga akhir Juli 2022, transaksi penjualan emas digital mencapai lebih dari 3,2 juta transaksi, dalam 393.350.

Sedangkan dari transaksi pembelian, PT KBI mencatat terjadinya 2,5 juta transaksi dalam 298,1 gram dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp272,1 miliar. Melihat pertumbuhan transaksi tersebut, lanjutnya, perseroan akan menjalankan peran sebagai lembaga kliring sesuai dengan regulasi yang ada.”Masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi di instrumen ini, karena semua transaksi berjalan sesuai dengan regulasi,”ujar Fajar.

Dirinya juga memastikan, emas yang diperdagangkan dipastikan ada dan tersimpan di lembaga depository. Sebagai Lembaga Kliring, ke depannya KBI juga akan terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perdagangan emas digital. “Hal ini tentunya dalam upaya bersama untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang emas digital, sehingga masyarakat bisa terlindungi dari investasi emas digital yang ilegal,” jelas Fajar.

Dalam perdagangan di pasar fisik emas digital, Fajar mengatakan, emas yang diperdagangkan pada pasar fisik sesuai dengan peraturan Bappebti, yakni emas murni dengan kandungan aurum (au) paling rendah 99,9%. Selain itu, emas juga memiliki sertifikat yang mencakup kode seri, logo, dan berat, serta satuan dalam berat, yakni 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1 kilogram.

Ketentuan PT KBI sebagai lembaga kliring tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Dikutip dari peraturan Bapepbti tersebut, Lembaga Kliring dalam perdagangan emas digital wajib melakukan fungsi DvP (Delivery versus Payment) dengan empat cara.

Pertama, memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas. Kedua, melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan emas. Ketiga, meminta kepada pengelola tempat penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan emas yang disimpan di tempat penyimpanan.

Keempat, melakukan pendebetan dan pengkreditan rekening keuangan peserta emas digital, pelanggan emas digital, perantara perdagangan fisik emas digital, dan/atau pedagang fisik emas digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui pasar fisik.

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…