Yogyakarta - Kementerian Perdagangan menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendorong para santri pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan berdaya saing. Apalagi jumlah pelaku UMKM di Tanah Air jumlahnya tidaklah kecil.  

NERACA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menandatangani nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut terkait sinergi pengembangan  dan pemberdayaan ekonomi umat melalui UMKM.

“MoU ini merupakan sinergi untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat. Salah satunya, agar UMKM santri naik kelas,” ujar Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas.

Zulhas pun menuturkan, pada tahun 2021 UMKM berkontribusi dominan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. UMKM adalah tulangpunggungperekonomian yang perlu didukung dari berbagai lini agar naik kelas demi  untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

“Dalam mendukung kemajuan UMKM, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai fasilitas berupa   program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM,  kapasitas bisnis, dan akses pasar UMKM,”ungkap Zulhas.

Zulha menyebutkan beberapa strategi Kemendag untuk memajukan UMKM. Pertama,  mendukung percepatan digitalisasi dengan menargetkan seribu pasar dan satu juta pedagang UMKM  termasuk warung pangan di seluruh Indonesia.

Kedua, menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk pemasaran produk dalam negeri, paling sedikit 30 persen dari luas area pusat perbelanjaan. Ketiga, mendukung target program  Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sehingga banyak UMKM bergabung platform digital.

Sebagai upaya mendorong UMKM naik kelas, Kemendag juga memfasilitasi pelaku UMKM  melalui berbagai program. Antara lain bimbingan teknis pengembangan dan desain produk,  pelatihan, serta pendampingan untuk menjadi UKM ekspor; percepatan akses pasar melalui berbagai kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri baik secara daring di loka pasar maupun secara luring; serta bantuan sarana perdagangan berupa perbaikan warung kelontong dan pesantren mart.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meyakini, nota  kesepahaman tersebut cukup menarik dan dapat segera diwujudkan. “Dengan memotong rantai distribusi, UMKM santri dapat tumbuh, bahkan memperluas akses pasar,”jelas Staquf.

Santri Digitalpreneur

Lebih lanjut, tidak hanya Kemendag yang mendorong santripreneur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) juga mendorong santriwan dan santriwati yang juga sebagai pelaku ekonomi kreaif (ekraf) skala UMKM diantaranya melalui Santri Digitalpreneur Indonesia 2022

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dengan memanfaatkan platform digital, santri bisa menjadi produsen informasi dan literasi, penggerak konten-konten serta produk bermutu yang bernilai islami.

Santri Digitalpreneur Indonesia 2022 digelar dengan tujuan untuk menciptakan santri yang berkarakter dan berintegritas tinggi dalam menghasilkan karya serta memberdayakan santri unggulan hingga mampu bersaing di industri kreatif dan digital.

"Harapan saya ini akan membuka suatu platform perjuangan ekonomi Islam baru. Di mana santri-santri ini akan menjadi lokomotif pembukaan lapangan kerja dan juga usaha-usaha di bidang digital dengan konten-konten yang baik dan ekonomi kreatif secara menyeluruh," harap Sandiaga.

Sandiaga pun memaparkan, jadi secara kuantitas kita memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Bayangkan jika 1 persen saja dari total 5 juta santri bisa berdaya membuat konten kreatif digital yang bermanfaat untuk umat, itu berarti ada tambahan 50.000 konten kreator baru di Indonesia.

“Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas, menciptakan ekosistem yang baik, dan bisa memberdayakan para santri dengan memberikan ilmu, pelatihan, pengalaman, serta koneksi di bidang industri kreatif dan digital,” ungkap Sandiaga.

Lebih lanjut menurut hasil pemetaan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 90,48 persen dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha. Bahkan sebanyak 2,58 persen pesantren memiliki 3-5 jenis usaha. 

"Sinergi dan kolaborasi bisa kita bangun dengan kuat, maka akan mendatangkan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Termasuk yang datang dari lingkungan pesantren," tambah Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. 

Tahun 2022 ini, sambung Teten, Kementerian ingin mewujudkan Pemulihan Transformatif pada UMKM dan Koperasi. Yaitu, pemulihan yang tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tetapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa-masa akan datang. 

.