Redam Kenaikan Inflasi dengan Operasi Pasar

 

NERACA

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak agar Operasi Pasar (OP) bisa digiatkan di pusat maupun daerah agar inflasi pangan bisa turun ke level 6 persen atau bahkan 5 persen (year-on-year/yoy), dari Juli yang tercatat sebesar 10,47 persen (yoy). "Mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur, dan daging bisa turun. Kemudian minyak goreng yang sudah turun agar tidak naik lagi harganya," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo pada dimulainya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (10/8).

Di pusat, ia menyebutkan sedang dikoordinasikan agar bupati maupun wali kota bisa menggunakan anggaran daerah untuk OP lantaran terdapat beberapa masalah terkait kepastian hukum dan ada beberapa bupati atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar. Adapun dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan lalu yang sebesar 4,94 persen (yoy), inflasi pangan menjadi komponen yang paling tinggi yakni dengan kenaikan 10,47 persen (yoy). Padahal inflasi pangan sebenarnya tidak boleh lebih dari 5 persen atau paling tinggi 6 persen.

Perry Warjiyo menuturkan inflasi pangan adalah permasalahan perut dan rakyat, serta berimplikasi langsung kepada kesejahteraan, sehingga hal tersebut bukanlah masalah ekonomi saja, melainkan masalah sosial dan berpotensi berlanjut menjadi masalah politik. Inflasi pangan merupakan 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat secara total, sedangkan bagi masyarakat kelas bawah bisa mencapai 40 persen atau 50 persen atau lebih tinggi dari porsi masyarakat kelas menengah ke atas.

"Jadi dengan menurunkan inflasi pangan dari level 10,47 persen (yoy) menjadi 6 persen (yoy) atau 5 persen (yoy), dampak sosialnya akan sangat-sangat besar dalam menyejahterakan rakyat," ujar Perry Warjiyo. Oleh karenanya ia menekankan agar gerakan nasional pengendalian inflasi pangan bisa terus didorong dengan terus bekerja sama antara seluruh pihak baik di pusat maupun daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Eddy Susetyo menyebutkan gotong royong merupakan modal sosial utama Indonesia dalam mengendalikan inflasi, jika belajar dari penanganan pandemi COVID-19. "Belajar dari penanganan pandemi, ternyata kita bisa berhasil karena kita mempunyai dua senjata yaitu modal sosial berupa gotong royong dan pemanfaatan teknologi digital atau digitalisasi," kata Andreas.

Maka dari itu, lanjutnya, gotong royong dalam pengendalian inflasi bisa dilakukan mulai dari rumah tangga, kemudian digerakkan ke pemerintah daerah, lalu disinergikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Dari rumah tangga, ia mencontohkan masyarakat bisa berperan mengendalikan inflasi mulai dari menanam sendiri cabai atau bawang di pekarangan untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan komoditas tersebut, sehingga nantinya akan menurunkan harga.

Sementara untuk pemerintah daerah, operasi pasar harus terus dilakukan bekerja sama antar daerah dan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Andreas menjelaskan pemerintah pusat sendiri sebenarnya sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini untuk ketahanan pangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah. "Dana dan mekanisme ini mudah-mudahan bisa dipakai untuk membantu daerah melakukan intervensi," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan pemerintah dan DPR juga telah menyepakati subsidi dan kompensasi energi hingga Rp520 triliun pada tahun ini untuk dapat mengendalikan inflasi harga yang diatur oleh pemerintah alias administered price. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tidak mudah karena memang fungsi APBN di kebijakan fiskal memang telah disepakati sebagai shock absorber atau peredam kejut untuk menahan gejolak. Namun APBN yang kredibel dan berkelanjutan juga tetap harus diperhatikan.

BERITA TERKAIT

Telkom Pastikan Keandalan Jaringan Telekomunikasi Saat KTT G20

Telkom Pastikan Keandalan Jaringan Telekomunikasi Saat KTT G20 NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi G20 adalah hajatan terbesar Indonesia tahun…

Pakar dan Organisasi Lingkungan Desak BPOM untuk Mempercepat Pelabelan Galon Polikarbonat

Pakar dan Organisasi Lingkungan Desak BPOM untuk Mempercepat Pelabelan Galon Polikarbonat  NERACA Jakarta - Kesehatan masyakat menjadi pertaruhan dalam rencana…

Kimia Farma Ingin Wujudkan Kemandirian Obat

NERACA Cikarang - PT Kimia Farma Tbk melakukan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, salah satunya dengan pengembangan dan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Telkom Pastikan Keandalan Jaringan Telekomunikasi Saat KTT G20

Telkom Pastikan Keandalan Jaringan Telekomunikasi Saat KTT G20 NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi G20 adalah hajatan terbesar Indonesia tahun…

Pakar dan Organisasi Lingkungan Desak BPOM untuk Mempercepat Pelabelan Galon Polikarbonat

Pakar dan Organisasi Lingkungan Desak BPOM untuk Mempercepat Pelabelan Galon Polikarbonat  NERACA Jakarta - Kesehatan masyakat menjadi pertaruhan dalam rencana…

Kimia Farma Ingin Wujudkan Kemandirian Obat

NERACA Cikarang - PT Kimia Farma Tbk melakukan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, salah satunya dengan pengembangan dan…