GEJOLAK EKONOMI GLOBAL LEBIH PARAH TAHUN DEPAN - Presiden Minta APBN 2023 Lebih Siap dan Sehat

Jakarta-Presiden Jokowi meminta APBN 2023 untuk lebih bersiap dalam menghadapi gejolak ekonomi tahun depan yang diperkirakan lebih parah dari pada 2022 ini. Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati selepas Sidang Kabinet Paripurna soal RAPBN 2023 yang akan diserahkan kepada DPR-RI pada 16 Agustus 2022, Senin (8/8).

NERACA

"Bapak Presiden (Jokowi) meminta agar APBN dijaga tetap kredibel dan sustainable, atau sehat. Sehingga ini kombinasi yang harus dijaga," ujar Sri Mulyani.

Dalam arahan sidang kabinet ini, turut dibahas Rancangan APBN atau RAPBN 2023 dalam situasi di mana perekonomian global mengalami guncangan dan gejolak, serta ketidakpastian yang tinggi. "Oleh karena itu, RAPBN 2023 harus didesain untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi. Kita sering menyebutnya sebagai shock absorber," tutur Menkeu.

Sri Mulyani menyampaikan, situasi dunia pada 2022 diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, inflasinya meningkat tinggi. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6% menjadi 3,2% pada 2022. Pada tahun depan akan lebih lemah lagi, dari 3,6% ke 2,9% dari sisi pertumbuhan ekonomi global.

"Ini artinya, lingkungan global kita akan melemah. Sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik 6,6% di negara maju. Sementara inflasi di negara berkembang akan pada level 9,5%. Ini juga naik 0,8 percentage point," ujarnya.

Dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, maka akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang ketat. Ini memacu apa yang disebut arus modal keluar (capital outflow) dan volatilitas di sektor keuangan.

"Ini lah yang harus terus dikelola di dalam negeri. Kami bersama Gubernur Bank Indonesia di dalam meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel, namun pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan kombinasi dari kebijakan fiskal maupun moneter, bekerjasama dengan kebijakan struktural," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tahun ini dunia menghadapi situasi yang sulit. Bahkan, kata dia, semua negara akan menghadapi situasi yang semakin sulit pada 2023 akibat krisis ekonomi, pangan, dan energi.

Dia mengatakan dirinya mendapat bisikan tersebut saat berbincang dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), dan Kepala Negara G7 terkait kondisi dunia pada 2023.

"Beliau-beliau menyampaikan 'Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit'. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia, yang saya bicarakan tadi dunia," kata Jokowi saat menghadiri Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) di Sentul Bogor Jawa Barat, Jumat (5/8).

Berdasarkan prediksi PBB, IMF, dan Bank Dunia, kata Jokowi, akan ada 66 negara yang ekonominya akan ambruk. Tak hanya itu, dia menyebut sebanyak 320 juta penduduk dunia sudah mengalami kelaparan akut.

"Sekarang sudah mulai satu per satu (negara ambruk). Angkanya adalah 9 lebih dulu, kemudian 25, kemudian 42, mereka detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan betul-betul kita lihat dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Ini saya sampaikan apa adanya," jelasnya.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara seperti Singapura, Eropa, Australia, hingga Amerika anjlok. Kondisi ini akhirnya menyebabkan inflasi dan membuat harga barang menjadi naik. "Pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik, harga-harga semua naik. Ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan dunia pada kondisi yang mengerikan," ujar Jokowi.

Presiden menuturkan inflasi di Amerika mencapai angka 9,1% sehingga harga bensin naik dua kali lipat. Jokowi mengatakan pemerintah berusaha mengendalikan harga bensin dengan mengeluarkan anggaran subsidi mencapai Rp502 triliun. "Tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan Indonesia," ujarnya.

Anggaran Covid-19 Berakhir

Selain masalah APBN 2023, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran khusus penanganan pandemi Covid-19 di 2023 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah akan menambah anggaran sektor kesehatan secara umum saja. "Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran kesehatan reguler tahun depan akan ditambah. Rencananya pemerintah akan menaikkan anggaran kesehatan tahun depan menjadi Rp168,4 triliun untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. "Anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp133 triliun tahun ini naik ke Rp168, triliun," ujarnya.

Untuk anggaran pendidikan pemerintah masih akan mengalokasikan dalam persentase yang sama, yakni 20 persen dari total APBN tahun 2023. "Kita akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen," katanya.

Sementara itu, anggaran belanja kementerian lembaga tahun depan direncanakan mencapai Rp993 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan ke berbagai fokus program nasional.

Mulai dari sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. Tak hanya itu, anggaran tahun depan juga akan difokuskan untuk mendukung tahapan Pemilu. "Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," kata dia.

Tidak hanya itu. Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketegangan antara China dan Taiwan menimbulkan eskalasi baru konflik global. Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taiwan pekan lalu berakhir dengan ketegangan politik baru di regional Asia.

"Hadirnya Ketua DPR AS di Taiwan (menimbulkan) eskalasi yang luar biasa. Tentunya menimbulkan kemungkinan dari sisi keamanan namun juga dari sisi politik ekonomi," kata Sri Mulyani Indrawati dalam Kuliah Umum PPKMB Universitas Indonesia, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani menuturkan geopolitik yang luar biasa sekarang ini membuat ketidakpastian global semakin meningkat. Rasa tidak aman ini makin terasa belakangan ini. "Dengan dunia memiliki geopolitik yang luar biasa besar maka seluruh dunia merasa tidak aman," kata dia.

Rasa tidak aman ini mengancam hubungan antara negara yang dalam tiga dekade terakhir. Padahal selama ini diasumsikan hubungan setiap negara akan saling berhubungan baik dari sisi perdagangan, investasi, lalu lintas manusia, lalu lintas modal, barang dan informasi. "Ini semuanya sekarang di riset. Banyak dunia sekarang, masyarakat atau negara melakukan review terhadap hubungan antara negara," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menkeu menuturkan kondisi geopolitik yang penuh kompetisi dan potensi perang membuat semua negara semakin hati-hati. Tiap negara sekarang mencari hal-hal yang bisa meningkatkan ketahanan dari perekonomiannya masing-masing. "Artinya proteksionisme kemungkinan akan semakin besar, blok akan semakin menguat," katanya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…