Pelindo Gandeng KPK Tingkatkan Integritas Cegah Tipikor

NERACA

Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas nilai antikorupsi dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor).

Sinergi diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas secara luring di Kantor Pusat Pelindo Jakarta dan juga daring yang diikuti oleh seluruh pegawai Pelindo Group.

Wakil Direktur Utama Pelindo Hambra mengatakan pasca proses penggabungan, kini Pelindo merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia sehingga perlu ada implementasi nilai-nilai antikorupsi.

"Kami menyadari bahwa, semakin besar perusahaannya, semakin banyak juga hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk dalam pengimplementasian nilai-nilai antikorupsi. Komponen ini adalah hal yang penting dan perlu dipahami secara rinci dan seksama. Kami berharap, dengan kehadiran pakarnya di acara ini, semakin membawa Pelindo ke pembenahan kebijakan tata kelola dan sistem yang lebih baik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Kegiatan Bimtek merupakan inisiasi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pada sektor BUMN dan swasta agar berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di korporasi merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, kontribusi semua elemen dalam Pelindo harus dilibatkan dan juga memerlukan dukungan dari seluruh instansi di pelabuhan," kata Hambra.

Hadir pula sebagai pembicara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Antikorupsi Usaha Amiudin dan Group Head Direktur Gratifikasi Sugiarto.

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango mengajak seluruh jajaran Pelindo meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.

"Upaya perbaikan tata kelola pelabuhan harus dibarengi dengan peningkatan integritas seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan tersebut, agar sistem untuk meminimalisasi tingkat kerentanan korupsi dapat berjalan optimal, salah satunya melalui Bimtek Antikorupsi hari ini," kata Nawawi.

Kegiatan Bimtek dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi pelaku dunia usaha khususnya BUMN agar tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong terbangunnya kesadaran dan perilaku antikorupsi pada ekosistem dunia usaha BUMN, menggali komitmen pelaku dunia usaha BUMN dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai wadah dialog antara pakar pelaku usaha BUMN dalam membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan operasional pelabuhan yang bersih, Pelindo dan insan maritim pelabuhan telah menandatangani Pakta Integritas Bersama yang telah dilakukan pada akhir tahun 2021.

Selain itu, Pelindo juga memiliki saluran pelaporan Single Whistleblowing System "Pelindo Bersih" di mana jika adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan wilayah kerja Pelindo, untuk pemangku kepentingan dan internal dapat melaporkan melalui saluran tersebut dengan bukti-bukti yang kuat.

Hal-hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan prima yang melibatkan seluruh pelaku kepentingan di lingkungan kerja pelabuhan. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

KPK Bersama Delegasi G20 ACWG Bahas Isu Kepabeanan dan Olahraga

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 20 delegasi perwakilan negara G20 membahas isu korupsi bidang kepabeanan dan olahraga pada…

Menteri ATR/BPN: GTRA Bantu Warga Kepastian Hukum Lahan

NERACA Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria…

KY dan MA Gelar Sidang MKH Berhentikan Satu Hakim

NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar dua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Selasa (27/9)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

KPK Bersama Delegasi G20 ACWG Bahas Isu Kepabeanan dan Olahraga

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 20 delegasi perwakilan negara G20 membahas isu korupsi bidang kepabeanan dan olahraga pada…

Menteri ATR/BPN: GTRA Bantu Warga Kepastian Hukum Lahan

NERACA Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria…

KY dan MA Gelar Sidang MKH Berhentikan Satu Hakim

NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar dua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Selasa (27/9)…