Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) penyandang autis. Terlebih, mereka memiliki perbedaan sikap dan mental yang membuatnya memiliki cara tersendiri dalam menerima pendidikan. Menyadari hal tersebut, perusahaan penyedia jasa logistik terintegrasi PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) bersama dengan PT Sanggar Sarana Baja (SSB) menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk peningkatan kompetensi para guru di sekolah berkebutuhan khusus yang berlokasi di Rumah Autis aula Sekolah SAKURA Jaka Mulya, Bekasi, sehingga tenaga pendidik bisa memiliki skill dan keterampilan yang semakin meningkat dan berkualitas.

Kata Iman Sjafei, Chief Executive Officer CKB Group, hadirnya program ini selaras dengan komitmen CKB Group sebagai perusahaan penyedia layanan logistik terpadu yang konsisten dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. “Kami berharap hadirnya kegiatan CSR hasil sinergi CKB Group dan SSB ini bisa memberikan pengetahuan, keterampilan serta kepercayaan diri sehingga bisa mendukung terciptanya SDM yang unggul dan berintelektual,” ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Terlaksananya kegiatan CSR tahun ini tak lepas dari sinergi antara CKB Group dengan perusahaan teknik industri terkemuka PT Sanggar Sarana Baja (SSB), yang keduanya merupakan anak usaha dari PT ABM Investama TBk. (ABM). Adapun bentuk kegiatan yang dihadirkan tahun ini adalah melalui workshop aplikasi kurikulum 2013 pada sistem pembelajaran sekolah khusus Rumah Autis, dengan fokus tujuan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta kepercayaan diri yang baik dalam mendidik ABK penyandang autis. 

Johan Budisusetija, Direktur PT Sanggar Sarana Baja menjelaskan, upaya pencapaian target SDGs memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak lain tentunya sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan cita-cita untuk bersama mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, tanpa terkecuali bagi ABK. “Kami berharap terwujudnya sinergi antara SSB dan CKB ini dapat menginspirasi pihak lainnya agar dapat turut berpartisipasi dan membangun sinergi yang lebih besar, sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat lebih cepat tercapai,” jelas Johan.

Merespon tentang program CSR yang dilaksanakan oleh CKB Group bersama SSB, Henny Ma'rifah, Direktur Rumah Autis mengungkapkan rasa syukur atas konsistensi bantuan yang diberikan untuk mendukung aktivitas di Rumah Autis. “Kami sangat senang atas terlaksananya kegiatan ini. Hal tersebut, tentunya membuat kami menjadi lebih bersemangat untuk berusaha memberikan program-program pendidikan terbaik bagi anak didik istimewa kami dalam meraih masa depan yang lebih baik,” kata Henny. 

Sebelumnya, berbagai kegiatan telah dilakukan CKB Group sebagai bentuk dukungan terhadap rumah Autis, mulai dari kegiatan Mindfulness Webinar di tahun 2020 dan 2021, dan juga bantuan APD Covid19 yang telah dilakukan sejak awal pandemi. Memasuki tahun ketiga kemitraan, jalinan antara CKB Group dengan Rumah Autis menjadi semakin lengkap dengan adanya sinergi dari SSB. Terkait program bantuan di bidang pendidikan lainnya, CKB Group sebelumnya juga telah menyalurkan 120 paket peralatan pendidikan ke dua sekolah dasar di Papua yaitu di SDN Mulia Puncak Jaya dan SDN Wuyuneri Puncak Jaya.

Dalam 25 tahun perjalanannya, CKB Group berkomitmen melaksanakan program tanggung jawab sosial (CSR) secara berkesinambungan. Perseroan mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial ini diletakkan dalam koridor keberlanjutan dengan tujuan agar perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi usahanya, serta terwujudnya hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga pada akhirnya, seluruh visi, misi dan sasaran bisnis perusahaan dapat tercapai.

Akses Pendidikan Rendah

Sebagai informasi, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah, yaitu 5-14 tahun, ada sebanyak 42,8 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Di Indonesia belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut data terbaru jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia tercatat mencapai 1.544.184 anak, dengan 330.764 anak (21,42%) berada dalam rentang usia 5-18 tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 85.737 anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus ataupun sekolah inklusi.

Ya, masih rendahnya jumlah ABK yang memperoleh pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus, dan juga stigma masyarakat terhadap ABK. Di sisi lain, masih terbatasnya pendidikan khusus bagi ABK secara langsung berimbas pada kesiapan SDM penyandang disabilitas yang siap bekerja dan dipekerjakan oleh dunia profesional meski pemerintah telah meneken UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terus mendorong agar pihak swasta dan BUMN membuka pintu seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan UU tersebut diamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2%. Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan per Oktober 2018, tercatat sebanyak 2.851 orang pekerja penyandang disabilitas, atau hanya sebesar 1,2% dari total pekerja yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Penny Handayani, dosen psikologi Unika Atma Jaya dalam risetnya tekait praktik inklusi dalam dunia profesional menyatakan rendahnya penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas karena kesadaran yang rendah terhadap potensi penyandang disabilitas.

Faktor lain adalah pandangan penyandang disabilitas menjadi beban bagi perusahaan, kurangnya kesiapan dalam merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas dan stigma negatif masyarakat  terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dan dianggap menjadi beban bagi perusahaan,”Salah satu perubahan paradigma yang utama adalah isu disabilitas ini tidak dianggap sebagai charity based atau sekadar melakukan tindakan sosial karena yang lebih dibutuhkan adalah penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas," tuturnya. 

Dia menegaskan, kondisi di Indonesia menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia mengingat di tingkat internasional upaya melakukan inklusi terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja selalu mengemuka pada agenda dunia usaha. Inklusi disabilitas bahkan selalu ditampilkan di banyak kebijakan dan dengan cepat meraih momentum dalam strategi bisnis. Melibatkan penyandang disabilitas, katanya, dan menyesuaikan kebutuhan mereka yang berhubungan dengan disabilitas yang mereka miliki merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam hal mencari SDM dan tanggungjawab mereka kepada masyarakat, serta kepatuhan mereka terhadap peraturan perundangan di tingkat nasional.