Berdasarkan Target Maksimal APBD 2021 Kota Depok - DPRD Perlu Cermat Bahas Target Efisiensi Pengeluaran Kas Daerah

NERACA

Depok - ‎DPRD Kota Depok dengan kewenangan fungsi pengawasannya sebagai Legislatif wakil rakyat, dalam transparansi target realisasi aliran kas daerahnya kepala daerah Walikota Depok. Kewenangannya perlu lebih cermat dan teliti realisasi target keuangan kegiatan program  keuangan APBD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan sah lainnya. juga‎ kewenangan aliran kas daerah dalam pengeluaran dananya di berbagai kewenangan Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Depok. Proses pembahasanya oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD usai penyampaian LPJ oleh Walikota Depok dan pandangan umum semua  Fraksi DPRD untuk diparipurnakan seluruh Anggota DPRD Kota Depok kesepakatan Persetujuan Rancangan Perda LPJ Walikota tersebut.

Selanjutnya disahkan Raperda LPJnya Disalin oleh Sekda Kota Depok dalam berita lembaran daerah‎ agar sah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Realisasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Demikian rangkuman bahan keterangan dan liputan NERACA dalam proses Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepala daerah Walikota Depok DR. KH. Mohammad Idris MA untuk dibahas akutabilitas targetnya oleh Banggar DPRD Kota Depok bersama OPD Pemkot Depok yang saat ini sedang berlangsung pembahasannya di sekitar luar batas Kota Depok pekan ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh NERACA, beberapa pasal dalam Berita Acara Persetujuan‎ (BAP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan  (APBDP) Tahun Anggaran 2021 Kota Depok, diantaranya Pasal 5; yakni Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (baca NERACA Edisi Senin 4 Juli 2022), terdiri atas: ‎a. Belanja Operasional yang semula   Rp2.654.563.783.660,00‎ bertambah/(berkurang) Rp159.394.652.860,50 menjadi Rp2.813.958.436.520,50; b.Belanja Modal semula ‎Rp815.133.127.520,00 bertambah/(berkurang) ‎Rp70.702.619.191,00 menjadi ‎Rp885.835.746.711,00; c.Belanja Tidak Terduga (BTT) semula Rp99.000.000.000,00 ‎bertambah/(berkurang) (Rp20.820.611.071,50) menjadi ‎Rp78.179.388.928,50; d. Belanja Transfer semula ‎Rp0,00 tidak bertambah/(berkurang) tetap Rp0,00.

Dalam Pasal 6‎ ditetapkan persetujuan target rincian belanja operasional terdiri atas:‎ a. Belanja Pegawai semula   Rp1.151.255.017.254,00 ‎bertambah Rp39.849.540.837,00 menjadi Rp1.191.104.558.091,00; b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp1.254.718.048.616,00

bertambah  Rp 160.218.720.163,50 menjadi‎ Rp1.414.936.768.779,50; c. Belanja Bunga ‎tetap ‎Rp0,00 tidak ada perubahan; d. Belanja Subsidi tetap  

‎Rp0,00 tidak ada perubahan; e. Belanja Hibah semula ‎Rp95.122.460.750,00 bertambah Rp37.684.683.000,00 menjadi Rp132.807.143.750,00; ‎ f. Belanja Bantuan Sosial semula ‎Rp153.468.257.040,00 berkurang (Rp78.358.291.140,00) menjadi Rp75.109.965.900,00.  

Sementara Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah semula ‎Rp133.493.392.760,00 bertambah‎ Rp22.916.317.240,00 menjadi ‎Rp156.409.710.000,00; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semul ‎Rp125.243.805.172,00 bertambah Rp22.488.945.629,00 menjadi Rp147.732.750.801,00; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan‎ semula  Rp153.475.245.022,00 ‎bertambah‎ Rp3.928.948.339,00 menjadi  Rp157.404.193.361,00; ‎d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Rp374.784.762.166,00 bertambah‎ Rp 18.152.966.883,00 menjadi ‎Rp392.937.729.049,00; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula ‎Rp28.135.922.400,00 bertambah‎ Rp3.215.441.100,00 menjadi ‎Rp31.351.363.500,00; f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tetap Rp0,00 tidak berubah; ‎   sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga yaitu: a. semula   Rp99.000.000.000,00 ‎berkurang   (Rp20.820.611.071,50) menjadi ‎Rp78.179.388.928,50.

Belanja Transfer terdiri atas : a. Belanja Bagi Hasil (1) semula‎ Rp0,00 tetap tidak ada perubahan  Rp0,00. Hal yang sama juga tidak ada perubahan pada; Belanja-belanja Bantuan Keuangan.

Dan, dalam Pasal 7 dijelaskan tentang Anggaran Pembiayaan Daerah, yaitu: a. Penerimaan Pembiayaan semula Rp586.996.677.556,00 berkurang  (Rp129.862.762.280,00) Penerimaan menjadi‎ Rp457.133.915.276,00; b. Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan Rp0,00 tidak ada perubahan.

Kemudian dalam Pasal 8 dijelaskan targetnya diantaranya  tentang: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, ‎semula ‎Rp586.996.677.556,00 berkurang (Rp129.862.762.280,00) menjadi Rp Rp457.133.915.276,00; b. Pencairan Dana Cadangan tetap Rp0,00; Rp0,00; ‎c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tetap Rp0,00; d. Penerimaan Pinjaman Daerah Juga Rp0,00; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tetap Rp0,00; f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ‎sama tetap Rp0,00.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas : a. Pembentukan Dana Cadangan juga tanpa target alias tetap ‎Rp0,00; b. Penyertaan Modal Daerah tidak ada alias target Rp0,00; c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo Rp0,00; d. Pemberian Pinjaman Daerah juga tetap‎ Rp0,00; ‎e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sama targetnya tetap Rp0,00.     

‎Dan, dalam Pasal 9 nya; (1) ‎Dalam Keadaan Darurat Termasuk Keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021.‎ (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar biasa; b.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau c.Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Hal lain Keperluan Mendesak yang  dimaksud pada ayat (1) meliputi: Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang Anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan‎ b. Belanja Daerah yang Bersifat Mengikat dan belanja yang Bersifat Wajib, c.‎ Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.

"d. ‎Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat," demikian bahan keterangan BAP APBD P 2021 yang perlu jadi bahan pembahasan Realisasi LPJ APBD 2021 Walikota Depok yang BAP nya ditadatangani oleh Ketua DPRD H. T.M. Yusufsyah Putra, Walikota. KH M. Idris dan para Wakil Ketua DPRD: Yeti Wulandari, Hendrik Tangke Allo dan H. Tajudin Tabri yang diperoleh NERACA. Dasmir

 

BERITA TERKAIT

Genjot Ekonomi Daerah, UI Siapkan Kajian Scuba Diving Kota Tidore

NERACA Jakarta - Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), DR. Rachma Fitriati, M.Si mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah…

Pemerintah Harus Pertahankan Momentum Positif Ekonomi dengan Jaga Daya Beli Masyarakat

NERACA Jakarta - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) Indonesia Suroto mengungkapkan pemerintah patut menguatkan daya beli masyarakat untuk menjaga perkonomian…

Menguatnya Dukungan Airlangga Berdampak Positif bagi Harga Diri Partai dan KIB

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi kemunculan dukungan untuk Airlangga Hartarto untuk maju sebagai…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Genjot Ekonomi Daerah, UI Siapkan Kajian Scuba Diving Kota Tidore

NERACA Jakarta - Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), DR. Rachma Fitriati, M.Si mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah…

Pemerintah Harus Pertahankan Momentum Positif Ekonomi dengan Jaga Daya Beli Masyarakat

NERACA Jakarta - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) Indonesia Suroto mengungkapkan pemerintah patut menguatkan daya beli masyarakat untuk menjaga perkonomian…

Menguatnya Dukungan Airlangga Berdampak Positif bagi Harga Diri Partai dan KIB

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi kemunculan dukungan untuk Airlangga Hartarto untuk maju sebagai…