Presiden Jokowi: Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Harus Dirasakan Rakyat

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran Kepolisian RI bahwa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Untuk itu dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara HUT ke-76 Bhayangkara di Kampus Akademi Kepolisian Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7), Presiden meminta jajaran Polri untuk mengedepankan pencegahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Saya perlu mengingatkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat," katanya dalam upacara yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (5/7).

Presiden juga meminta kepada jajaran Polri untuk menjunjung aspek humanis dalam menjalankan tugasnya sembari tetap menjaga ketegasan saat diperlukan.

"Polri harus mengedepankan pencegahan dalam menjaga kamtibmas. Lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan," ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijadikan sebagai upaya terakhir yang dilakukan dengan menjaga ketaatan terhadap prosedur serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Menurut Presiden, Polri secara kelembagaan maupun tiap anggotanya harus terus bisa berinovasi di tengah tantangan tugas yang semakin hari semakin berat.

"Harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern, dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugas," katanya.

Presiden juga mengingatkan setidaknya ada tiga agenda nasional besar yang harus didukung oleh Polri dalam waktu dekat, yakni pertama pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Kedua, rangkaian agenda G20 hingga puncaknya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November mendatang.

"Yang ketiga agenda besar demokrasi Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Kemudian Presiden Joko Widodo meminta agar anggota Polri selalu bekerja dengan presisi dan hati-hati agar tidak merusak kepercayaan yang telah diberikan masyarakat terhadap institusi itu.

"Setiap kecerobohan, apa pun di lapangan, sekecil apa pun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan penghargaannya atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat, serta membela bangsa dan negara.

Presiden menyatakan bahwa ia dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri, mengingat organisasi Polri yang menembus sampai ke tingkat desa.

Dengan begitu, anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap harinya, sehingga mereka selalu dalam penilaian rakyat.

Presiden menyampaikan survei terbaru yang diterbitkan oleh media Kompas, yakni menunjukkan bahwa 58,3 persen responden menilai tindakan anggota Polri sudah sesuai dengan visi Presisi."Tapi ingat, ada 28,6 persen menyatakan belum selesai," tegas Presiden.

Presiden menambahkan bahwa masih banyak tugas yang harus dihadapi dengan dukungan dari Polri, yakni pandemi COVID-19, ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, Polri harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lebih kokoh dalam menghadapi tantangan tersebut.

Lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan tiap kecerobohan sekecil apapun yang dilakukan seorang polisi bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri."Oleh karena itu, bekerja hati-hati, bekerja Presisi," kata Presiden.

Menurut dia, personel Polri bersentuhan langsung dengan rakyat setiap hari."Polri di mana pun bertugas selalu dalam pengamatan rakyat, dalam penilaian rakyat," katanya.

Ia menjelaskan masyarakat selalu menilai apakah perilaku anggota Polri sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, ia meminta Polri memberikan rasa keadilan yang kemanfaatan hukumnya harus dirasakan rakyat.

Menurut dia, Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat"Lakukan tindakan kepolisian yang humanis namun tegas. Penindakan hukum harus menjadi upaya terakhir," katanya.

Ke depan, lanjut dia, Polri masih harus menghadapi banyak agenda nasional yang membutuhkan dukungan pengamanan untuk kelancarannya. Beberapa agenda nasional tersebut antara lain pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)."Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu," tambahnya.

Selain itu, kata dia, Polri harus mengawal agenda Presidensi G20 Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan di Bali pada November 2022.

Ia menambahkan Polri juga harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024."Harus antisipasi dengan baik. Beri dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini berjalan baik," katanya.

Upacara HUT ke-76 Bhayangkara melibatkan sedikitnya 1.996 personel dari unsur Polri, TNI, dan eksponen masyarakat dengan mengangkat tema "Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Tangguh-Indonesia Tumbuh". Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…