Nasabah Asuransi Kresna Gugat OJK ke PN Jakarta Pusat

NERACA

Jakarta - Para nasabah Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) melalui kuasa hukumnya Dr. Benny Wulur SH & Associates mendaftarkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Gugatan perbuatan melawan hukum juga diajukan terhadap Ketua Dewan Komisioner OJK yang menjabat sebelum Juli 2022 dan pejabat-pejabat terkait lain yang menangani Asuransi Jiwa Kresna.

"Nasabah-nasabah merasa sangat dirugikan secara materiil dan immateriil dengan kelalaian pengawasan OJK sampai terjadi gagal bayar oleh Asuransi Kresna dan tidak ada upaya perlindungan konsumen oleh OJK sehingga berpendapat bahwa OJK tidak menjalankan tupoksi utama yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," kata salah seorang nasabah Tan dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/7).

Tan menyampaikan, sejak Kresna gagal bayar pada awal 2020, nasabah sudah berulang kali dengan susah payah menghubungi OJK untuk mendapatkan solusi agar dana dapat dibayar, baik datang langsung ke OJK maupun melalui surat.

"Tapi komunikasi OJK sangat minim dan yang didapat nasabah hanyalah sanksi-sanksi terhadap Kresna yang sama sekali tidak memberikan solusi nyata untuk konsumen atau nasabah," ujar Tan.

Dalam wawancara dengan media setelah Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada 25 Agustus 2020, Riswinandi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa kasus Kresna Life mulai tercium OJK sejak 2018

Menurut Tan, pernyataan itu menimbulkan pertanyaan dari nasabah mengapa pejabat terkait OJK tidak segera menghentikan tindakan Kresna waktu itu, tapi terus membiarkan sampai terjadi gagal bayar. Ia juga menyayangkan OJK tidak segera mengabarkan konsumen atau masyarakat agar mengetahui dan waspada akan keadaan tersebut.

"Nasabah berpendapat bahwa inilah salah satu fakta sudah terjadinya kelalaian pengawasan OJK dan kegagalan dalam menjalankan tupoksi OJK melindungi konsumen," kata Tan.

Di sisi lain, lanjut Tan, upaya nasabah mendesak Kresna Life untuk membayar memberikan sedikit hasil positif di mana sejak Juni 2020 sampai dengan Februari 2022, Kresna telah membayar lunas kepada nasabah polis yang bernilai hingga Rp100 juta dan mencicil untuk nilai polis lebih dari Rp100 juta, dengan total pembayaran menurut Manajemen Kresna Life mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

"Akan tetapi, karena sanksi PKU oleh OJK yang sudah lebih dari satu tahun belum dicabut, Kresna sejak Maret 2022 berhenti membayar cicilan karena sudah setahun lebih tidak bisa berniaga atau mendapatkan investor baru dan mengalami kesulitan cashflow untuk terus melakukan pembayaran cicilan," ujar Tan. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Langkah Tepat PPHN Dihadirkan Lewat Konvensi Ketatanegaraan - Ketua MPR:

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat model konvensi menjadi langkah tepat…

Kapolri Ingatkan Waspadai Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

NERACA Kediri - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politik identitas menjelang Pemilu 2024 karena…

Kemenkumham: Sertifikasi Perbelanjaan Tingkatkan Kepercayaan Investor

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan sertifikasi pusat perbelanjaan dapat…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Langkah Tepat PPHN Dihadirkan Lewat Konvensi Ketatanegaraan - Ketua MPR:

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat model konvensi menjadi langkah tepat…

Kapolri Ingatkan Waspadai Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

NERACA Kediri - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politik identitas menjelang Pemilu 2024 karena…

Kemenkumham: Sertifikasi Perbelanjaan Tingkatkan Kepercayaan Investor

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan sertifikasi pusat perbelanjaan dapat…