Tambahan Subsidi BBM akan Kurangi Beban Masyarakat

 

NERACA

Jakarta – Meski harga minyak dunia sedang tinggi, namun pemerintah tetap menaikkan harga jual BBM. Maka dari itu, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengharapkan tambahan anggaran pemerintah untuk BBM dan LPG subsidi mampu mengurangi beban masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu. "Ini untuk mengurangi beban masyarakat. Penambahan anggaran BBM dan LPG subsidi, memang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kurang mampu,” kata Sartono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/6).

Menurut dia, upaya penambahan subsidi tersebut memang penting apalagi, kondisi geopolitik dan dampak COVID-19 saat ini, diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut, tambahnya, diharapkan membuat ketersediaan BBM bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga, dengan demikian diharapkan bisa menjaga roda ekonomi masyarakat. "Jadi, Pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat. Dan DPR tentu saja mendukung dan melakukan pengawasan," ujarnya.

Dikatakannya, kondisi geopolitik saat ini memang cukup berat, hal itu antara lain ditandai dari harga minyak dunia. Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Saat ini misalnya, jenis Brent dijual pada harga 110,05 dolar AS per barel, sedangkan WTI 104,27 dolar AS per barel.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Sartono, masyarakat pun diharapkan bijak dalam mengkonsumsi BBM dan LPG. Meski pemerintah menaikkan anggaran BBM dan LPG subsidi, namun, masyarakat diharapkan berhemat. "Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu," katanya.

Terkait hal itu, Sartono meyakini bahwa dukungan penuh pemerintah dan DPR tersebut, akan dibarengi dengan kinerja penuh Pertamina dalam menjalankan berbagai penugasan. Termasuk di antaranya, dalam menerapkan strategi keuangan yang tepat dan efisien, sehingga berbagai penugasan tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Untuk itu pula, lanjutnya, upaya Pertamina tersebut juga harus mendapat dukungan terutama dari aparat penegak hukum, agar BBM dan LPG Subsidi ini tepat sasaran. "Jadi harus ada koordinasi antara BPH Migas, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian terutama di daerah-daerah jangan sampai kebutuhan rakyat kecil diambil oleh kalangan industri," ujarnya. Selan itu, Sartono juga mengingatkan Pertamina agar dapat mencegah terjadinya antrean kendaraan saat pengisian BBM. “Jadi jangan sampai terjadi lagi, antrean pengisian BBM di daerah," katanya.

Subsidi Tepat Sasaran

Dilain sisi, pemerintah akan menerapkan aturan untuk pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, penyaluran subsidi BBM secara tepat sasaran dinilai menjadi solusi yang efektif untuk menekan beban keuangan negara akibat kenaikan harga minyak mentah yang membuat harga BBM maupun LPG di pasaran juga terkerek naik.

Ia mengatakan subsidi seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada produk (barang) sehingga lebih tepat sasaran. Ini membutuhkan proses panjang terkait database yang mumpuni sehingga subsidi juga lebih efisien. "Itu bicara dalam konteks normal. Saat ini situasi tidak normal," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, hingga akhir 2021 tidak pernah diramalkan perang akan terjadi antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, tidak akan ada lonjakan harga tajam terkait komoditas termasuk minyak bumi dan dinamika kebijakan moneter di Amerika Serikat. “Ini jadi background kenapa pemerintah dan DPR tetap mempertahankan subsidi dan kompensasi dalam rangka keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Terlepas diskusi dan lain-lain kita fokus ke perlindungan masyarakat itulah sebabnya APBN diupayakan jadi shock absorber,” ujarnya.

Tahun ini alokasi subsidi dengan asumsi harga ICP 100 dolar AS per barel sebesar Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp324,5 triliun. Sementara yang akan dibayarkan tahun ini alokasi anggaran yang disiapkan Rp275 triliun bergantung pada perkembangan harga global. Jika harga ICP di atas 100 dolar AS per barel atau di bawah, lanjut Yustinus, subsidi dan kompensasi akan disesuaikan. “Dalam jangka pendek, prinsipnya pemerintah mau dukung,” katanya.

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…