NERACA

Sukabumi– Pemilik kendaraan roda empat khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menilai kebijakan pemerintah memberlakukan aplikasi MyPertamina menjadi syarat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, sangat membingungkan.

Pasalnya, ujar Ujang Somantri, seorang pemilik kendaraan roda empat, di area SPBU pemilik kendaraan dilarang menyalakan handphone. “Asli membingungkan dan makin ribet saja. Di hampir setiap sudut SPBU tertera larangan tidak menggunakan handphone. Tapi mulai 1 Juli pemilik kendaraan yang hendak membeli Pertalite wajib menunjukkan aplikasi MyPertamina,” ungkap Ujang, kepada NERACA, Rabu (29/6) sesuai mengisi BBM di salah satu SPBU dibilangan Kecamatan Cicantayan.

Ujang menyebutkan ketentuan baru pengisian BBM jenis Pertalite itu terkesan dipaksakan. “Saya menilai terkesan dipaksakan,” tambahnya.

Sementara sejumlah pengemudi layanan online berbasis aplikasi menilai kebijakan pemerintah agar pemilik kendaraan yang menggunakan Pertalite wajib menggunakan aplikasi dinilai mempersulit pihaknya mencari mata pencaharian.

“Ribet. Dan sangat berdampak terhadap penghasilan nantinya. Apalagi sampai dibatasi kuantitas pembelian BBM. Kemudian, dengan tambahan aplikasi di setiap handphone pengemudi online, akan memberatkan kinerja handphone tersebut dan berdampak terhadap sulitnya mendapatkan order,” kata Deden S seorang pengemudi online.

Hal senada diungkapkan Iwan Supriatin, aktivis perlindungan konsumen. Ia mengatakan kebijakan tersebut memaksa pemilik kendaraan untuk membeli perangkat seluler yang menengah ke atas.

“Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dipaksa membeli perangkat seluler yang lebih canggih. Sebab kalau menggunakan perangkat seluler yang kurang memadai, bisa menghambat layanan di SPBU. Kebijakan ini saya rasa terlalu memaksa, di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang cenderung menurun,” sebut Iwan Supriatin.

Kemudian, ujar dia, akibat kebijakan ini, berdampak terhadap tambahan pengeluaran pemilik kendaraan untuk membeli pulsa atau kuota pesawat seluler. “Saya berharap kebijakan wajib menggunakan aplikasi dihentikan,” imbau Iwan.

Harusnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Pertamina melakukan kajian secara komprehensif.“Bagaimana dampak jaringan seluler. Apakah sudah merata? Kemudian tingkat layanan petugas SPBU. Terjamin tidak tingkat eror tidak terjadi. Dan lain sebagainya,” katanya. (Ron)