Jepang - Mengawali lawatan ke Jepang, tim dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pertemuan dengan delegasi bisnis industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif dan Toyota Indonesia Diaspora Group.

NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan agenda ini bertujuan untuk ‘belanja masalah’ yang dihadapi oleh IKM komponen otomotif, khususnya Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) dalam upaya menjalin kerjasama dengan industri otomotif Jepang.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung IKM komponen otomotif agar berdaya saing dan mampu menjadi bagian dari supply chain industri otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Jepang,” ujar Agus.

Agus meyakini para pelaku IKM komponen otomotif mampu menjadi bagian dari supply chain industri otomotif. Peluang bagi produk komponen otomotif yang dibuat oleh IKM sangat besar dan terbuka lebar. “Sehingga diharapkan, IKM di sektor ini dapat menunjukkan kapasitas dan kemampuan produksi sesuai kebutuhan industri otomotif Jepang,” harap Agus.

Menurut Agus, IKM komponen otomotif harus proaktif menjalin hubungan yang baik dengan para pengusaha Jepang sekaligus membuktikan diri sebagai supplier suku cadang otomotif yang paling kapabel dan andal di Asia.

Sehingga untuk dapat meningkatkan daya saingnya, Pemerintah dan para pelaku IKM harus dapat menyelesaikan tantangan dan hambatan yang masih dihadapi. Setidaknya terdapat empat masalah utama yang menghambat perkembangan IKM otomotif Indonesia, terutama dalam upaya menjadi bagian dari supply chain yang lebih luas.

Pertama, terkait pendanaan yang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan, berdasarkan pertimbangan bankability, skala atau ukuran perusahaan, dan faktor belum tersedianya produk perbankan yang tepat. Kemenperin akan berdiskusi dengan MUFG untuk menjajaki kemungkinan adanya skema pembiayaan khususnya bagi IKM komponen otomotif.

Kedua, masalah kualitas dan skalabilitas produk. Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh hampir semua IKM. Hal ini perlu dijawab oleh pelaku IKM sendiri yang mengetahui secara persis kekuatannya. Untuk meningkatkan kualitas IKM, Kemenperin memiliki banyak program pendampingan, seperti pendampingan pengembangan dan sertifikasi produk, implementasi teknologi 4.0, restrukturisasi mesin, layanan desain produk, pembangunan material center, serta dukungan promosi atau pameran.

“Selain itu, kami juga memiliki program-program pelatihan dan vokasi yang dapat membantu para pelaku IKM dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen yang baik, termasuk balai-balai yang menyediakan layanan dan bantuan terkait permesinan,” jelas Agus.

Ketiga, lanjut Agus, permasalahan minimnya mentorship yang membimbing IKM dalam produksi, manajemen, quality control, dan proses manufaktur lainnya. Menperin berharap, para pelaku IKM dapat memanfaatkan kegiatan forum bisnis dan business matching untuk melakukan pendalaman, menjelajahi peluang, dan membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang.

Terakhir, masalah keterhubungan IKM dengan sektor otomotif di negara lain. Persoalan ini akan dicari pemecahannya melalui forum bisnis tersebut, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan melibatkan delegasi bisnis IKM komponen otomotif yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif(PIKKO) yang hadir dalam pertemuan hari ini.

Agus menjelaskan, bisnis otomotif Jepang di negara-negara lain, khususnya di ASEAN, juga memberikan peluang bisnis yang lebih besar untuk komponen kendaraan yang murah namun berkualitas tinggi. “Saya berharap para pelaku IKM komponen otomotif dapat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari supply chain autoparts mobil Jepang untuk negara-negara tersebut,” pesan Agus.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Negara Federasi Mikronesia Heri Akhmadi menambahkan, forum ini diinisiasi oleh KBRI di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk mendorong peran IKM komponen otomotif agar dapat memperlihatkan kemampuan dalam supply chain.

Senada dengan Dubes, Heri Akhmadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, APINDO mendukung dan siap berkolaborasi dalam peningkatan kerja sama dan peningkatan keterampilan SDM, yang pada akhirnya mewujudkan kemandirian di bidang ketenagakerjaan dan mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Terkait program-program yang diselenggarakan Kemenperin untuk meningkatkan daya saing IKM komponen otomotif, Ketua Umum PIKKO Rosalina Faried menyatakan IKM yang mengikutinya telah naik kelas menjadi global supply chain, baik sebagai tier-2 maupun tier-3 industri otomotif.

“Program yang diberikan Kemenperin kepada IKM komponen otomotif seperti program peningkatan kapasitas SDM IKM, pembangunan sentra IKM, bisnis matching termasuk ekosistemnya, serta retrukturisasi mesin/peralatan. Yang terpenting, IKM komponen otomotif membutuhkan pengawalan dan pendamping terus menerus dari pemerintah,” pungkas Heri.