DPR Minta Pertamina Sosialisasi Lebih Mendalam

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui pertamina akan melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina yang akan di uji coba dimulai per 1 Juli 2022. langkah ini ditempuh pemerintah agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Pasalnya subsidi BBM sudah menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah merangkaknya harga minyak dunia. 

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta PT Pertamina (Persero) melakukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam terkait rencana tersebut. Menurut Dasco, tidak semua masyarakat yang membeli bahan bakar minyak (BBM) memiliki telepon pintar atau smartphone untuk mengakses aplikasi itu. "Harus dipikirkan bagi masyarakat yang belum mempunyai hp atau hp-nya yang belum bisa seperti android yang bisa mengunduh aplikasi," kata Dasco di Jakarta, Selasa (28/6) kemarin.

Menurutnya, perlu ada kebijakan berbeda bagi masyarakat yang tak punya handphone. Dasco khawatir masyarakat justru sulit mendapatkan BBM. "Sehingga seiring bejalannya kebijakan ada juga perlakukan yang berbeda terhadap yang belum mempunyai hp yang bisa mengunduh aplikasi, dengan skema yang lain. Sehingga bisa lebih tepat sasaran" ujarnya.

Pasalnya, menurut Dasco, biasanya HP yang support dengan aplikasi tersebut dimiliki oleh orang mampu. Sehingga dikhawatirkan tidak tepat sasaran. “Yang berhak BBM subdisi itu kan orang yang kurang mampu, sementara mereka alatnya tidak punya bagaimana mereka bisa beli. Makanya kembali lagi harus ada skema khusus lagi. Jangan sampai lagi-lagi BBM subsidi malah dinikmati kalangan masyarakat mampu,” tegasnya.  

Oleh karena itu, Dasco akan meminta komisi terkait di DPR untuk berdiskusi dengan pemerintah dan Pertamina mengenai kebijakan tersebut. "Ya nanti kita akan minta ke komisi teknis terkait tentunya akan melakukan koordinasi dengan mitra pemerintah yaitu Pertamina, untuk kemudian agar kebijakan ini juga bisa lebih menyentuh kepada rakyat kecil," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menyampaikan, website pendaftaran akan mulai dibuka pada 1 Juli 2022. "Kami menyiapkan website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokan data pengguna," ujar Alfian

Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.

Nantinya, pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar. "Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website MyPertamina, jika seluruh data sudah cocok maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital," ungkapnya.

Corporate Secretary Pertamina Irto Ginting , menambahkan, kebijakan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar lewat aplikasi MyPertamina tidak berlaku untuk kendaraan roda dua. Melainkan, hanya untuk pemilik kendaraan roda empat atau lebih. "Pendaftaran untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Untuk sementara tidak (berlaku) sepeda motor," kata.

Sebagai BBM bersubdisi, penyaluran Solar dan Pertalite penugasan ini diatur oleh regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.

Kaji Ulang

Di tempat berbeda, Pengamat Energi dan Migas, Komaidi Notonegoro, menyebut rencana Pemerintah untuk membatasi pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar melalui Aplikasi My Pertamina, dianggap perlu pengkajian ulang. Karena hal serupa sebelumnya pernah dilakukan dengan RFID, aplikasi sejenis dan akhirnya muncul banyak permasalahan. “Antara biaya yang dikeluarkan dengan target penghematan seringkali mengalami ketimpangan. Ada pendataan, klasifikasi mana masyarakat yang berhak ataupun tidak, pengerahan petugas untuk pengawasan yang melibatkan TNI-Polri maupun pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Komaidi, Pemerintah harus memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan pilihannya ke depan. Apakah memang harus tetap dengan rencana pembatasan pembelian BBM, atau justru kembali menaikkan harga BBM. “Sebagai informasi, di Indonesia ini ada sekitar 8.000 SPBU yang butuh pengawasan agar tidak ada gesekan kalau memang benar diterapkan rencana ini,” paparnya.

Pemerintah, lanjut dia, diharapkan dapat membangun komunikasi publik yang baik lagi terkait situasi negara saat akan melakukan pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu, juga harus menjelaskan lagi opsi bantuan seperti apa yang diberikan sebagai dampak dari penerapan kebijakan.

“Tapi kita sebagai masyarakat harus memikirkan juga, kalau subsidi BBM ditambah, maka akan ada sektor lain yang pasti berkurang jatah subsidinya. Karena seperti kita ketahui kekuatan APBN Indonesia sangat terbatas,” tandasnya. agus

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…