NERACA

Jakarta - Peningkatan produktivitas pertanian harus memperhatikan aspek keberlanjutan supaya pertanian dan lingkungan bisa terus memberikan manfaat bagi manusia dan tidak terjadi  kerusakan yang dapat mempercepat terjadinya krisis pangan.

“Pemulihan pertanian dan ketahanan pangan harus mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan. Walaupun proses pemulihan harus berjalan segera, kebijakan yang tergesa-gesa malah dapat menimbulkan resiko kontraproduktif dan malah mengancam ketahanan pangan di masa depan,” terang Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Sistem pangan didukung berbagai hal lainnya, yang juga perlu diperhatikan pembangunan dan kelanjutannya. Pandemi Covid-19 sudah menunjukkan disrupsi yang luar biasa pada produksi, distribusi hingga perdagangan internasional. “Oleh karena itu, memastikan semua unsur tadi berjalan dengan baik juga sangat penting. Jangan hanya memusatkan perhatian pada satu hal, karena kita ingin ketahanan pangan bisa tercapai dan sistem pangan kita lebih resilien terhadap disrupsi,” jelas Azizah.

Kelemahan sistem pangan Indonesia terlihat selama pandemi Covid-19, seperti produktivitas domestik yang rendah, proses impor yang lambat karena terhambat peraturan dan terganggunya distribusi pangan oleh kebijakan pembatasan sosial. Konflik Rusia dan Ukraina dan pembatasan ekspor gandum dari India juga bisa dirasakan dampaknya oleh Indonesia. Hal ini juga menunjukkan perdagangan internasional juga berperan penting dalam ketersediaan pangan.

Sistem pangan Indonesia harus beradaptasi dan belajar dari berbagai disrupsi ini, agar dapat memperbaiki kerentanan yang ada dan membangun sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan. Untuk itu, Azizah menekankan bahwa program dan kebijakan yang ada harus berbasis data pertanian yang lebih kuat, agar lebih rasional dan tepat guna.

Program dan kebijakan juga harus efektif dan efisien, bukan hanya populis. Perlu kajian kritis dan analisa manfaat dan biaya terhadap kebijakan-kebijakan pengembangan pertanian yang ada maupun yang kurang dilakukan selama ini. “Ekspansi lahan pertanian secara besar-besaran bukanlah langkah yang bijak, terlebih kita sudah memiliki pengalaman mengenai kebijakan serupa beberapa dekade yang lalu,” tambahnya.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah perlu terus dilakukan, termasuk untuk interkoneksi daerah dan dalam konteks sistem pangan, agar dapat  memunculkan sentra-sentra produksi baru yang akan dapat menekan biaya distribusi menjadi lebih terjangkau. Dukungan untuk investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik dari dalam maupun luar negeri, karenanya juga perlu diupayakan.