NERACA
Sukabumi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi tengah menunggu hasil review Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023 dari inspektorat, sebelum dokumen tersebut diserahkan ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk dilakukan evaluasi.
"Kemarin, sesudah kami melakukan penajaman, RKPD 2023 langsung diserahkan ke bagian inspektorat. Mudah-mudahan minggu ini review nya sudah keluar, yang kemudian akan dilakukun evaluasi oleh pihak Provinsi Jabar," ujar Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Sukabumi, Yudi Sutriana kepada Neraca, Rabu (15/6).
Yudi mengatakan, untuk evaluasi tingkat Provinsi Jabar, pihaknya mengaku sudah mendapatkan jadwal sekitar di minggu ke tiga bulan Juni 2022. Sehingga, jika evaluasinya tuntas, tentu saja akan masuk ke tahapan penetapan RKPD 2023. Namun secara regulasi, harus menunggu satu sekitar satu minggu setelah RKPD Provinsi Jabar ditetapkan.
"Jadi diperkirakan sekitar awal bulan depan, RKPD kita sudah ditetapkan, kemudian langsung ke proses kebijakan umum anggaran tahun 2023 yang dibahas bersama DPRD," ucapnya.
Yudi menjelaskan, yang paling krusial di RKPD tahun 2023 itu adalah, mengacu ke perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Artinya, fokus terhadap penyelesaian target-target pencapaian RPJMD di akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Seperti, program unggulan dan prioritas. Misalkan, di sektor fisik tentang pembangunan pendestrian, dan sport center yang dipastikan akan tuntas di tahun ini.
"Kami juga mengajukan kembali lanjutan pedestrian untuk lima ruas jalan lagi, dan itu sudah kami usulkan melalui bantuan keuangan," katanya.
Begitu juga lanjut Yudi, didalam RKPD 2023 tersebut semua hasil usulan musrenbang yang saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval). Meskipun saat ini kebutuhan anggaran untuk keperluan musrenbang belum bisa di totalkan kebutuhanya. Tapi rata-rata usulan masyarakat akan dicantumkan di dokumen penetapan RKPD."Ini kan masih verval, jadi belum bisa digambarkan anggaranya," pungkasnya. Arya
NERACA Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi membuka Konferensi ke-19 *Parliamentary Union of the OIC Member…
NERACA Jakarta - Sidang hari pertama Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di Gedung DPR RI, Jakarta,…
NERACA Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menginginkan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat banyaknya…
NERACA Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi membuka Konferensi ke-19 *Parliamentary Union of the OIC Member…
NERACA Jakarta - Sidang hari pertama Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di Gedung DPR RI, Jakarta,…
NERACA Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menginginkan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat banyaknya…