Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama para CEO top dunia menjadi salah satu pembicara dalam acara Jobs Consortium WEF Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss. Dia memaparkan 3 strategi utama Indonesia untuk meningkatkan lapangan kerja di masa pandemi Covid-19. Di antaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Prakerja, dan Reformasi Struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

NERACA

Dalam program PEN, menurut Airlangga, Pemerintah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang dengan jumlah UMKM yang besar, yakni sekitar hampir 65 juta UMKM.

Dalam program PEN Pemerintah memberi bantuan di sektor perekonomian dalam bentuk insentif pajak, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Tunai, dan Program Keluarga Harapan. Berbagai bantuan dalam program PEN tersebut disalurkan salah satunya untuk meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya, Kartu Prakerja diinisiasi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang mendukung peningkatan produktivitas kerja. Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan pelatihan untuk skilling, reskilling, dan upskilling, untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

"Pengembangan kapasitas SDM merupakan modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia yang memerlukan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait," kata Menko Airlangga, Kamis (26/5).

Komitmen Reformasi Ekonomi

Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Komitmen ini telah terbukti dari langkah konkret Indonesia melalui reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Omnibus Law ini telah diakui oleh World Bank sebagai program reformasi ekonomi paling positif yang pernah dilakukan Indonesia selama lebih dari empat dekade dan diharapkan dapat meningkatkan investasi serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sebagai penutup, Menko Airlangga kembali mengingatkan akan pentingnya pengembangan kapasitas manusia, sehingga harus dijadikan salah satu kebijakan prioritas yang harus diambil setiap negara untuk mengupayakan ketahanan dalam menghadapi cepatnya laju perubahan dunia, termasuk di dunia kerja.

Untuk diketahui, terciptanya sesi Jobs Consortium pada WEF Annual Meeting 2022 didorong oleh pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan sekitar 1,6 miliar pekerja di 210 negara mengalami penurunan pendapatan sebesar 60 persen. Kemudian, terdapat 161 juta pegawai yang kehilangan pekerjaan tetap.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan peran besar UMKM dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan inklusi keuangan di Indonesia dalam pertemuannya dengan Ratu Belanda Queen Maxima dari Kerajaan Belanda, dalam salah satu rangkaian acara World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan perkembangan UMKM di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi yang mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional. "Dan (UMKM) menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Dia menyampaikan upaya pemerintah untuk memperluas tingkat keuangan inklusif bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung sistem pembayaran UMKM. Sebab, sistem keuangan yang inklusif akan mempermudah berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), termasuk untuk penyaluran bantuan sosial berbentuk uang tunai bagi pelaku UMKM.

Meski begitu, Airlangga mengakui pemanfaatan digitalisasi oleh pelaku UMKM UMKM masih belum dilakukan secara optimal. "Digitalisasi tentunya harus diupayakan untuk membantu branding dan pemasaran UMKM, serta mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan UMKM dengan memanfaatkan platform pembayaran digital," ucap Menko Airlangga.

Selain itu, untuk meningkatkan inklusi keuangan diperlukan konektivitas yang lebih kuat dari sisi teknologi komunikasi, juga penguatan regulasi dan keterhubungan berbagai sistem pembayaran.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan ini memberikan arah kebijakan inklusi keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal yang lebih luas, dan juga menetapkan target inklusi keuangan (berdasarkan penggunaan) menjadi 90 persen pada 2024.

Kepada Her Majesty Queen Maxima, Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia melanjutkan kemajuan inklusi keuangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

"Saya percaya ada pencapaian dan pembelajaran dari perjalanan Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan. Melalui inklusi keuangan, kami ingin juga meningkatkan keterlibatan sektor informal serta membentuk rantai pasok pertanian yang lebih kuat," jelasnya.

Selanjutnya, Queen Maxima juga menanyakan perkembangan kondisi inflasi di Indonesia dan langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga pangan, serta dampak inflasi terhadap UMKM. Queen Maxima sekaligus menggarisbawahi pentingnya digitalisasi UMKM untuk mendorong produktivitas.

Pada kesempatan tersebut, Queen Maxima menyampaikan akan mendorong peran Belanda dalam G20 untuk membawa forum G20 semakin mendunia, serta aspirasi dalam menjalin kerja sama yang lebih kuat lagi dengan Indonesia. Lebih lanjut, Her Queen Maxima akan menugaskan tim dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk membahas teknis kerjasamanya.

Pada sesi akhir pertemuan, Her Majesty Queen Maxima juga memberikan pandangan untuk penggunaan biometrik dalam pengenalan identitas yang akan memperkuat upaya digitalisasi serta berharap agar hasil kongkret digitalisasi UMKM di Indonesia dapat dibawa pada level Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, sumber pertumbuhan ekonomi baru harus diperkuat untuk mengatasi berbagai tantangan saat ini. Sumber-sumber tersebut seperti ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi hijau.

"Sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau adalah masa depan kita bersama," kata Jokowi dalam Sidang Komisi ke-78 Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Senin (23/5).

Dia mencontohkan kegiatan perdagangan yang dioptimalkan dengan digitalisasi dapat memangkas biaya perdagangan di kawasan hingga 13 persen. Contoh lainnya adalah dorongan pemerintah bagi UMKM agar mendapat akses pada sektor finansial dan rantai pasok di kawasan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi hijau juga perlu distimulus dengan mekanisme transisi energi, termasuk dengan penerapan pajak karbon. Optimalisasi sumber pertumbuhan baru merupakan salah satu upaya penting agar kawasan dapat segera keluar dari tantangan besar di bidang ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19, perubahan iklim dan juga perang. bari/mohar/fba