Jakarta-Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan devisa Indonesia akan berkurang US$2,2 miliar akibat kebijakan larangan ekspor minyak sawit (crude palm oil-CPO) dan turunannya, yang diterapkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Sementara itu, pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang per April 2022 mencapai Rp155,9 triliun, turun tajam 62,4% (yoy).

NERACA

Selain itu, terdapat pula estimasi pengurangan penerimaan bea keluar dari kebijakan yang mulai berlaku sejak 28 April 2022 tersebut sebesar Rp900 miliar. "Dampak dari pembatasan sementara CPO dan turunannya paling tidak estimasi kami itu akan mengurangi sekitar 1,6 juta ton CPO dan turunannya," ucap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2022 di Jakarta, dikutip Antara, Senin (23/5).

Meski begitu, kebijakan pembatasan ekspor CPO dan turunannya sudah diberhentikan mulai hari ini. Dengan demikian, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 tahun 2022 untuk melakukan perubahan dari pembatasan kebijakan CPO dan turunannya tersebut.

Sebagai implementasi dari Permendag itu, Askolani mengatakan Kemenkeu akan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) agar kebijakan baru pengendalian ekspor CPO bisa mulai berjalan dan akan diawasi, baik untuk domestik maupun ekspor.

"Dengan adanya kebijakan pemberhentian pembatasan sementara ekspor, kami estimasikan bea keluar dari ekspor CPO akan tumbuh tiga persen pada tahun ini dari tahun sebelumnya," tuturnya. Kendati begitu, dia memperkirakan realisasi volume bea keluar CPO akan lebih rendah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Meski demikian, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyebut pengusaha tak serta merta bisa langsung melakukan ekspor. "Meskipun dibuka keran ekpor sawit tidak serta merta bisa langsung mengalir," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (22/5).

Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi yang kerap terjadi, sehingga berimbas ke kepercayaan pasar internasional ke pengusaha Indonesia.

"Dalam 5 bulan (Januari - Mei) ini dengan berbagai regulasi yang berubah-ubah, terjadi ketidakpercayaan pasar luar negeri akan kemampuan eksportir Indonesia untuk memasok dengan harga yang jelas dan juga jadwal pengirman yang reliable," paparnya.

Dengan dibukanya ekspor ini, eksportir mulai medapat angin segar. Dia berharap kondisi regulasi yang berubah-ubah ini tentu akan berdampak terhadap pengusaha. "Oleh karena itu para exportir mulai merangkak kembali untuk mendapatkan pasar, risiko penalti yang mungkin terjadi bila komitmen ekspor tak bisa di penuhi oleh mereka," tutur dia.

Meski begitu, Sahat masih menunggu rincian peraturan yang akan diberlakukan pemerintah. Sebab, dia tak ingin mengira-ngira regulasi yang akan diteken pemerintah. "Jadi perlu waktu dan juga kami belum tahu model perizinan apa yang diperlukan untuk bisa ekspor. Mari kita tunggu regulasinya secara tertulis supaya jelas, dan tidak multi tafsir," tandasnya.

Kondisi APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang per April 2022 mencapai Rp155,9 triliun, turun tajam 62,4% dari April 2021 sebesar Rp414,9 triliun. "Hal ini menggambarkan APBN sudah mulai terjadi konsolidasi atau pemulihan," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Antara, pekan ini.

Tercatat, realisasi pembiayaan utang pada bulan lalu dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp142,2 triliun dan pinjaman neto senilai Rp13,6 triliun.

Penerbitan SBN neto pada April 2022 menurun 65,9% dari April 2021 yang sebesar Rp416,7 triliun, begitu pula dengan pinjaman neto yang turun 857,2% dari sebesar minus Rp1,8 triliun pada bulan April tahun lalu.

Penurunan yang sangat tajam dari penerbitan SBN merupakan salah satu bentuk menjaga ketahanan APBN dari tren kenaikan suku bunga global yang makin tinggi. "Yang paling utama adalah penurunan dari jumlah penerbitan SBN agar mengamankan APBN dari risiko pasar," ungkapnya.

Sementara itu, realisasi berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia pada tahun ini hingga April mencapai Rp30,17 triliun, yang terdiri dari penerbitan surat utang negara (SUN) sebesar Rp15,43 triliun dan surat berharga syariah negara (SBS) Rp14,74 triliun.

Burden sharing sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) I tahun 2022 dilaksanakan dengan hati-hati, termasuk lelang tambahan (greenshoe option) dan private placement yang secara terukur dengan tetap menjaga kredibilitas pasar dan pertimbangan kondisi kas.

Menurut Menkeu, realisasi subsidi per April tahun ini mencapai Rp56,62 triliun. Angka ini meliputi Rp10,17 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya dan Rp46,45 triliun untuk subsidi reguler.

Realisasi ini naik dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp40,73 triliun meliputi Rp32,78 triliun subsidi reguler dan Rp7,95 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya. Meningkat juga dibanding tahun 2020 sebesar Rp32,83 triliun, meliputi Rp30,36 triliun subsidi reguler dan Rp2,47 triliun untuk kurang bayar sedangkan realisasi subsidi 2019 juga rendah yaitu Rp37,95 triliun.

Dia menjelaskan, realisasi subsidi yang tinggi ini karena adanya kenaikan ICP, percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi dan peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi. "Untuk belanja subsidi di jalur perlinsos cukup besar lonjakannya karena konsekuensi dari harga-harga (yang naik)," ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga komoditas telah berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan LPG sehingga realisasinya mencapai 44,8% dari pagu APBN 2022. Kompensasi BBM Rp18,1 triliun pun telah dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah aras penugasan penyediaan pasokan BBM dalam negeri.

Untuk realisasi subsidi per April meliputi BBM yakni solar dan minyak tanah sebanyak 4,1 juta kiloliter, LPG tiga kilogram sebanyak 1,9 juta kg dan 38,4 juta pelanggan listrik bersubsidi.

Subsidi pun juga diberikan untuk non energi berupa penyaluran pupuk mencapai 3 juta ton, debitur KUR sebanyak 2,7 juta, kredit KUR sebanyak Rp125,6 triliun dan subsidi perumahan sebanyak 38,4 ribu unit.

Meski demikian, APBN mengalami surplus 0,58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 103,1 triliun pada April 2022. Keseimbangan primer juga masih tercatat surplus Rp 220,9 triliun. "Postur APBN sampai akhir April sangat surplus sangat besar, dari keseimbangan primer dan total balancenya," ujar Sri Mulyani.

Adapun penerimaan negara tercatat Rp 853,6 triliun (46,2%) atau tumbuh 12,7%. Ini meliputi perpajakan sebesar Rp 676,1 triliun (44,8%) atau tumbuh 15,3% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 177,4 triliun (52,9%) atau tumbuh 5%. bari/mohar/fba