UMKM Perikanan Terus Dipacu

Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi lebih merata di Indonesia.

NERACA

Program prioritas di bidang perikanan tangkap dan budidaya tersebut menurutnya, membuka banyak peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat, khususnya anak muda.

“Laut kita wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke yang saat ini sedang diperbaiki tata kelolanya. Seluruhnya masih tersentral di Jawa atau hasilnya dibawa ke Jawa. Dengan adanya program prioritas seperti penangkapan ikan terukur, saya yakin pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya di Jawa, namun seluruh Indonesia,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Adapun tiga program prioritas KKP meliputi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota untuk subsektor perikanan tangkap. Kemudian pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas berorientasi ekspor, serta pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal pada subsektor perikanan budidaya.

Trenggono membeberkan kaitan implementasi program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota dengan penguatan kinerja koperasi dan UMKM. Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.

Sedangkan kaitannya dengan UMKM, nantinya pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan tumbuh menjadi pusat ekonomi baru sebab menjadi lokasi wajib pendaratan ikan bagi penerima kuota penangkapan. Hal ini memberi peluang lahirnya berbagai usaha turunan seperti pengolahan ikan, perbaikan kapal, pabrik es, hingga warung makan, di samping usaha utama penangkapan ikan.

 Sementara dua program prioritas pada subsektor perikanan budidaya, koperasi dan UMKM juga punya peluang untuk melakukan usaha di hilir. Seperti dari pengolahan, packaging, sampai distribusi dan pemasaran.

“Ini sangat luar biasa. Hal ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Kita juga hitung sampai 1,4 juta lapangan kerja baru yang akan timbul. Tentu ini akan mampu memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Trenggono.

Trenggono menambahkan, implementasi program prioritas tersebut berbasis pada prinsip ekonomi biru. Sehingga tujuan tidak hanya geliat ekonomi, tapi juga keberlanjutan ekosistem perairan di Indonesia.  

Atas dasar itulah jajaran KKP mengajak semua pihak yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah khususnya dalam hal kuota penangkapan. Pengawasan pun akan diperkuat sehingga penangkapan ikan benar-benar dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan sehingga tidak mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

 “Banyak sekali yang masih bisa dikembangkan karena tren ke depan ekonomi yang maju serta ekosistem yang baik. Yang paling penting bagi kami adalah menjadi laut biru, laut biru akan menjaga langit yang biru,” papar Trenggono.

Lebih lanjut, sejumlah strategi penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh pelaku UMKM yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan triwulan I (Januari – Maret) tahun 2022 sebesar Rp2,46 triliun. Jumlah ini meningkat 35,71 persen dibanding realisasi KUR periode yang sama tahun 2021.

"Tahun lalu di triwulan 1 sebesar Rp1,81 triliun. Alhamdulillah tahun ini meningkat drastis," jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti.

 Tak hanya dari sisi nilai, penerima KUR di triwulan 1 2022 juga meningkat hingga 14,14 persen dibanding tahun lalu.

Artati pun mengungkapkan, jika tahun lalu penerima KUR 53.460 di triwulan pertama, tahun ini menjadi 61.019 debitur, atau semakin banyak pelaku usaha yang mengakses pembiayaan dari negara.

"Ini menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga dan meningkatkan daya saing UMKM perikanan di masa pandemi," sambung Artati.

Berdasarkan bidang usahanya, penyaluran KUR terbesar adalah pada usaha budidaya sebesar Rp871,38 miliar, disusul usaha pengolahan dan pemasaran sebesar Rp870,99 miliar, dan usaha penangkapan sebesar Rp547,56 miliar.

Kemudian dari sisi sebarannya, penyaluran KUR terbesar berturut-turut ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan Rp362,3 miliar, Jawa Timur Rp354,8 miliar, Sulawesi Selatan Rp239,4 miliar, dan Jawa Barat Rp230,9 miliar.

Berdasarkan skema KUR yang disalurkan, sebanyak 85,1 persen mengakses KUR Mikro dengan plafon maksimal Rp100 juta, dan sisanya sebanyak 14,9 persen mengakses skema KUR Kecil dengan plafon maksimal Rp500 juta.

"Yang menarik dan menjadi kabar gembira lainnya ialah pertumbuhan realisasi KUR terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 92,0 persen," jelas Artati.

 

BERITA TERKAIT

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …