Pasca Lebaran, Harga Pangan Stabil

NERACA

Jakarta - Setelah berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan beras selama libur lebaran, Perum BULOG juga memastikan mampu menghadapi kebutuhan pangan lainnya seperti daging beku, gula dan komoditas lain sehingga harganya tetap stabil sampai dengan saat ini.

Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso pada konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat Perum BULOG, Selasa (10/05) mengatakan sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok komoditas pangan yang menjadi tanggung jawab BULOG untuk bisa selalu tersedia di masyarakat pasca libur lebaran ini.

“BULOG menjamin kebutuhan pangan yang tersimpan saat ini di gudang-gudang kami di seluruh Indonesia selalu tersedia di masyarakat dan kami akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut,” kata Budi Waseso.

Saat ini jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang BULOG seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 1 juta ton, ini merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah yaitu sebanyak 1 – 1,5 juta ton. Kemudian karena masih masuk masa panen maka angka stok tersebut masih akan terus meningkat karena BULOG masih terus menyerap hasil panen petani.

“Untuk komoditas utama yang kami kuasai yaitu beras jumlahnya sangat aman ada 1 juta ton, ditambah lagi saat ini BULOG masih melakukan pengadaan gabah beras petani di seluruh Indonesia dan hingga saat ini kami sudah menyerap sebanyak 256 ribu ton. Jadi stok beras ini akan terus bertambah,” kata Budi Waseso.

Budi Waseso menambahkan bahwa BULOG akan melakasanakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dengan maksimal. “Dengan kekuatan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh BULOG ditambah dengan pengalaman menyalurkan berbagai bantuan sosial makan BULOG siap menjalankan penugasan yang diberikan”, tambah Budi Waseso.

Selain menjalankan penugasan ketersediaan daging kerbau beku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging, Perum BULOG juga membantu pendistribusian minyak goreng melalui skema komersial. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menekan harga minyak goreng curah hingga mencapai harga yang diharapkan pemerintah.

Disisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan ketahanan pangan di daerah tertinggal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari daerah pinggiran.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengungkapkan Kementan telah menetapkan kebijakan guna memajukan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan melalui 5 Cara Bertindak.

Pertama, meningkatkan kapasitas produksi pangan strategis termasuk termasuk daerah PDTT yang mempunyai potensi pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, cabe, bawang, daging, telur, termasuk perkebunan. Kedua adalah peningkatan diversifikasi baik produksi maupun konsumsi menuju pangan lokal.

"Ini juga sangat terkait dengan potensi wilayah-wilayah PDTT seperti sagu, singkong, ubi jalar, talas, sorgum, jagung lokal, dan potensi lainnya kita dorong untuk meningkatkan ketersediaan pangan setempat dan juga kesejahteraan para petani atau masyarakatnya. Kita lakukan mapping wilayah tertinggal sesuai dengan komoditas agroekosystem dan membuat agenda programnya," ujar Suwandi.

Suwandi menambahkan, "jadi sistem ketahanan pangan terwujud apabila infrastruktur, logistik dan juga kecukupan cadangan pangan tersedia di setiap wilayah itu."

lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD pun mengatakan, "pangan mempunyai peran yang sangat penting, karena menyangkut dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan."

Peningkatan kebutuhan pangan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk, guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan mudah. 

Terkait hal ini, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga menguatkan kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui Penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Pembangunan Food Estate merupakan bagian kebijakan Pemerintah yang merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal ini cukup mendesak diantaranya dalam menjaga ketahanan nasional bidang pangan, sebagaimana juga tiap-tiap negara memperkuat dirinya dalam menjaga ketersediaan dan kemandirian pangan.

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …