NERACA

Jakarta - Pemerintah menegaskan sekitar 76,4 Juta penduduk Indonesia mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Meski orang miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) hanya berkisar di angka 30 juta orang. "Di dalam kesehatan itu tidak hanya orang miskin, dalam jaskesmas itu 74,6 juta tidak hanya orang miskin jangan salah itu,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron di Jakarta,2/7

Padahal, kata Ali, jumlah orang miskin hanya sekitar 30 juta jiwa. Namun bukan berarti yang mendapat layanan Jamkesmas juga masuk orang miskin. “Kalau yang miskin hanya sekitar 12,36%, kira-kira orangnya 30 juta. Sekali lagi jangan salah artikan kalau orang miskin tambah banyak," jelasnya

Menurut Ali, masyarakat yang mendapat jaminan sosial kesehatan ini meliputi penduduk yang dikategorikan miskin, rentan miskin, hampir miskin dan sangat miskin. "Untuk kesehatan bukan bicara hanya untuk orang miskin, tapi juga untuk orang yang rentan miskin, yang berarti orang yang sebentar kaya sedikit jatuh miskin lagi,” tukasnya.

Mantan Dekan FK UGM ini menambahkan layanan Jamkesmas ini tentu diberikan pula untuk penduduk yang membutuhkan biaya besar. “Dan kalau dia jatuh sakit apalagi sakitnya sakit yang sifatnya memerlukan biaya cathastropic, atau biaya yang besar," tambahnya.

BPS mencatat pengkategorian untuk masyarakat miskin, rentan miskin, hampir miskin ini berlandaskan atas 26 variabel. "BPS itu punya kriterianya, ada 14 variabel. Dinilai berdasarkan luas lantainya, incomenya, ada 14 dan sekarang disempurnakan menjadi 26 variabel," ujarnya

Diitempat terpisah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) atau tingkat kesejahteraan petani di Indonesia pada Juni 2012 mencapai 104,88 poin, naik 0,11% dibanding NTP periode Mei 2012 sebesar 104,77 poin. "Kenaikan kesejahteraan petani didorong melonjaknya NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,32%, NTP subsektor holtikultura sebesar 0,31%," kata Kepala BPS Suryamin, di Jakarta, Senin.

Menurut Suryamin, sebaliknya berdasarkan pemantauan BPS pada 32 provinsi di Indonesia, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,54%, NTP subsektor peternakan turun 0,07%, dan NTP subsektor perikanan turun 0,16%.

Dijelaskan, NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Makin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. "Meskipun NTP subsektor perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan merosot, namun kenaikan yang terjadi subsektor tanaman pangan dan holtikultura mampu menopang kesejahteraan petani secara nasional," ujar Suryamin.

Selama Juni 2012, BPS mencatat Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mencapai 144,82, naik 0,62% dibanding Mei 2012 yang mencapai 143,93% saat yang sama Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mencapai 138,08, naik 0,51% dari sebesar 137,38%.

Suryamin menambahkan, berdasarkan penghitungan NTP di 32 propinsi, tercatat 13 propinsi mengalami kenaikan NTP, 18 propinsi menurun dan 1 propinsi stabil. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Jawa Barat yaitu 0,96% yang disebabkan melonjaknya subsektor tanaman pangan khususnya komoditi padi yang naik 2,77%.

Sebaliknya penurunan NTP terbesar terjadi di Kalimantan Barat yaitu 0,62% yang dipicu merosotnya subsektor tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditi karet yang turun 1,34%. **