Di tengah persaingan makin tajam antarbank di kawasan regional,  tingkat efisiensi perbankan Indonesia dinilai belum efisien. Gubernur BI Darmin Nasution sendiri mengakui besaran net interest margin (NIM) masih di kisaran 5%-6%. Sementara di Filipina besaran rasio tersebut sudah ratarata 4%, sedangkan di Singapura, Malaysia dan Thailand, angka spread itu sekitar 2%-3%.

Ini membuktikan membuktikan biaya dana (cost of fund) perbankan nasional masih kurang efisien jika dibandingkan dengan bank-bank lain di Asia Tenggara. Kondisi ini memang mengkhawatirkan bila dikaitkan dengan rencana penerapan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2020.

Selain ukuran NIM, salah satu ukuran efisiensi suatu bank adalah rasio biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini pada akhir 2011 tercatat rata-rata 85,4 %,  sedangkan bank-bank di Singapura dan Malaysia di kisaran 40%- 50%.  Makin besar rasio BOPO, semakin  rendah tingkat efisiensinya. Perbankan Indonesia masih dibebani oleh biaya operasional tinggi yang berpengaruh terhadap suku bunga pinjaman, sehingga fungsi intermediasinya terbatas.

Apalagi data Bank Scope 2011 mengungkapkan dari 20 bank terbesar di ASEAN, Indonesia hanya menempatkan empat bank.  Mereka  adalah Bank Mandiri di posisi ke-9, BRI  urutan ke-11, BCA  ke-14, dan BNI  peringkat 15.  Sementara peringkat pertama diduduki Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC), Singapura. Padahal jumlah bank di negeri ini tercatat lebih dari 100 bank. Sungguh ironis!  

Selain perbankan lokal tertinggal  dari segi modal dan aset,  tingkat efisiensi dan intermediasi menurut data tersebut juga belum menunjukkan efisiensi yang optimal.  Total aset perbankan di Indonesia hingga akhir April 2012 mencapai Rp 3.745,7 triliun, naik dari posisi Maret 2011 Rp 3.065,8 triliun.

Namun beban bunga bank dalam periode yang sama masih tinggi yaitu Rp 61,5 triliun, dibandingkan periode yang sama  2011 Rp 61,513 triliun. Beban operasional di luar bunga juga tinggi yaitu Rp 75,7 trilun naik dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 68,03 triliun.

Memang masih ada waktu delapan tahun lagi untuk menata  perbanka lokal supaya  pada saatnya nanti memiliki daya saing tinggi. Saat ini, masih banyak bank yang modalnya di bawah Rp 500 miliar, dan tingkat kesehatannya rata-rata berada di level 3 (cukup sehat) dan 4 (kurang sehat).

BI sendiri telah mengeluarkan peraturan untuk mengerem ekspansi perbankan di tengah kondisi belum efisiennya kinerja bank lokal. Hanya persoalannya BI belum berani menerapkan sanksi yang lebih tegas lagi terhadap bank yang belum memenuhi kriteria efisiensi dan kesehatan bank. Faktanya hingga kini banyak bank belum mematuhi aturan BI Rate yang saat ini sangat rendah, sementara tingkat bunga kredit rata-rata masih di atas 11% per tahun.

Di sisi lain, pasar  perbankan kita yang potensial dan sangat menjanjikan kini menjadi incaran bank-bank asing. Sejak beberapa tahun lalu, bank asal Singapura dan Malaysia tampak agresif dengan mengakuisisi beberapa bank nasional. Kondisi ini setidaknya  membuka kesadaran kita, BI akhirnya  mengeluarkan aturan pembatasan kepemilikan saham asing di perbankan. Karena berdasarkan PP No. 29/1999 industri perbankan kita dianggap sangat liberal dimana investor asing bisa menguasai saham hingga 99%. Namun hingga sekarang BI belum juga merilis ketentuan strategis itu,  ada apa lagi?

Sebab itu, tantangan perbankan kita harus mampu bersaing menghadapi bank di kawasan regional jika tidak mau dicaplok mereka.  Kalau tidak, bank asing akan makin mendominasi peran dalam industri jasa keuangan di  Indonesia.  Ini harus kita cegah lebih dini supaya bank lokal mampu menjadi tuan di negerinya sendiri. Semoga!