NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintah untuk mencabut ribuan IUP OP mineral, izin penguasaan berbagai lahan perkebunan dan kehutanan menarik untuk dikaji mendalam. Satu sisi, mendorong para stakeholder untuk berbenah diri, sisi lain menyebabkan potensi pendapatan negara hilang. 

Jika menelisik lebih jauh banyak sekali potensi pendapatan negara yang hilang karena carut marut regulasi ataupun konflik-konflik internal perusahaan yang tak berujung. Untuk menyebut satu contoh, IUP OP tambang batubara PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) PT. Batubara Selaras Sapta dengan keluasan lahan 39.010 hektar di Kabupaten Paser yang sampai saat ini belum berproduksi karena penyelesaian administrasi hukum yang belum terlaksana mengikuti Putusan PK MA RI nomor 168/PK.pdt/2016 sebagaimana belum berubahnya data MODI di Kementerian ESDM/MINERBA sesuai dengan Amar Putusan tersebut. Padahal tahapan Produksi IUP OP sudah diberikan sejak 3 Desember 2019, untuk jangka waktu 30 tahun pertama dan opsi perpanjangan 2 x 10 tahun.

Tahapan produksi batubara yang seharusnya berjalan sejak Januari 2020 sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun masih saja belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak terjadi penyetoran kepada negara sebesar 13,5% sesuai ketentuan PKP2B generasi III. Berikut tabel perhitungan produksi batubara selama 2 tahun, 2020 & 2021. Potensi penerimaan pendapatan negara mencapai US$ 126.661.995,- equivalent Rp1,7 triliun, yang seharusnya sudah masuk kas negara, setidaknya dapat berkontribusi dalam penanganan berbagai kebutuhan pemerintah terutama disaat pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Utama BSS, Revli Mandagie, saat ini manajemen PT BSS, lebih dari siap untuk melakukan produksi terutama mengatasi krisis pasokan batubara utk PLTU PLN/IPP supaya terhindar dari pemadaman listrik secara mendadak. Lebih lanjut Revli mengatakan bahwa dalam rangka program pengurangan emisi karbon, PT BSS tengah mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar dapat merealisasikan Clean Coal Integrated Project. “Pertimbangan utama demi menunjang ketersediaan energi di Ibu Kota Negara, Panajam, Kalimantan Timur,” ungkapnya sebagaimana dikutip dalam keterangannya, Selasa (25/1).

Ketahanan Energi Nasional, menjadi pijakan utama untuk menyelamatkan krisis energi dalam kondisi darurat sebagaimana terjadi saat ini. Potensi pengembangan Clean Coal Integrated, merupakan gerakan terukur menghadapi persaingan global sehingga pemberdayaan SDA termasuk SDM penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama. Harapan besar, pemanfaatan asset negara sebagai proyek strategi nasional berjalan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan/ kemakmuran bangsa dan negara sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 UUD 45.