Pemerintah Siap Lahirkan Wirausaha Muda Syariah

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendukung penuh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, dalam komitmennya melahirkan wirausaha muda syariah. Mengingat Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang besar dalam perkembangan ekonomi syariah secara global. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan, dengan pengembangan talenta kewirausahaan oleh BSI, diharapkan turut menambah wirausaha muda syariah di Indonesia. Di mana saat ini, rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47 persen. Untuk itu pemerintah bermaksud menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024. 

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya upaya BSI yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN), dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Apalagi kalau yang dicetak wirausaha syariah, karena kadar ekonominya yang tinggi," ucap Teten. 

Teten pun mengungkapkan, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar sambung MenKopUKM, memiliki perkembangan industri halal yang cukup menarik. Mulai dari fesyen muslim hingga halal food yang menjadi keunggulan yang utamanya di-support oleh UMKM. “Sehingga hal tersebut menjadi modal yang mumpuni dalam melahirkan wirausaha muda syariah terbesar kelas dunia,” ugkap Teten. 

Dalam hal ini Teten berpesan, agar wirausaha muda ini fokus mengembangkan kapasitas usaha dan produk yang memiliki daya saing tinggi, terutama dengan produk unggulan domestik. Mengingat saat ini persaingan usaha cukup ketat, terutama sejak kehadiran e-commerce yang bisa terhubung secara global. 

"Lapangan kerja saat ini banyak disediakan justru dari UMKM. Tiap tahun, masuk lulusan kerja sebanyak 2 juta orang. Jumlah ini tidak akan mampu terserap semuanya. Untuk itu tugas kita menyiapkan adik-adik menjadi enterpreneur. Sekarang ini, sekitar 70 persen anak muda inginnya menjadi pengusaha bukan menjadi pegawai," sebut Teten. 

Di 2022 ini, lanjut Teten, Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif. Fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk. 

"Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau, akan menjadi penggerak ekonomi ke depan," ujar Teten. 

Untuk itu, lanjut Teten, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery) yaitu, 70 persen program Kementerian Koperasi dan UKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. 

Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan go digital.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, kaum muda Tanah Air harus bisa mengambil bagian dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. UMKM tumbuh dan bangkit, sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, serta membangkitkan ekonomi umat melalui penguatan sektor bisnis ekonomi rakyat. 

Program Talenta Wirausaha BSI dapat mencetak Wirausaha Muda yang andal dan mendukung akselerasi pertumbuhan UMKM Indonesia. Meskipun di satu sisi, saat ini tingkat wirausaha di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lain.  

“Market Indonesia masih sangat besar sehingga menjadi peluang untuk berdaulat dalam ekonomi. Dalam meningkatan UMKM itu bukan hanya soal pembiayaan tapi perlu pendampingan. Kuncinya adalah pendampingan bukan hanya pembiayaan,” ucap Erick. 

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin pun mengakui, perlu optimalisasi faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (229,6 juta berdasarkan data 2020). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal yang cukup tinggi.

Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fesyen dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif.

“Selanjutnya, konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif, dan bahkan telah menjadi pilihan kebutuhan hidup masyarakat,” jelas Wapres KH Ma’ruf.

 

 

BERITA TERKAIT

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …