Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya indikasi praktik kartel dalam industri minyak goreng yang membuat kenaikan harga beberapa bulan belakangan. KPPU pun telah mengumpulkan sejumlah data dari survei yang masih berjalan. KPPU juga menemukan dari puluhan pelaku usaha minyak goreng, tiga perusahaan minyak goreng menguasai sebagian besar pasar, dengan presentase di atas 10 persen.

NERACA

Komisioner KPPU, Ukay Karyadi mengakui kenaikan harga minyak goreng disebabkan tingginya harga Crude Palm Oil (CPO). Kenakan CPO sendiri dipengaruhi karena permintaan yang meningkat di pasar global. Namun di sisi lain, Ukay mencurigai faktor lain karena kenaikan yang serempak dari perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng. Ini bisa jadi sinyal adanya praktik kartel yang pengaruhi kenaikan harga minyak goreng.

"Ini dinaikan juga relatif kompak, baik di pasar tradisional, di ritel modern, di pabrik perusahaan menaikkan bersama-sama walaupun mereka masing-masing memiliki kebun sawit sendiri-sendiri. Perilaku ini bisa dimaknai sebagai sinyal apakah ini terjadi dalam tanda kutip kartel ini sudah ada," katanya dalam konferensi pers, Kamis (20/1).

Menurut Ukay, satu hal yang perlu diperhatikan yakni pada sisi biaya produksi CPO yang tak mengalami kenaikan secara signifikan. Namun di sisi lain, sejumah perusahaan produsen minyak goreng yang terintegrasi dengan perkebunan sawit ini lebih memilih mengekspor CPO-nya karena tawaran harga yang tinggi di pasar internasional. "Problemnya yang domestik (pabrik minyak goreng) kan punya dia juga, kalaupun gak disuplai berarti dia akan alami kerugian," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Renamanggala menemukan dari puluhan pelaku usaha minyak goreng, tiga perusahaan minyak goreng menguasai sebagian besar pasar, dengan presentase di atas 10 persen.

Sementara itu, ada beberapa yang berada di angka 6-8 persen. Namun, banyak perusahaan lainnya memiliki persentase pasar di bawah 2 persen. "Rasionya adalah 46,5 ini mengindikasikan bahwa produsen industri minyak goreng ini struktur pasarnya mengarah kepada monopolistik," katanya.

Namun demikian, Mulyawan mengaku belum mempunyai bukti kuat soal adanya praktik kartel dalam polemik harga minyak goreng ini. Dia menyebut kenaikan harga minyak goreng masih bersandar pada kenaikan harga bahan bakunya.

"Harga CPO tadi yang saya jelaskan naik karena kenaikan permintaan. Dengan adanya kenaikan tadi mengakibatkan kenaikan harga input (bahan baku minyak goreng), kami akan terus memonitoring mengenai kenaikan harga ini," katanya.

KPPU ke depannya siap melakukan tindakan proses hukum. Namun pihaknya masih perlu mengumpulkan bukti-bukti lain atas dugaan terjadinya praktik kartel. "Ini secara hukum harus dibuktikan."

Perlu Sanksi?

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan saat ini pemerintah tidak akan serta merta memberikan sanksi kepada produsen atau perusahaan yang menjual minyak goreng di atas harga Rp14 ribu per liter. "Bila ada pelanggaran masih diupayakan dengan pendekatan pembinaan melalui bentuk teguran," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, kemarin.

Isy juga mengatakan sampai saat ini belum ada laporan dari dinas perdagangan daerah terkait produsen atau perusahaan yang melanggar ketentuan soal peredaran minyak goreng berharga Rp14 ribu per liter. "Belum ada laporan dari kawan di daerah seperti pada zoom meeting Pak Menteri perdagangan pada 19 Januari kemarin," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya masih fokus untuk memastikan ketersediaan minyak goreng berharga Rp14 ribu di ritel modern dulu. Hal tersebut dilakukan agar sebaran minyak goreng tersebut bisa merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mampu menekan harga yang beberapa waktu terakhir masih melambung.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan minyak goreng Rp14 ribu bakal dijual serentak di seluruh ritel modern yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai Rabu (19/1) hingga 6 bulan ke depan.

Hingga kemarin (20/1), masih ada beberapa toko ritel grosiran di kawasan Bekasi Timur menjual minyak masih di atas harga acuan pemerintah. Alasannya, stok minyak goreng yang baru belum masuk sehingga masih menggunakan harga yang lama. "Minyak goreng 1 liter Rp19.000, belum turun, belum belanja lagi kita. Bisa tekor kalau tiba-tiba dijual Rp14.000 seliter, modal nggak balik," ujar pegawai toko ritel.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengendus adanya praktik kartel dibalik lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Sebab, harga minyak hingga kini masih mahal kendati telah melewati periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

"Sejak awal saya menganggap ada dugaan kartel atau praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya. Sehingga, sangat mendistorsi pasar baik dari sisi harga dan pasokan minyak goreng," ujarnya.

Menurut dia, indikasi kuat terjadinya praktik kartel tersebut lantaran kenaikan harga minyak goreng di luar batas kewajaran. "Karena kalau efek Nataru kenaikan tidak gila-gilaan atau di luar batas kewajaran," ujarnya.

Indikasi lainnya, tidak adanya korelasi periode Nataru sebagai penyebab lonjakan harga minyak goreng. Sebab, kenaikan harga komoditas berbasis CPO tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan telah melewati periode Nataru. "Karena Nataru di anggap sebagai penyebab mahalnya minyak goreng. Tapi, sampai Nataru selesai juga harga minyak goreng masih tetap tinggi," ujarnya.

Karena itu, YLKI mendesak pemerintah untuk segera membongkar dugaan adanya praktik kartel dibalik lonjakan harga minyak goreng. Mengingat, kenaikan harga salah satu komoditas pangan penting tersebut telah membebani masyarakat selaku konsumen.

Janji minyak goreng murah itu sebelumnya dinyatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa pemerintah terus berupaya menstabilkan harga minyak goreng yang masih tinggi. Dia menargetkan harga komoditas itu Rp14 ribu per liter pada Rabu (19/1).

"Ditargetkan nanti pada hari Rabu (19/1) seluruh minyak goreng baik yang packing premium maupun yang packing sederhana harganya Rp14 ribu," tegasnya seusai menghadiri perayaan HUT ke-62 Ormas MKGR di Hotel Claro Makassar, Minggu (16/1) malam.

Sejumlah langkah saat ini tengah dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng, seperti melakukan operasi pasar di sejumlah daerah. "Operasi pasar sudah berjalan di harga Rp14 ribu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto memantau harga minyak goreng di Pasar Wonokromo, Surabaya, dengan mendatangi setiap pedagang Pracangan dan menanyakan langsung kepada pembeli terkait fluktuasi harga. "Dalam tinjauan pasar hari ini, kami mengecek harga operasi pasar, khususnya minyak goreng. Tujuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah menekan harga minyak goreng hingga level Rp14.000 per liter," ujarnya.