ICW Nilai Plus Kerja Kejagung - Usut Korupsi Besar yang Rugikan Negara

NERACA

Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pengusutan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan kerugian negara yang besar menjadi nilai plus dari kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

“Kejaksaan Agung mengusut perkara-perkara yang punya kelindan atau jalinan ekonomi yang besar, perkara dengan kerugian negara yang besar, seperti Jiwasraya dan Asabri. Saya rasa itu adalah nilai plus Kejaksaan Agung RI,” kata Kurnia Ramadhana.

Kurnia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Refleksi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021: Gebrakan Penanganan Kasus Korupsi Antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Officialfhusu, dipantau dari Jakarta, Rabu (19/1).

Lebih lanjut, dalam webinar yang merupakan rangkaian Dies Natalis Ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara itu, Kurnia Ramadhana pun menyampaikan di sepanjang semester I tahun 2021, Kejaksaan Agung menangani 151 perkara korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 363 orang.

Dari perkara-perkara itu, ujar dia, total kerugian negara yang berhasil diusut oleh Kejaksaan Agung adalah sebanyak Rp26,1 triliun.

Dengan demikian, Kurnia memandang kinerja Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara besar tersebut sudah sepatutnya dicontoh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana korupsi.

“Memang ada satu hal yang harusnya ditiru oleh KPK dan Kepolisian dari Kejaksaan Agung, yaitu mengusut perkara-perkara dengan kelindan atau jalinan ekonomi yang besar, seperti Jiwasraya dan Asabri tadi,” kata Kurnia.

Selanjutnya, Kurnia Ramadhana ikut pula menyampaikan beberapa evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

Menurutnya, bercermin dari perkara tersebut, Kejaksaan Agung diharapkan ke depannya dapat senantiasa menangani perkara korupsi secara terbuka serta tidak memberikan tuntutan yang rendah ataupun berencana memberikan bantuan hukum.

Kemudian Kurnia Ramadhana, mendorong masyarakat melakukan konsolidasi atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pekerjaan rumah kita masih sangat banyak terkait pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan konsolidasi masyarakat untuk melihat, mencermati, ataupun mengkritik negara,” ujar dia.

Melalui konsolidasi tersebut, kata dia, negara pun akan terdorong untuk semakin berpihak kepada pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan beberapa pekerjaan rumah yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam pemberantasan korupsi, di antaranya pengembalian kerugian negara yang belum terpenuhi secara utuh.

“Kerugian negara akibat korupsi yang timbul di tahun 2020 mencapai Rp56,7 triliun. Uang penggantinya hanya Rp18 triliun. Jadi, ada gap atau selisih berkisar Rp30-an triliun yang menguap begitu saja,” ucap dia.

Selain itu, dia memandang adanya upaya pemberian remisi kepada para koruptor oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang disamakan seperti tindak pidana umum lainnya dapat mengurangi efek jera terhadap para pelaku korupsi.

Padahal, menurut dia, pemberian remisi kepada koruptor tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Pelaku korupsi, kata Kurnia Ramadhana, sudah sepatutnya mengikuti sejumlah ketentuan, seperti menjadi justice collabolator dan mengganti kerugian negara apabila hendak mendapatkan remisi.

Kemudian, ia pun mengimbau para aparat penegak hukum mengoptimalkan pemberantasan korupsi dimulai dari sisi internal mereka. Polri dan Kejaksaan Agung diharapkan lebih berani menindak kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak internalnya.

“Kalau itu tidak dilakukan, logikanya, bagaimana bisa membersihkan lantai yang kotor kalau sapu yang digunakan kotor,” kata dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Diduga Melibatkan Oknum Polisi, POLRI Diminta Atasi Mafia Tambang di Sumsel

  Diduga Melibatkan Oknum Polisi, POLRI Diminta Atasi Mafia Tambang di Sumsel NERACA Jakarta - Praktik mafia tambang di Sumatera…

KPK Ingatkan KLHK Pastikan Tak Ada Suap Pemberian Izin Lingkungan

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan tidak…

DPN Peradi Beri Masukan RUU Hukum Acara Perdata ke DPR

NERACA Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata ikut…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Diduga Melibatkan Oknum Polisi, POLRI Diminta Atasi Mafia Tambang di Sumsel

  Diduga Melibatkan Oknum Polisi, POLRI Diminta Atasi Mafia Tambang di Sumsel NERACA Jakarta - Praktik mafia tambang di Sumatera…

KPK Ingatkan KLHK Pastikan Tak Ada Suap Pemberian Izin Lingkungan

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan tidak…

DPN Peradi Beri Masukan RUU Hukum Acara Perdata ke DPR

NERACA Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata ikut…