Jakarta-Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai, penurunan angka pengangguran menunjukkan proses pemulihan ekonomi telah dirasakan masyarakat secara langsung. "Pemulihan ekonomi yang makin kuat juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan Indonesia, di mana terjadi penurunan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja," kata Febrio dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (18/1).

NERACA

Sebelumnya menurut data BPS per Maret 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,14% atau sekitar 27,54 juta jiwa. Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2021 tercatat 26,50 juta orang, menurun 1,05 juta orang dibandingkan September 2020 dan menurun 1,04 juta orang dari Maret 2021.

Tingkat pengangguran akibat Covid-19 juga mengalami penurunan 29% dari 2,6 juta pada Agustus 2020 menjadi 1,8 juta orang pada Agustus 2021. Kemudian jumlah pekerja yang dirumahkan akibat pandemi juga mengalami penurunan. Pada Agustus 2020 tercatat 1,8 juta menjadi 1,4 juta orang di Agustus 2021.

Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sekitar 2,6 juta orang dengan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 1,4 persen pada Agustus 2021. Adapun sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja per Agustus 2021, yaitu manufaktur dengan 1,22 juta tenaga kerja dan perdagangan sebesar 1,04 juta tenaga kerja. Diikuti konstruksi sebanyak 220 ribu tenaga kerja, akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 640 ribu tenaga kerja, dan pertambangan sebesar 900 ribu pekerja.

"Penguatan pemulihan ekonomi diharapkan mampu terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru serta pekerja yang sempat terkena dampak PHK di masa pandemi," ujar Febrio.

Pembukaan lapangan kerja ini juga ditandai dengan peningkatan proporsi pekerja formal yang mencapai 1,02%. Kinerja sektor ketenagakerjaan ini juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang turut menciptakan lapangan kerja.

Realisasi sementara program PEN tahun 2021 mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,43 persen. Dalam PEN tersebut terdapat program yang didesain untuk membantu sektor ketenagakerjaan seperti kartu pra kerja, program prioritas padat karya, dan insentif PPN DTP untuk sektor properti yang juga padat karya.

"Di tahun 2022, Pemerintah melalui program PEN dan lainnya akan terus mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalisasi penyerapan angkatan kerja baru, termasuk pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi," ujar Febrio.

Febrio juga menilai, dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan kembali angka kemiskinan yang menyentuh satu digit dan mendekati level pra-pandemi. Kondisi ini terjadi karena penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah semakin baik. Sehingga pemulihan ekonomi yang semakin kuat, yang tercermin dari persentase penduduk miskin turun dari 10,19% pada September 2020.

"Penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam Program PEN," ujarnya.

Sementara itu, sepanjang tahun 2021 realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial dalam APBN mencapai Rp 480,0 triliun. Anggaran yang terserap telah mencapai 130,5% dari pagu APBN 2021.

Desa Lebih Cepat

Secara spasial, persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan per September 2021 telah menunjukkan penurunan. Tingkat kemiskinan di perkotaan per September 2021 sebesar 7,60%. Mengalami penurunan dari sebelumnya 7,89% pada Maret 2021.

Tak hanya itu. Persentase penduduk miskin di pedesaan yang juga mengalami penurunan. Tercatat pada September 2021 sebesar 12,53%, lebih baik dari sebelumnya 13,10% di Maret 2021. "Untuk tahun 2022, Pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarannya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi," tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menyebut bahwa kemiskinan di pedesaan turun lebih cepat dibanding di perkotaan. "Artinya kalau pemerintah berupaya membangun pertanian atau membangun dari pinggiran itu sudah mulai terasa dampaknya, karena kemiskinan di desa turunnya lebih cepat dibanding di perkotaan," ujarnya di Jakarta, Senin (17/1).

Penurunan kemiskinan di daerah pedesaan yang lebih cepat dibanding perkotaan terlihat dari jumlah maupun persentasenya. Pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 730 ribu orang, sedangkan di perkotaan turun sebesar 320 ribu orang.

Kemudian, persentase kemiskinan di pedesaan turun signifikan sebesar 0,57% dari 13,1% menjadi 12,53%, sedangkan di perkotaan hanya turun 0,29% dari 7,89% menjadi 7,6%.

Kendati demikian, Margo mengatakan disparitas kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan masih cukup tinggi, yang terlihat dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibanding dengan kota.

Tercatat, terdapat 14,64 juta penduduk miskin di pedesaan atau 12,53% pada September 2021, lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di kota yang sebanyak 11,86 juta atau 7,6%. "Namun kalau tren penurunan kemiskinan di pedesaan yang lebih cepat bisa terus dijaga, maka disparitasnya lambat laun bisa semakin mengecil antara desa dan kota," ujarnya.  

Selain itu, Margo mengatakan beras masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan per September 2021. Di perkotaan, beras memberi sumbangan 19,69 % terhadap garis kemiskinan, sedangkan di perdesaan 23,79%.

"Komoditas makanan memang penyumbang terbesar yakni 74,05% terhadap garis kemiskinan, jadi supaya garis kemiskinan tidak cepat naik maka tugas pemerintah adalah bagaimana mengatur stabilitas harganya," ujarnya.

Selain beras, komoditas makanan lainnya yang memberi sumbangan terbesar antara lain rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, kopi bubuk dan kopi instan, gula pasir, serta kue basah. Sedangkan komoditas bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar kepada garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, sabun cuci, dan perawatan kulit, muka, kuku, rambut.

Dengan demikian, menurut dia, garis kemiskinan Indonesia pada September 2021 adalah sebesar Rp486.168 per kapita per bulan, sehingga jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Jika dilihat per rumah tangga, maka garis kemiskinan pada 2021 adalah sebesar Rp2,18 juta per bulan, naik 3,12% dibanding kondisi Maret 2021 yakni Rp2,12 juta per bulan. Artinya, rumah tangga di Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah Rp2,18 juta per bulan dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. bari/mohar/fba