NERACA

Bandung - Kementerian Koperasi dan UKM menjalin sinergi dan kerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dalam membangun wirausaha muda yang handal dan berdaya saing, serta menciptakan banyak koperasi moderen di Indonesia.

"Kami selalu membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan perbankan, institusi pendidikan dan organisasi lainnya," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara penandatanganan nota kesepahaman Sinergi Dukungan Ekosistem Keuangan Koperasi dan UKM dan penandatanganan perjanjian kerjasama Kredit Ritel, antara PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk dengan Kementerian Koperasi dan UKM, di Kota Bandung, Jumat (14/1).

Arif menambahkan, ada lima agenda besar yang bakal dijalankan KemenKopUKM yang membutuhkan banyak sinergi dengan pihak lain. Pertama, pendataan koperasi dan UMKM secara by name dan by address yang akuntabel dan bisa digunakan bersama dalam pengembangan KUMKM di Indonesia.

"Itu sudah dijalankan sejak 2021 dan tahun ini pengumpulan data koperasi dan UKM. Jadi, kita butuh dukungan banyak pihak," imbuh SesKemenKopUKM.

Kedua, mewujudkan target menciptakan wirausaha muda produktif. Saat ini, rasio kewirausahaan masih berada di level 3,6% dan pada akhir 2024 ditargetkan di level 3,9% atau mendekati 4%. Artinya, setiap tahun harus mampu menciptakan sekitar 500 ribu wirausaha muda.

"Saya yakin dengan dukungan dari Unpad hal itu bisa terwujud. Saya juga berharap Unpad bisa menjadi Kampus Wirausaha, dimana mampu menciptakan lulusannya menjadi wirausaha," kata Arif.

Ketiga, lanjut Arif, KemenKopUKM juga tengah menggebu menciptakan banyak koperasi moderen. Termasuk di dalamnya adalah merampungkan UU Perkoperasian. "Dalam hal ini, kita butuh dukungan dari Ikopin," tegas SesKemenKopUKM.

Keempat, mengawal pelaku usaha mikro yang jumlahnya dominan mencapai 99,7% memiliki legalitas usaha. Pemerintah pun sudah menyiapkan aplikasi pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB melalui aplikasi OSS.

"Kelima adalah mendorong usaha mikro dan kecil masuk dalam satu ekosistem bisnis yang kuat, sehat dan kondusif. Sehingga, mereka bisa masuk rantai pasok," ulas Arif.

Yang pasti, di tahun 2021 lalu, KemenKopUKM memiliki prioritas untuk menciptakan ekosistem usaha agar lebih adaptif. "Sehingga, di tahun 2022 ini, kita dapat memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi cepat dan transformatif.

Sebagaimana arahan Menteri Koperasi dan UKM bahwa 2022 sudah memasuki fase pemulihan transformatif (Transformative Recovery). "Yaitu, fase dimana kita harus menyiapkan UMKM dan koperasi untuk lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa yang akan datang," ungkap SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan itu, Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Suartini menekankan bahwa sinergi tersebut merupakan langkah luar biasa dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. "Itu sudah berjalan sekian lama. Namun, baru kali ini kita wujudkan dalam bentuk nota kesepahaman," kata Suartini.

Butuh Inspirasi

Sementara itu, Rektor Universitas Padjajaran Prof Rina Indiastuti menjelaskan, ada sekitar 36 ribu mahasiswa Unpad yang dapat diarahkan menjadi SDM yang unggul dan handal sebagai seorang wirausaha.

"Kita sudah memiliki kurikulum bisnis. Dan anak-anak mahasiswa butuh para pelaku wirausaha yang sudah sukses sebagai inspirasi," ujar Prof Rina.

Prof Rina pun berharap langkah sinergi ini bisa secara bersama-sama mencetak wirausaha muda baru yang berasal dari kalangan kampus. "Dengan menjadi wirausaha, berarti mereka memiliki nilai tambah dalam penciptaan lapangan kerja," kata Prof Rina.

Dan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka, Prof Rina mendorong  untuk bergabung dalam wadah koperasi. "Mereka akan mampu membesarkan koperasinya, karena secara emosional sudah terjalin lama sejak mahasiswa membangun bisnis bersama," papar Prof Rina.

Ketua Umum Ikatan Alumni IKOPIN Entis Sutisna menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh aneka program KemenkopUKM, khususnya dalam menciptakan koperasi moderen di Indonesia. "Sinergi kita akan mengarah pada percepatan akselerasi program-program KemenKopUKM," tandas Entis.

Entis pun mengapresiasi kolaborasi antara pemodal (bank), pelaku usaha (koperasi dan UKM), dan pemerintah, sebagai langkah strategis ke depan. "Kita memiliki sekitar 16 ribu lebih alumni di 21 provinsi yang siap mendukung KemenkopUKM dalam membangun koperasi moderen," pungkas Entis.

Mohar/Rin