Pembentukan Peraturan Perlu Utamakan Perlindungan Masyarakat

NERACA

Jakarta - Pakar hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Fathul Muin mengimbau pemerintah untuk mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai langkah membangun hukum di Indonesia yang humanis.

"Apabila masyarakat tidak terlindungi, ini akan menyebabkan ketidakadilan dan hukum melalui keberadaan peraturan itu justru tidak humanis. Sebaliknya, hukum yang humanis harus memberikan kemaslahatan kepada masyarakat," ujar Fathul Muin.

Hal itu dikemukakan Fathul Muin saat menjadi narasumber dalam bincang-bincang kuliah pakar bertajuk Hukum yang Humanis dan Berkeadilan pada Era Society 5.0 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Pascasarjana UMM, dipantau dari Jakarta, Rabu (12/1).

Lebih lanjut, dalam bincang-bincang yang diadakan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut, Fathul Muin mengambil contoh pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum maksimal mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sehingga menuai beberapa kritik.

Menurut dia, dalam peraturan tersebut, perlindungan terhadap masyarakat belum maksimal karena adanya pembahasan seputar persetujuan berusaha yang dipandang tidak ramah lingkungan.

"Dulu, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuangan atau pengangkutan limbah yang ilegal bisa dikenakan pidana, tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan apabila tidak menimbulkan kerugian materiil, maka belum bisa dipidana," jelas Fathul Muin.

Dengan demikian, persoalan tersebut pun mengundang kontra terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja karena sebagian pihak merasa aturan itu lebih berpihak pada pemilik modal usaha daripada masyarakat yang menempati lingkungan bersangkutan.

Oleh karena itu, Fathul Muin pun berharap pemerintah dapat menjadikan fakta empirik itu sebagai refleksi. Selanjutnya ke depan mereka dapat lebih mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Pada dasarnya, hukum sepatutnya menciptakan norma-norma yang menghilangkan kerusakan di masyarakat, bukan justru merugikan atau menimbulkan kerusakan bagi masyarakat," ujar Fathul Muin.

Sementara, Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Rizka mendorong penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum di Indonesia sebagai terobosan dalam membangun hukum dan keadilan yang humanis.

"Keadilan restoratif ini perlu marak dilakukan. Ini sebagai terobosan dalam menghadirkan hukum ataupun keadilan yang humanistik. Jadi, kasus-kasus yang tergolong ringan, seperti yang pernah terjadi, yaitu anak menjual isi rumah untuk pacarnya, sebetulnya menurut saya, tidak perlu masuk ke ranah hukum pidana," ujar Rizka.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah.

Proses musyawarah itu, kata Rizka, melibatkan pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam perkara bersangkutan.

"Jadi, para pihak itu bersama-sama menyelesaikan perkaranya secara adil dan seimbang, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian, hasilnya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan tercipta hubungan baik di tengah masyarakat," ucap Rizka.

Sejauh ini, Rizka memandang banyak kasus di Indonesia yang tergolong ringan namun justru digolongkan ke dalam hukum pidana, terutama kasus-kasus yang melibatkan sesama anggota keluarga.

"Seperti kasus anak yang melaporkan ibunya soal warisan, itu 'kan seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam pidana, dihukum, atau ada yang di penjara. Sekarang, orang mudah sekali melaporkan hukum, padahal ranah-ranah itu bisa diselesaikan secara humanistik melalui penyelesaian secara kekeluargaan," ujar Rizka.

Oleh karena itu, menurut dia, demi wujudkan Indonesia dengan penegakan hukum yang humanis, keadilan restoratif memang perlu diterapkan. Ant

 

BERITA TERKAIT

ICW Nilai Plus Kerja Kejagung - Usut Korupsi Besar yang Rugikan Negara

NERACA Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pengusutan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan kerugian…

Penyelenggara Negara Diingatkan Sampaikan LHKPN Periodik 2021

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)…

Peradi Mampu Menjaga Kerukunan Beragama

NERACA Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan menegaskan Peradi telah membuktikan mampu menjaga kerukunan beragama dan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

ICW Nilai Plus Kerja Kejagung - Usut Korupsi Besar yang Rugikan Negara

NERACA Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pengusutan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan kerugian…

Penyelenggara Negara Diingatkan Sampaikan LHKPN Periodik 2021

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)…

Peradi Mampu Menjaga Kerukunan Beragama

NERACA Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan menegaskan Peradi telah membuktikan mampu menjaga kerukunan beragama dan…