NERACA

Jakarta – Menjelang diizinkannya vaksinasi dosis ketiga ( booster), pemerintah perlu melibatkan swasta secara lebih mendalam dalam keseluruhan program nasional vaksinasi Covid-19 mengingat terbatasnya kapasitas kesehatan publik yang ada.

“Sektor swasta memiliki kapasitas untuk mengisi kesenjangan distribusi yang sampai saat ini masih menghambat program vaksinasi anti Covid-19 di Indonesia. Kalau  booster nanti hanya diizinkan untuk daerah yang cakupan dosis keduanya di atas 60 persen, maka hanya kurang dari sepuluh provinsi yang memenuhi syarat ini. Pemerintah perlu lebih giat mengusahakan pemerataan cakupan, salah satunya dengan melibatkan kapasitas swasta,” jelas Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Data Kementerian Kesehatan memperlihatkan baru enam provinsi yang capaian vaksinasi dosis keduanya sudah di atas 50 persen – DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Capaian vaksinasi dosis pertama di mayoritas provinsi sudah di atas 50 persen, kecuali Papua yang baru mencapai 28,55 persen. Jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meratakan akses warga kepada vaksinasi di seluruh Indonesia masih banyak.

Keterlibatan sektor swasta juga dapat membantu mengurangi beban sumber daya pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah memfokuskan sumber dayanya pada intervensi lain yang sama pentingnya dalam penanganan pandemi ini, seperti meningkatkan edukasi publik mengenai vaksin dan meningkatkan kapasitas pengujian, penelusuran dan perawatan.

Sumber daya swasta juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan di berbagai mata rantai pasokan vaksin. Jaringan rumah sakit swasta yang luas sangat diperlukan untuk upaya pemantauan dan pemeliharaan kekebalan. Keterbatasan jaringan cold chain atau rantai dingin di daerah terpencil dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi rantai dingin menggunakan energi terbarukan yang merupakan inovasi sektor swasta. 

“Dengan begitu pemerintah bisa memperluas cakupan vaksinasi dengan lebih cepat. Pemberian booster juga penting, tetapi karena dibatasi untuk daerah yang capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua sudah tinggi, maka pemerintah perlu menggenjot vaksinasi untuk daerah yang capaian vaksinasi dosis pertama dan keduanya masih rendah,” tegas Andree.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ekstra supaya vaksin yang ditujukan untuk program vaksinasi nasional tidak digunakan untuk program vaksinasi booster berbayar. Pengalihan seperti ini bukan saja melanggar hukum, tetapi akan semakin memperparah ketimpangan vaksinasi yang ada. “Jangan sampai terjadi vaksin pertama atau kedua yang gratis untuk masyarakat pedalaman malah beralih jadi vaksin berbayar ketiga untuk masyarakat perkotaan,” tegasnya.

Indonesia perlu terus mengamankan alokasi vaksin global sampai kita bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri. Namun persediaan yang melimpah perlu diiringi upaya pemerataan vaksinasi yang lebih serius. Mengatasi pandemi sangat tergantung pada meratanya vaksinasi di seluruh daerah dan hal tersebut perlu didukung, bukan saja oleh ketersediaan yang memadai, tetapi juga infrastruktur dan logistik vaksinasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.