NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohamad Syaiful Jihad mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot Yusmada Faizal dari jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menyusul polemik terkait drainase vertikal.

Syaiful mengatakan, Yusmada harus bertanggung jawab penuh atas pembuatan drainase vertikal yang tidak tepat dan berpotensi besar membahayakan pengendara karena dibuat di badan jalan.

"Saya minta Pak Anies segera mencopot pejabat tak cakap bekerja dan lambat melakukan evaluasi. Sebab, pembenahan drainase vertikal ini baru ada setelah ramai dicerca dan dikritisi masyarakat," ujarnya, Selasa (7/12).

Syaiful menjelaskan, Inspektorat DKI Jakarta juga perlu turun tangan melakukan pengecekan. Sebab, pembuatan drainase yang menganggu dan membahayakan pengguna jalan tersebut patut diduga memang sudah dikonsep seperti itu.

"Harus didalami, apa ini murni kesalahan kontraktor atau ada peran dari Dinas SDA? Inspektorat harus segera periksa. Alasan harus menggunakan tanah milik DKI ya relatif. Sebab, secara teknis pasti ada solusi tanpa harus dibuat di jalan," terangnya.

Menurutnya, meskipun drainase-drainase sudah dirapikan, sejatinya lubang-lubang di jalan itu masih sangat membahayakan karena kekuatan penutupnya bisa semakin rapuh karena sering dilindas kendaraan.

"Janganlah kita ingin menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah lain. Ini kan juga dungu namanya," ungkapnya.

Ia menambahkan, dari hasil pemantauan di lapangan, banyak drainase vertikal ini juga dibuat di daerah yang tidak rawan genangan atau banjir. Padahal, darinase vertikal seharusnya menjadi salah satu program mengurangi genangan dan banjir jika dilakukan secara tepat.

"Pejabat Eselon II ini harus betul-betul berpikir sebelum bertindak. Terlebih, pembangunan ini menggunakan uang rakyat, jalanan dirusak lalu diperbaiki lagi, ini kan buang-buang uang namanya, pemborosan. Jangan memicu gaduh yang justru masyarakat menilai buruk kinerja Pak Anies yang sudah baik. Sangat keterlaluan, sudah diberi jabatan tapi malah mencoreng nama baik Gubernur," bebernya.

Ia juga mengkritisi Yusmada yang saat ini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Saya kira rangkap jabatan ini justru kontra-produktif karena dapat membuat pejabat itu tidak fokus bekerja. Kalau sudah jadi kepala dinas yang tidak juga harus menjadi komisaris. Sebab, perhatian dan beban kerja bertambah. Apalagi, upaya mengatasi banjir ini butuh perhatian serius dan kerja keras," tandasnya. Mohar