Jakarta-Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hingga akhir pekan lalu atau per 3 Desember 2021, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) mencapai Rp 513,17 triliun dari pagu Rp 744,77 triliun. “Realisasi PEN sudah mencapai 68,6% dari pagu Rp 744,77 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers evaluasi di Jakarta, Senin (6/11).

NERACA

Adapun rinciannya menurut Airlangga, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 214,96 triliun realisasinya Rp 140,52 triliun atau 65,4%. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp 186,64 triliun, realisasinya Rp 142,63 triliun atau 76,4%. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp 117,94 triliun, realisasinya 68,4% atau Rp 80,68 triliun.

Sementara itu untuk dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu Rp 162,40 triliun, realisasinya sebesar Rp 85,50 triliun atau 51%. Yang terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 62,83 triliun, realisasinya sudah mencapai Rp 63,84 triliun atau 101%. Dibandingkan kuartal  III-2021, menurut Airlangga, serapan anggaran PC-PEN ini sudah meningkat Rp 101,18 triliun.

Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah terus mendorong percepatan program vaksinasi nasional. Untuk rata-rata nasional, penyuntikan vaksin dosis satu sebesar 68,42%, sedangkan penyuntikan vaksin dosis kedua sebesar 47,55% berbasis pada target yang divaksin. “Masih ada sembilan provinsi yang vaksinnya kurang dari 50%, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua,” ujarnya. Pemerintah juga memperpanjang PPKM sejak 7 hingga 23 Desember 2021.

Terkait varian omicron yang sudah terdeteksi di sekitar 45 negara, Airlangga menuturkan pemerintah masih mengevaluasi dan memonitor perkembangan varian tersebut. WHO juga telah meminta genome sequencing dan memperbanyak sampel, menyiapkan respons fasilitas kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, serta menyegerakan vaksin untuk kelompok rentan, termasuk untuk anak-anak.

“Bapak Presiden juga sudah memberi arahan, terkait karantina terus diberlakukan 10 hari karantina dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Kemudian juga terkait vaksin anak-anak supaya segera dimulai yang usia 6-11 tahun. Kegiatan booster vaksinasi juga sudah disiapkan sekitar bulan Januari. Jadi kami sedang memfinalkan terkait vaksin berbasis PBI (Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional) dan juga non-PBI. Ini aka diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Airlangga.

Untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru (Nataru), berdasarkan arahan Presiden Jokowi, untuk kegiatan-kegiatan berkumpul dibatasi maksimal 50 orang. “Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Inmendagri khusus, nanti  mengikuti level PPKM yang disesuaikan sesuai dengan WHO,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, implementasi aturan libur Natal dan tahun baru akan divalidasi dengan instruksi dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Kegiatan ibadah Natal dan perayaan pergantian tahun nanti disesuaikan dengan status level PPKM diterapkan pemerintah. "Untuk nanti Natal dan tahun baru akan mengikuti pada level yang disesuaikan. Sesuai dengan WHO, namun kegiatannya akan dirinci," ujarnya.

Airlangga memastikan, kegiatan seperti di pusat perbelanjaan akan dibatasi seperti mal dan resto dibatasi kapasitasnya sebanyak 75% maksimal kapasitas. Namun di tempat lain, pembatasan jumlah massa akan dimaksimalkan hanya untuk 50 orang saja. "Untuk yang travelling, hanya untuk mereka yang sudah divaksin. Bagi yang belum untuk tidak melakukan travelling," tutur dia.

Cadangan Anggaran Covid-19

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, cadangan anggaran di tahun depan tetap diperlukan untuk penanganan dan mengantisipasi apabila kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19 dengan varian baru. Pasalnya, di tahun depan, semua negara termasuk Indonesia masih dihadapkan pada ketidakpastian pandemi Covid-19 seiring munculnya varian Omicron yang tengah melanda berbagai negara.

“Masuk 2022 ternyata kita belum terlepas dari pandemi, bahkan kita living with endemic bukan hal yang baru bagi kita, sebab kita belajar di 2020 dan 2021. Untuk 2022, Kementerian Lembaga dan daerah harus siap untuk mencadangkan minimal 5%, begitu kita hadapi risiko baru lagi kita nggak kaget dan kita siap living with endemic,” ujarnya dalam sebuah diskusi, kemarin.

Selain mempercepat vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity, APBN di tahun depan juga dipastikan siap untuk mendukung pendanaan vaksinasi lagi (vaksinasi booster) apabila dibutuhkan sebelum munculnya varian baru. Hingga saat ini jumlah warga yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua mencapai 35% dari total target vaksinasi. “Indonesia berada di tengah-tengah (jumlah vaksinasi) dan cukup early handle vaksin saat ini, kita cukup untuk kejar vaksinasi menuju paling tidak 70% early next year 2022,” ujarnya.

Dengan begitu, Febrio memastikan arah konsolidasi fiskal di 2023 yakni defisit kembali di bawah 3% akan optimistis tercapai. Pasalnya pemulihan ekonomi terus berlangsung kuat, tercermin dari sisi penerimaan negara yang terus meningkat lebih kuat dari perkiraan. Bahkan, defisit anggaran 2022 yang dipatok 4,85% terhadap PDB berpotensi lebih rendah dari target.

“Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dari yang dibayangkan, penerimaan tumbuh lebih cepat dari antisipasi, bisa jadi defisitnya lebih rendah di 2022. Ini ditambah dengan reformasi sepanjang pandemi. Kita ini benar-benar dikagumi semua negara, saat kita ke IMF WB Meeting, semua kagum dengan Indonesia kok bisa-bisanya orang lagi hadapi pandemi kita malah lakukan reformasi,” ujarnya seperti dikutip investor.id.

Lebih lanjut, Febrio mengatakan salah satu reformasi yang diproyeksi akan mendongkrak penerimaan di tahun depan yakni reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sehingga trayektori arah menuju defisit di bawah 3% pada 2023 semakin kredibel, meskipun dihadapkan dengan berbagai risiko.

“Ini kita nggak kemudian katakan pasti defisit 2022 lebih rendah, tetapi risiko sudah dijaga dengan berbagai antisipasi, kita lihat exit strategy bukan abaikan pemulihan ekonomi tapi pemulihan ekonomi yang memungkinkan bisa melakukan exit strategy yang semakin kredibel, ini akan kami suarakan. Tapi nggak semua negara itu seperti Indonesia, masih banyak negara seperti Argentina, Brazil, Turki, masih berjuang dan bingung untuk mengelola pandemi, mengelola politik. Kami akan terus antisipasi risiko-risiko yang akan terus dihadapkan ke kita,”tegas dia.

Sementara itu, Sekretariat Nasional Designate Authority Green Climate Fund BKF Kemenkeu Noor Syaifudin mengatakan, rata-rata anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia sejak 2018 hingga 2020 mencapai 4,3% per tahun atau sekitar Rp 102,65 triliun, sehingga kalau ditotal (2018-2020) mencapai Rp 307,94 triliun.

Menurut dia, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan pendanaan untuk memitigasi perubahan iklim melalui climate budget tagging. “Aksi mitigasi perubahan iklim memerlukan pendanaan. Berbagai kebijakan sudah dicoba diterapkan sisi fiskal dan salah satu yang dilaksanakan melalui climate budget tagging untuk mengetahui seberapa besar alokasi belanja APBN di tingkat Kementerian/Lembaga di pemerintah pusat yang sudah didedikasikan untuk isu perubahan iklim dan kegiatan, yang sudah dilaksanakan sejak 2016,” ujarnya. bari/mohar/fba