NERACA

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran Polri mengawal dan menjaga dengan benar segala hal terkait investasi di Tanah Air yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada acara Pengarahan Kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

"Motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp900 triliun, tahun 2022 targetnya Rp1.200 triliun. Saya hanya ingin titip jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah kawal dan jaga betul yang namanya investasi," tegas Presiden.

Presiden menegaskan kunci pertumbuhan ekonomi nasional ada di investasi, bukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya, 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN," ujar Kepala Negara.

Presiden meminta Polri mengawal dan mendampingi apabila ada gangguan yang terjadi dalam proses investasi di setiap wilayah.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar investasi bisa betul-betul direalisasikan," katanya menegaskan.

Presiden menyampaikan, saat ini investasi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, melainkan juga di luar Pulau Jawa.

Sejak 2021, investasi di Pulau Jawa sebesar 48 persen, sementara di luar Jawa sebanyak 51,7 persen."Artinya pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen di Jawa," tuturnya.

Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa dirinya telah meminta Kapolri memantau seluruh Kapolda di Indonesia untuk betul-betul menjaga investasi, baik yang sudah ada, yang baru berproses, maupun yang baru datang.

Presiden meminta kepada Kapolri untuk memperingatkan hingga mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi.

"Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga, diperingatkan. Kalau memang sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita ya maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia, ganti," tegas Presiden.

Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Polri, terutama kepolisian daerah (Polda) yang mencakup wilayah perbatasan negara, untuk mengantisipasi persebaran varian baru B.1.1.529 virus Corona ​​​​​​, Omicron.

Presiden Jokowi, dalam pengarahannya kepada kepala kesatuan wilayah (Kasatwil), mengatakan dirinya baru saja mendapatkan kabar Omicron sudah memasuki Singapura.

"Hati-hati, tadi pagi saya sudah dapat kabar, sudah sampai ke Singapura. Utamanya, Polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain, karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tapi juga dari warga negara kita sendiri. Utamanya tenaga kerja kita yang dari luar, waktu masuk kembali pulang kampung," tutur Presiden.

Presiden mengatakan Omicron sudah memasuki 29 negara. Jajaran kepolisian dan seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan karena Omicron diperkirakan memiliki kemampuan yang lebih menular dibandingkan Varian Delta.

"Ingat Varian Delta itu menyebar dalam waktu 2-3 minggu, semua langsung kena. Ini lebih cepat. Meski belum final, tapi perkiraan lima kali lebih cepat," kata Presiden.

Selain itu, kata Presiden, terdapat kemungkinan Omicron juga mampu menerobos masuk ke sela-sela zat antibodi yang sudah imun. Sehingga, dampak persebarannya bisa lebih cepat.

"Hati-hati ini, karena efeknya bisa kemana-mana, ke ekonomi, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi protokol kesehatan terus disampaikan ke masyarakat, karena pandemi ini berefek, dan sudah terjadi di beberapa negara, ke ekonomi, jatuh, bisa berimbas kepada politik, hati-hati," ujarnya.

Presiden menjabarkan data hasil kajian penularan Omicron di Afrika Selatan, yang merupakan negara pertama ditemukannya varian tersebut. Salah satu kesimpulan dari data tersebut, sebagian besar kasus Omicron terjadi pada masyarakat yang belum menerima vaksin COVID-19.

"Di Afrika Selatan, kita lihat kita mempelajari, 87 persen yang dirawat itu memang belum divaksin, dan 70 persen anak yang kena di bawah empat tahun, dan sebagian besar yang meninggal di atas 60 tahun," ujar Presiden.

Karena itu, Kepala Negara juga meminta jajaran Polri membantu mempercepat vaksinasi COVID-19 ke masyarakat. Ant