Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian merasa terkejut mendengar adanya rencana BPOM yang akan melakukan pelabelan BPA Free terhadap kemasan air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang tanpa memperhatikan keberatan dari para pelaku industri.

Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian, Muhammad Saifulloh meminta BPOM untuk menyampaikan presentasi terlebih dulu terkait pro kontra terkait rencana kebijakan itu sebelum mengeksekusinya.”Kami sama sekali belum mendengar rencana itu. Saya juga terkejut setelah saya baca TOR webinar ini, dan dikuatkan oleh Pak Rachmat (Ketua Umum Aspadin). Kalau Pak Edy (Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin) kan kami sesama  regulator, kami sering tektokan. Jadi, saya pikir kita harus endorse ke teman-teman Badan POM untuk mengkaji ulang rencana kebijakan itu,” ujarnya dalam sebuah diskusi media di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, Kemenko Perekonomian akan menjadikan apa yang disampaikan Kemenperin dan Aspadin sebagai base line utama untuk melihat secara ideal terkait Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan itu.  “Masalah nanti BPOM ingin meng-goal-kan regulasi yang sekarang ini, harus menyampaikan dulu presentasi secara pro-kontranya. Saya pikir BPOM tidak bisa secara serta merta secara sendiri mengeksekusi regulasi itu,” ucapnya.

Menurutnya, dalam menyusun kebijakan label BPA Free terhadap galon guna ulang itu, BPOM seharusnya juga melihat keseimbangan usaha di Indonesia.  “Ini kan masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Apalagi saya mendengar dari Pak Rachmat bahwa  selama 40 tahun AMDK galon guna ulang ini beroperasi, belum ada kasus orang meninggal gara-gara cemaran BPA dari galon guna ulang ini. Ini seharusnya didengar teman-teman dari BPOM,” tukasnya. 

Karenanya, dia mengajak Kemenperin dan juga Aspadin untuk sama-sama meng-endorse BPOM untuk mengkaji ulang rencana kebijakan pelabelan BPA Free terhadap galon guna ulang.  “Bagaimanapun juga BPOM merupakan representasi pemerintah. Kami harus berdiri secara equal, jangan sampai BPOM juga merasa fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi, suara, based practice, dan temuan dari Pak Rachmat dan Pak Edy juga harus diperhatikan,” katanya.

Dalam hal ini, Saifulloh menyampaikan harus melakukan sesuai yang ideal dan real. “Bukannya kami mengabaikan BPOM.  Kecuali kalau sudah ada bukti bahwa sebagian orang meninggal karena minum air galun guna ulang itu, baru mungkin kita pikirkan. Sampai sekarang, saya belum menerima kajian dari BPOM soal itu,” tukasnya. 

Dia berjanji akan berdiskusi secepatnya dengan Kemenperin dalam konteks regulasinya yang terbaik seperti apa. “Saya pikir nanti kita tektokan dengan pak Edi konteks regulasinya terbaiknya seperti apa. Jangan sampai nanti kami kecolongan, sudah terlanjur mendeliver regulasinya, Pak Rachmat dan teman-teman malah jadi kelabakan. Sementara nanti recovery strongers together jadi nggak tercapai. Kalau ini terjadi, nanti malah jadi ngeganjel di beberapa bisnis,” katanya.