Upaya dan kerja keras pemerintah sepertinya harus didukung semua pihak. Kegiatan politik seperti pemilihan umum (pemilu) dan pilkada serentak pada 2024 yang akan menguras dana Rp 140 triliun, yang sebaiknya perlu ditunda agar bangsa ini tetap fokus pada usaha pemulihan ekonomi nasional. Apalagi kondisi saat ini  belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan hingga pesta demokrasi itu digelar.

Kita perlu menyadari seluruh elemen bangsa ini sebaiknya dicurahkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi ketimbang kegiatan yang hasilnya belum jelas sesuai kehendak nurani rakyat. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi yang hampir dua tahun berjuang keras menahan laju Covid-19. Nah, bila memenuhi persyaratan konstitusi, pemerintahan Jokowi dapat diberikan tambahan waktu setidaknya tiga tahun untuk melanjutkan hingga pandemi Covid-19 tuntas di negeri ini.  

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun memukul dua sisi ekonomi, permintaan dan pasokan. Akibat pandemi, daya beli masyarakat turun drastis, banyak tempat usaha gulung tikar, angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sedikit untuk menyehatkan ekonomi nasional ke fase sebelum pandemi.

Dampak pandemi Covid 19 dirasakan langsung masyarakat. Jumlah penduduk rentan miskin mencapai 66,7%, sementara penduduk yang miskin ekstrem masih sangat besar. Pandemi juga mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita. Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari US$ 4.050 di tahun 2019 menjadi US$ 3.870 di tahun 2020.

Penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income country). Bank Dunia menetapkan kriteria, ambang batas minimal untuk negara masuk menjadi upper middle-income country tahun ini naik menjadi US$ 4.096 per kapita.

Kita menyadari penanganan Covid-19 memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mendukung pendanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), pemerintah pusat melakukan realokasi dan refocusing anggaran di kementerian- lembaga. Alokasi anggaran untuk pemerintah daerah juga ikut dipotong. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang dihentikan pembangunannya, dan yang belum dikerjakan terpaksa diundur waktu pelaksanaannya.

Besarnya anggaran untuk PC-PEN menguras APBN serta mengorbankan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun, namun realisasinya mencapai Rp 575,8 triliun atau 82,83% dari pagu.

Pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pemerintahan Jokowi pada tahun depan. Pemerintah menyiapkan dana untuk program PC-PEN senilai Rp 320 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga pos penting, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi tiangnya Indonesia karena jumlahnya yang mencapai 64 juta. Pemerintah juga memberikan KUR senilai Rp 185 triliun.

Tahun ini, pemerintah berupaya menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten yang berada di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku (NTT), Papua Barat, dan Papua. Penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten ini mewakili 20% atau 2,1 juta jiwa dari 10,4 juta jiwa total penduduk miskin ekstrem secara nasional. Targetnya pada akhir tahun ini, seluruh kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi tersebut bisa hilang.

Anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan tahun 2021, baik untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem, mencapai Rp 526 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Tahun depan, program tersebut diperluas ke 215 kabupaten/kota. Kemudian pada tahap ketiga, perluasan kembali dilakukan di 500 kabupaten/kota.