Mengelola dinamika perumbuhan yang makin inklusif pada hakikatnya mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi kian banyak dihasilkan oleh pemangku kepentingan, serta semakin banyak dan kian berimbang dapat dinikmati oleh banyak strata di masyarakat. Sebaliknya, jika pertumbuhan yang dikelola bersifat eksklusif, di mana output ekonomi dan pertumbuhannya hanya dinikmati segelintir orang, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia.

Pertumbuhan yang inklusif berarti menjadi komitmen negara atas ikrar suci pembangunan yang bersifat universal. Dan bisa disebut sebagai arah yang akan dituju adalah fokus untuk mengatasi kesenjangan domestik, regional dan kesenjangan di tingkat global.

Jadi, kalau paradigma ini yang akan kita wujudkan, maka dunia jelas membutuhkan tatanan baru guna merealisasikan satu platform ekonomi baru yang bisa mengantarkan terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi warga Indonesia khususnya.

Hanya persoalnnya, pertumbuhan yang inklusif berarti ada kesadaran bersama bahwa ketidakadilan global harus diatasi. Kesadaran ini muncul karena satu hal, yakni bahwa ketidakadilan adalah menjadi salah satu sumber konflik. Pertumbuhan yang inklusif berada pada tataran idealisme. Fakta yang berkembang hingga kini adalah berada pada wilayah pragmatisme.

Fakta yang tampak adalah pertumbuhan untuk pertumbuhan. Ini soal pragmatisme. Pada ranah idealisme adalah berbicara tentang pertumbuhan dan pemerataan. Persoalan ini hanya bisa diatasi dengan menggunakan pendekatan kebijakan pembangunan dan praktik terbaik dari produk kebijakan.

Menurut pengamat ekonomi dan industri Fauzi Azis, model kebijakannya berarti harus lahir pada ranah global policy maupun regional dan national policy yang dapat diunggulkan sebagai best practise. Indonesia secara ideoligis yang dijamin oleh konstitusi sejatinya telah memiliki konsepsinya, yaitu Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, bab XIV pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Ketika dunia kini mempunyai concern untuk ber sama-sama mengatasi isu kesenjangan global, maka Indonesia dalam forum PBB, IMF, Bank Dunia, atau dalam forum G-20, WEF, dan APEC memiliki kesempatan emas untuk policy sharing dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang makin inklusif. Konsep ini tidak ada dalam pikiran kebangsaan AS maupun Tiongkok atau bangsa lain di dunia.

Konsep ini hanya ada di Indonesia, yaitu “pereko nomian dan kesejahteraan sosial” dinyatakan dalam satu legal framework pada derajat yang sama pentingnya. Karena Indonesia pernah memunculkan gagasan tentang Ekonomi Pancasila. Beberapa tokohnya sebagian telah tiada, seperti Prof Dr Mubiyarto dari FE UGM. Ada lagi Prof Dr Didin Damanhuri dari IPB, dan dosen senior di Lemhanas. Mungkin masih banyak lagi tokoh nasional atau daerah yang mempunyai pemikiran itu. Ginanjar Kartasasmita dapat pula termasuk tokoh yang memiliki concern serupa, yang pernah menulis buku berjudul Ekonomi Kerakyatan.

Tidak hanya itu. Prof Dr BJ Habibie juga tercatat sebagai tokoh pengembang ekonomi inklusif di negeri ini. National interest-nya sangat mudah dipahami untuk memberdayakan sistem perekonomian nasional. Ketika dunia limbung bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi kepentok pada situasi munculnya kesenjangan global, maka forum resmi seperti yang penulis sebutkan di atas telah memulai melakukan initiative for policy dialogue untuk mencari solusi terbaik bersama. Target makronya adalah mencapai perbaikan mutu kehidupan yang semakin lebih baik di masa kini dan mendatang.

Karena itu, tidak berlebihan jika sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi pilihan jalan tengah untuk mengatasi isu kesenjangan global yang menjadi kekhawatiran. Momen ini menjadi milik Indonesia ketika dunia goyang menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi global tidak berdaya. Semoga Presdien Jokowi dapat menyampaikan pikiran tentang Ekonomi Pancasila sebagai antitesis terhadap sistem kapitalisme dan liberalisme, yang gagal menciptakan keadilan di forum G20.