Menuju Keseimbangan Ekonomi

Harapan perekonomian Indonesia mencapai titik keseimbangan sudah di depan mata. Seperti Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pemulihan ekonomi global pada tahun 2022 akan menuju lebih seimbang. Ini didukung meredanya  kasus Covid-19 di berbagai negara, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

“Ekonomi global pada tahun 2022 akan menuju lebih seimbang, di negera maju  Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Di negara emerging market seperti India dan ASEAN 5, menyusul Tiongkok,” ujarnya dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11).

Ini pertanda pemulihan ekonomi di berbagai negara telah mendorong meningkatkan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Namun, otoritas moneter mengingatkan ada lima permasalahan yang muncul dari dinamika global yang  harus dicermati, karena berpotensi memberikan dampak bagi kinerja ekonomi dalam negeri.

Pertama, normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kedua, dampak luka memar pandemi pada korporasi dan sistem keuangan. Ketiga, meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto.  

Keempat adanya tuntutan untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau.  Terakhir, pandemi telah menyebabkan melebarnya kesenjangan sehingga perlunya inklusi ekonomi.  “Kelima permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas presidendsi Indonesia dalam G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together Recover Stronger,” kata Perry.

Apalagi melihat kondisi internal dalam negeri, khususnya di pasar finansial, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menorehkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, di level 6.723,4. Tahun ini juga pasar modal membukukan kinerja positif dari sisi jumlah perusahaan yang go public maupun nilai dana yang diraih. Tertinggi dalam sejarah, juga tertinggi di kawasan ASEAN. Mobilisasi dana di pasar modal pun mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

Permintaan kredit korporasi cenderung terus menguat hingga akhir tahun. Fundamental makro juga diwarnai sentimen positif. Transaksi berjalan yang selama ini selalu defisit besar dan menjadi momok perekonomian, kini sudah positif US$ 4,5 miliar. Neraca pembayaran Indonesia (NPI) bahkan surplus cukup tinggi pada kuartal III-2021 tercatat US$ 10,7 miliar.

Surplus NPI dan transaksi berjalan tersebut terutama ditopang oleh surplus perdagangan barang yang terus melesat. Selama Januari-Oktober, neraca perdagangan surplus sebesar US$ 30,8 miliar. Menyusutnya defisit neraca jasa juga turut berkontribusi memperbesar surplus NPI dan transaksi berjalan. Sangat jarang terjadi, ketiga indikator ini berada dalam posisi sama-sama surplus. Biasanya, transaksi berjalan cenderung defisit.

Kinerja yang positif tersebut membuat cadangan devisa kita hingga akhir September mencapai US$ 146,9 miliar. Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Tingginya cadangan devisa akan memperkuat fundamental ekonomi dari guncangan eksternal.

Laju inflasi tetap terjaga rendah. Kurs rupiah relatif stabil. Defisit anggaran juga lebih rendah dari target awal. Hingga akhir Oktober 2021, defisit APBN hanya Rp 548,9 triliun atau setara 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga akhir tahun 2021, defisit diprediksi mencapai Rp 873,6 triliun, lebih rendah dari skenario awal Rp 1.006,4 triliun.

Nah, memasuki kuartal IV-2021, kelas menengah mulai berbelanja. Penjualan berbagai produk manufaktur dan barang tahan lama meningkat. Penjualan mobil termasuk segmen premium, sepeda motor, barang elektronik, dan ritel menanjak dan akan menguat hingga akhir tahun. Demikian pula sektor properti, penjualan rumah tapak dan apartemen meningkat signifikan. Permintaan yang meningkat dan ekonomi yang mulai seimbang itu tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah mengerem laju penyebaran Covid, sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilonggarkan secara bertahap, kecuali saat liburan natal dan tahun baru (Nataru) diperketat.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…